Sulseltimes.com, Jakarta, Jumat, 20/11/2026 — Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu mengungkapkan enam arah koreksi kebijakan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan hingga 2027.
- Anggito Abimanyu sampaikan 6 arah koreksi kebijakan LPS di Financial Forum 2026
- Fokus utama menjaga keseimbangan pertumbuhan simpanan dan kredit serta likuiditas perbankan
- LPS mendorong pembiayaan inklusif, konsolidasi BPR, dan digitalisasi core banking
- Penyesuaian Tingkat Bunga Pinjaman dilakukan secara terukur untuk persaingan sehat
- LPS mempersiapkan program penjaminan polis mulai regulasi hingga operasional
Anggito menyampaikan prospek keuangan dan perbankan 2027 tetap positif didukung peluang pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih kuat.
Namun ia menegaskan pihaknya harus tetap waspada terhadap ketidakpastian global, tekanan likuiditas, biaya dana, serta risiko kredit dan tata kelola.
“Prospek keuangan dan perbankan 2027 tetap positif dengan peluang pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih kuat. Namun kita harus tetap waspada dengan ketidakpastian global, tekanan likuiditas, biaya dana, serta risiko kredit dan tata kelola,” kata Anggito, Jumat, 20/11/2026.
Enam Arah Koreksi Kebijakan
Anggito menjelaskan selama dua tahun pemerintahan terdapat enam arah koreksi kebijakan yang akan dilaksanakan LPS.
Pertama, menjaga likuiditas perbankan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan memantau kondisi individual bank bersama OJK.
Kedua, melakukan penyesuaian Tingkat Bunga Pinjaman secara terukur serta mendorong persaingan suku bunga yang sehat.
Ketiga, memperluas literasi dan inklusi keuangan khususnya kepemilikan rekening.
Keempat, mempercepat resolusi bank dan pembayaran klaim pada nasabah.
Kelima, mendukung konsolidasi perbankan terutama BPR, BPRS, dan bank kategori KBMI 1 bersama OJK.
LPS juga menyiapkan sistem teknologi informasi atau core banking khusus untuk BPR guna memperbaiki tata kelola, kualitas data, dan kesiapan resolusi.
Keenam, mempersiapkan program penjaminan polis mulai dari regulasi, kelembagaan, sistem informasi, hingga tingkat operasionalnya.
Langkah-langkah ini bertujuan memperkuat fondasi sektor keuangan agar tetap stabil dan inklusif ke depan.







