Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 19/11/2026 — Bareskrim Polri menggelar perkara internal dugaan makar buntut kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026), dengan mendalami tiga unsur tindak pidana dan memeriksa 59 saksi.
- Bareskrim menggelar perkara internal dugaan makar Kamis (19/11/2026) dengan melibatkan Kompolnas dan ahli
- Tiga unsur didalami: pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan perbuatan
- 59 saksi diperiksa sejak laporan polisi terbit 11 November 2026, termasuk empat tersangka penyadapan sebagai saksi
- Ekspose bersama jaksa Kejaksaan Agung dijadwalkan Jumat (20/11/2026)
- Belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar
Gelar perkara itu melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum), Biro Wassidik, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta sejumlah ahli. Pembahasan difokuskan pada fakta dan bukti baru yang ditemukan selama penyidikan.
“Kami harus menganalisis bahwa terdapat perbuatan persiapan. Sejak pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Tiga hal ini yang menjadi fokus kami,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di Mabes Polri, Kamis (19/11/2026).
Susatyo mengakui pembuktian tindak pidana terhadap keamanan negara bukan perkara mudah sehingga penyidikan harus cermat dan prosedural.
“Kami juga memahami bahwa karena ini kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, kami berusaha bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus kami lakukan,” kata Susatyo.
59 Saksi Diperiksa, Empat Tersangka Penyadapan Jadi Saksi
Sejak laporan polisi dugaan makar diterima pada 11 November 2026, penyidik memeriksa 59 saksi secara maraton selama sepekan. Jumlah itu bertambah dari 38 saksi yang tercatat pada tahap awal penyidikan.
“Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi,” kata Susatyo.
Keempat tersangka kasus penyadapan ilegal — Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi — termasuk yang diperiksa, dengan status sebagai saksi dalam perkara dugaan makar.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan barang bukti. Penggeledahan tidak hanya dilakukan di rumah yang diduga menjadi posko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, tetapi juga di beberapa tempat lain hingga dini hari.
Ekspose di Kejagung Jumat, Belum Ada Tersangka
Setelah gelar perkara internal, Bareskrim menjadwalkan ekspose perkara bersama jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026). Penjelasan rinci mengenai perkembangan penyidikan akan disampaikan setelah kedua agenda itu selesai, melalui konferensi pers.
“Rencana Jumat kami laksanakan ekspose di Kejagung,” kata Susatyo.
Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan makar sudah dikirim ke kejaksaan, dan jaksa yang menangani perkara sudah ditunjuk. Koordinasi dengan kejaksaan dilakukan sejak awal penyidikan.
Konstruksi pasal yang digunakan tetap, yakni Pasal 191 dan/atau Pasal 193 dan/atau Pasal 196 juncto Pasal 160 dan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hingga Kamis (19/11/2026), belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara dugaan makar.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menyatakan gelar perkara di Kejaksaan Agung sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik. Ia meminta semua pihak menghormati proses penyidikan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Dugaan makar dalam kasus ini tetap dugaan, bukan terbukti. Motif resmi belum ditetapkan.















