Sulseltimes.com, Makassar, Jumat, 17/10/2025 — Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar, mengingatkan Pemerintah Kota Makassar agar lebih cermat dalam menyusun dan menyesuaikan postur anggaran daerah.
Peringatan ini disampaikan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Dana Alokasi Umum atau DAU Kota Makassar sebesar Rp502 miliar pada tahun anggaran 2025.
Azwar menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan laju pembangunan fisik di daerah.
- DAU Makassar dipangkas Rp502 miliar pada 2025
- DPRD khawatir pembangunan fisik terdampak
- Pemkot diminta aktif melobi pemerintah pusat
- Efisiensi anggaran harus lindungi program prioritas
- Infrastruktur dan layanan publik jadi perhatian utama
Ia juga menilai pemangkasan DAU dapat menghambat realisasi program infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas pembangunan Kota Makassar.
Menurutnya, DAU selama ini merupakan salah satu sumber pembiayaan utama pembangunan daerah.
“Kalau dipotong, otomatis kegiatan fisik bisa lesu tahun depan.
Kita sesalkan juga kalau sampai dipangkas, tapi karena ini kebijakan pusat, Pemkot harus bergerak cepat melakukan lobi agar pemotongan bisa dikurangi atau bahkan dihapus,” ujar Azwar, Jumat, 17/10/2025.
DPRD Dorong Langkah Antisipatif Pemkot
Azwar mengatakan Komisi C DPRD Makassar mendesak pemerintah kota untuk menyiapkan langkah antisipatif jika pemangkasan DAU tetap diberlakukan.
Ia menegaskan strategi penyesuaian anggaran harus disiapkan sejak dini agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan.
“Kalau memang tidak bisa dihindari, harus ada strategi agar masyarakat tidak dirugikan.
Itu yang paling penting,” tegasnya.
Azwar mengakui efisiensi anggaran merupakan konsekuensi yang sulit dihindari dalam kondisi fiskal saat ini.
Namun, ia mengingatkan efisiensi harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Menurutnya, penyesuaian belanja daerah tidak boleh mengganggu program prioritas yang telah direncanakan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Makassar.
Khususnya, koordinasi intensif dengan Komisi C dinilai krusial dalam menata ulang belanja daerah.
“Pasti akan ada efisiensi, tapi perlu pembahasan bersama untuk menentukan pos-pos mana yang bisa disesuaikan.
Pemerintah harus transparan dan berkoordinasi dengan DPRD supaya efisiensi tidak salah arah,” ujarnya.
Program Publik Diminta Tetap Jadi Prioritas
Azwar mengungkapkan hingga saat ini DPRD belum menerima rincian resmi terkait kegiatan yang akan terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Ia menyebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2026 masih berlangsung.
Sementara itu, surat keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pemangkasan DAU juga belum diterima daerah.
“Belum ada informasi detail soal kegiatan apa saja yang akan dipangkas.
Tapi kita harap Pemkot proaktif melobi pusat agar pemotongan ini bisa diminimalkan,” tambahnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan DPRD Makassar akan memprioritaskan perlindungan terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.
Program yang dimaksud antara lain pembangunan infrastruktur dasar, layanan sosial, serta penyediaan fasilitas umum.
“Yang paling penting, jangan sampai masyarakat yang terdampak.
Pemangkasan boleh saja dilakukan, tapi dampaknya ke masyarakat harus ditekan sekecil mungkin,” pungkas Azwar.
Pemangkasan DAU sebesar Rp502 miliar menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Makassar dalam menyusun anggaran 2025.
DPRD Makassar mendorong Pemkot untuk aktif melobi pemerintah pusat sekaligus menyiapkan strategi efisiensi yang terukur.
Perlindungan terhadap program publik dan kepentingan masyarakat ditegaskan sebagai prioritas utama dalam penyesuaian anggaran.
