Sulseltimes.com Makassar, Selasa, 30/12/2025 — Pemerintah Kota Makassar di bawah Wali Kota Munafri Arifuddin menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun lewat transformasi digital satu platform layanan publik.
Penghematan itu disebut bisa dicapai tanpa mengurangi layanan, bahkan sambil meningkatkan kecepatan, integrasi, dan akuntabilitas pelayanan warga.
“Pemerintah Kota Makassar berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun tanpa mengurangi layanan,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
- Munafri Arifuddin menyebut potensi efisiensi Rp20–30 miliar per tahun lewat digitalisasi layanan
- LONTARA+ diarahkan menjadi super apps yang mengintegrasikan layanan publik dalam satu platform
- Pemkot menyatukan layanan 51 SKPD dan 210 subbagian dalam sistem terstandar
- Server dan aplikasi SKPD akan dipusatkan di Diskominfo untuk keamanan dan kendali layanan
- Dasbor Command Center dipakai untuk memantau alur layanan dan aduan warga secara real time
LONTARA+ diarahkan jadi super apps layanan publik
Munafri Arifuddin menyampaikan rencana penguatan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar atau LONTARA+ sebagai super apps.
LONTARA+ dirancang mengintegrasikan seluruh layanan publik Pemkot Makassar ke dalam satu platform bersama.
Ia menyebut layanan di 51 satuan kerja perangkat daerah dan 210 subbagian dapat disatukan dalam satu sistem yang terintegrasi dan terstandarisasi.
Standar harga layanan disebut ikut ditertibkan agar lebih seragam dan mudah diawasi.
LONTARA+ juga dikaitkan dengan Dasbor Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
Pemantauan layanan dan aduan warga bisa dilakukan secara real time melalui command center untuk mendorong pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan saat rapat pembahasan pengintegrasian server IT dan aplikasi SKPD di Ruang Rapat Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Selasa, 30/12/2025.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar dan jajaran SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Server dan aplikasi SKPD dipusatkan di Diskominfo
Munafri menegaskan seluruh aplikasi dan server teknologi informasi di lingkungan SKPD akan terintegrasi dan berpusat di Diskominfo Kota Makassar.
Ia menilai pengelolaan infrastruktur IT tidak bisa berjalan terpisah di tiap SKPD tanpa tata kelola yang jelas.
“Secara regulasi nasional, tidak ada satu pun aturan yang membolehkan SKPD membangun infrastruktur IT secara independen tanpa governance dari Dinas Kominfo,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Menurutnya, sentralisasi server dan aplikasi di bawah koordinasi Diskominfo membantu memastikan keamanan data dan kesinambungan layanan.
Kebijakan itu juga ditujukan untuk menyeragamkan standar sistem yang digunakan di seluruh perangkat daerah.
Munafri menyebut integrasi akan menekan duplikasi aplikasi dan biaya operasional.
Pengawasan dan pengendalian sistem digital pemerintahan dinilai lebih mudah ketika infrastruktur terpusat.
“Kita ingin pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik, lebih cepat, dan lebih aman,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Ia menekankan integrasi bukan soal perebutan kewenangan antarperangkat daerah.
“Ini bukan soal kewenangan, tetapi soal pelayanan,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Munafri juga menegaskan SKPD tetap memegang peran dan tanggung jawab dalam sistem terintegrasi.
“Pada saat terintegrasi, ada tugasnya Kominfo dan ada tugasnya SKPD,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Ia menyebut perangkat dan gawai yang secara fisik berada di unit kerja tetap perlu dijaga oleh masing-masing SKPD.
Memasuki 2026, Pemkot Makassar mengarahkan pengadaan infrastruktur IT, termasuk server layanan strategis, terkonsentrasi dalam skema terintegrasi.
Munafri memaparkan Diskominfo diproyeksikan mengelola data center dan cloud kota, termasuk server dan penyimpanan.
Diskominfo juga disebut menyiapkan pengamanan informasi lewat Security Operation Center, audit sistem, mekanisme cadangan data, serta pemulihan saat terjadi gangguan.
Peran Diskominfo juga mencakup gateway dan integrasi antar sistem, pencatatan log, pemantauan, serta fondasi pembangunan aplikasi bersama.
Di sisi lain, SKPD tetap mengelola modul layanan dan proses bisnis masing-masing sektor.
SKPD juga tetap mengatur pengguna, konten, dan inovasi layanan sesuai kebutuhan unit kerja.
Munafri menegaskan tujuan utama kebijakan ini ialah mencegah pembelian berulang yang berujung pemborosan.
“Kalau ada satu sistem yang bisa di-host dan dipakai bersama, kenapa harus beli sendiri-sendiri,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Ia menyoroti layanan strategis seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dinilai harus bisa dipantau warga dari awal hingga akhir melalui LONTARA+.
“Pelayanan harus transparan, masyarakat harus tahu berapa biaya, ke mana uangnya, dan bagaimana prosesnya berjalan,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Munafri juga mengajak anak muda Makassar terlibat dalam proyek digitalisasi layanan pemerintah.
“Kita butuh anak muda yang mau bekerja bersama, mau share, dan mau memperbaiki,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Di akhir arahannya, ia menekankan efisiensi hanya muncul bila seluruh perangkat daerah bekerja rapi dan taat pada tata kelola yang disepakati.
“Kalau tidak rapi dan tidak taat, efisiensi ini tidak akan muncul,” kata Munafri Arifuddin, Selasa, 30/12/2025.
Pemkot Makassar menempatkan integrasi server dan aplikasi sebagai fondasi untuk memperkuat LONTARA+ dan mengurangi pemborosan belanja IT.
Target penghematan Rp20–30 miliar per tahun diproyeksikan berjalan seiring perbaikan keamanan data dan mutu layanan publik.
