Sulseltimes.com, Makassar, Selasa, 03/03/2026 — DPRD dan Pemkot Makassar berikan tekanan serius ke PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk atau GMTD soal penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial atau Fasum Fasos kawasan Tanjung Bunga. RDP ketiga di ruang Banggar Kantor DPRD Selasa tuntut site plan lengkap dan tingkatkan saham Pemkot untuk PAD.
Penundaan serahkan aset hambat pelayanan publik.
Retribusi sampah GMTD dinilai minim.
Camat Tamalate urus drainase mandiri.
- DPRD tekan GMTD serahkan Fasum Fasos Tanjung Bunga
- Site plan lengkap jadi tuntutan RDP ketiga
- Saham Pemkot tingkatkan PAD Makassar
- Retribusi sampah GMTD 3-4 kali lipat
- Camat Tamalate rawat PSU mandiri
Tekanan DPRD di RDP Ketiga
Komisi C DPRD Kota Makassar gelar Rapat Dengar Pendapat ketiga dengan PT GMTD Selasa siang. Lokasi ruang Banggar Kantor Perumnas Regional VII Jalan Hertasning.
Ketua Komisi C Azwar Rasmin minta langkah konkret dari pengembang.
Serahkan site plan menyeluruh kawasan Tanjung Bunga.
Verifikasi aset bisa akurat.
“DPRD mendorong adanya transparansi dalam pembagian deviden dan mengusulkan untuk menambah persentase saham Pemkot Makassar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Azwar Rasmin, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Selasa (03/03/2026).
Sorot aspek ekonomi penyertaan modal Pemkot di GMTD.
Sekretaris Komisi C Ray Suryadi Arsyad tegaskan penyerahan Fasum Fasos kewajiban mutlak undang-undang.
Penundaan rugikan warga.
“Hal ini merugikan warga karena fasilitas publik yang rusak, seperti jalan atau lampu jalan, tidak bisa segera ditangani oleh pemerintah kota,” ujar Ray Suryadi Arsyad, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Selasa (03/03/2026).
Tak bisa pakai APBD untuk perbaikan infrastruktur.
Masalah Retribusi dan Pemeliharaan
Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani ungkap kecamatan sering rawat drainase dan PSU di GMTD mandiri.
Padahal beban pengembang sebelum serah terima.
Sorot retribusi persampahan.
Berdasarkan volume sampah dan Perwali terbaru, GMTD bayar minim.
Seharusnya 3 hingga 4 kali lipat dari sekarang.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup Syarifuddin Sijaya sebut RDP jalan sesuai harapan.
Pemkot tunggu tindak lanjut GMTD sesuai komitmen.
DPRD Pemkot kawal hingga GMTD penuhi administratif fisik.
Kepentingan masyarakat luas prioritas.
