Sulseltimes.com Jakarta, Senin, 22 September 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026.
Langkah ini ditujukan untuk mempercepat proses perizinan berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Misal 300 RDTR terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA) bisa dua sampai tiga hari,” kata Nusron Wahid saat Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin, 22/09/2025.
- Target digitalisasi 300 RDTR pada 2026
- 646 RDTR sudah ada, 428 terintegrasi OSS
- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
- Jakarta, Senin 22 September 2025
- “SLA bisa 2–3 hari dengan RDTR terintegrasi,” ujar Nusron Wahid
Akselerasi RDTR untuk Dorong Investasi
Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia.
Saat ini tersedia 646 RDTR, dengan 428 di antaranya sudah terkoneksi OSS.
Nusron menegaskan sisanya akan dituntaskan pada September 2025.
Dalam paparannya, ia juga menyebut progres lintas sektor yang menghasilkan tambahan 83 RDTR, terdiri atas 47 dari sektor lain, 34 dari tahap persetujuan substansi, dan 2 dari penetapan daerah.
Kementerian ATR/BPN bahkan memperoleh dukungan pinjaman dari Bank Dunia melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga 2029.
Pemetaan BIG Jadi Dasar Penyusunan RDTR
Menurut Nusron, penyusunan RDTR difokuskan berdasarkan kajian Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 di sejumlah pulau.
Pada 2024, BIG merampungkan peta Pulau Sulawesi, sementara tahun ini fokus di Kalimantan dan Jawa.
Tahun 2026, giliran Sumatra, disusul Maluku, NTB, dan NTT pada 2027.
Target akhir 2029 adalah penyelesaian pemetaan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, meminta agar RDTR diprioritaskan di pusat-pusat ekonomi.
“Jadi semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kalau di Sumatra di bagian timur seperti Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,” ujarnya.
Kesimpulannya, program digitalisasi RDTR menjadi strategi penting untuk mempercepat layanan KKPR, membuka ruang investasi lebih luas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah prioritas.
