Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 17/03/2026 — Anggota Fraksi Gerindra DPRD Makassar Idris S.I.P gelar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bareng Kecamatan Tamalanrea di Hotel Maxone. Hadir Camat Andi Pattiroi dan akademisi UNM M Hakim bahas pelayanan publik efektif transparan.
Fokus Komisi A pemerintahan undang pelayan publik.
Regulasi UU 25/2009 Permendagri 138/2017 jadi pedoman.
Lontara+ percepat keluhan masyarakat.
- Idris Gerindra awasi kecamatan Tamalanrea
- Camat Andi Pattiroi papar PTSP PBG
- UNM M Hakim akademisi narasumber
- Gerindra dukung program Wali Kota Appi
- Bijak informasi hindari hoaks global
Pengawasan Idris di Tamalanrea
Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Gerindra Idris S.I.P laksanakan pengawasan pemerintahan kecamatan Tamalanrea. Lokasi Hotel Maxone Makassar Selasa.
Hadir Camat Tamalanrea Andi Pattiroi akademisi UNM M Hakim.
Tugas DPRD pastikan pemerintahan efektif transparan manfaat masyarakat.
“Pengawasan ini mengangkat tema pemerintahan karena saya di Komisi A membidangi pemerintahan. Saya undang camat hadir di sini selaku pelayan publik, sehingga peserta yang hadir bisa mendapatkan penjelasan langsung,” ujar Idris S.I.P, Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Gerindra, Selasa (17/03/2026).
Camat akademisi beri perspektif praktis teori.
Kader Gerindra terpanggil bantu masyarakat.
“Kita sebagai kader partai ikut terpanggil untuk melakukan hal-hal baik yang bisa membantu masyarakat sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Fraksi Gerindra dukung program Wali Kota Munafri Arifuddin atau Appi.
“Pak Appi sampai sekarang kerja beliau memang benar-benar bekerja dengan baik. Kami Fraksi Gerindra mendukung program-program dari Pak Appi,” tambahnya.
Regulasi Camat Andi Pattiroi
Camat Tamalanrea Andi Pattiroi papar regulasi pelayanan publik perizinan Makassar.
UU Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik dasar transparan akuntabel akses mudah.
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 PTSP satu pintu perizinan.
“Kalau kita melihat dari Permendagri 2017, pelayanan secara garis besar di Kota Makassar baik perizinan badan usaha maupun lainnya dilakukan melalui Dinas PTSP sebagai satu pintu. Kajian teknisnya nanti dilakukan oleh dinas terkait,” jelasnya.
Contoh hotel PTSP pintu masuk kajian Pariwisata Lingkungan Perhubungan.
Pergub Sulsel Nomor 25 Tahun 2020 inovasi daerah Perwali Makassar Nomor 4 Tahun 2023 perizinan usaha.
IMB ganti PBG satu pintu PTSP kolaborasi Tata Ruang Pertanahan.
Lontara+ aplikasi keluhan langsung ke dinas.
“Ini pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan dimasukkan ke Lontara Plus, dan nanti akan diteruskan ke dinas terkait,” kata Andi Pattiroi, Camat Tamalanrea, Selasa (17/03/2026).
Keluhan drainase kecamatan lanjut PU alat berat.
“Lontara Plus membantu kita melihat tindak lanjut dari dinas,” tambahnya.
Sorotan Global Idris
Idris singgung ketegangan Iran AS inflasi BBM barang naik.
“Jika berlarut-larut, akan terjadi inflasi. BBM akan naik, dan barang-barang semua akan naik,” jelasnya.
Kemenkumham rencana bantuan hukum kelurahan sarjana hukum dampingan legal.
Pikir positif percaya pemerintah berusaha terbaik.
Bijak informasi medsos.
“Jika melihat kabar di media sosial jangan telan mentah-mentah. Pakai akal sehat, jangan termakan hoaks,” pesannya.
Pengawasan DPRD kawal kinerja pemerintah pusat kota.
