Sulseltimes.com, Jakarta, Selasa, 17/11/2026 — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama untuk memperluas cakupan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) hingga mencakup industri sistem pembayaran.
- OJK dan BI tandatangani Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK
- Cakupan layanan diperluas ke industri sistem pembayaran
- LAPS SJK menangani sengketa keperdataan pasca mekanisme internal pelaku usaha
- Dicky Kartikoyono: Pelindungan konsumen harus secepat inovasi industri
- Mekanisme IDR di pelaku usaha tetap menjadi lini pertama penyelesaian
Kedua otoritas memperkuat koordinasi dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen yang mencakup sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran. Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama tersebut mengatur Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui LAPS SJK.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyatakan, perluasan layanan diharapkan mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara proaktif sekaligus mengurangi potensi kerugian masyarakat.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen, kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky, Selasa, 17/11/2026.
Dicky menambahkan, sinergi antara OJK, BI, kementerian dan lembaga, serta industri jasa keuangan diperlukan untuk membangun ekosistem pelindungan konsumen yang terintegrasi. Upaya tersebut mencakup pencegahan risiko, penanganan pengaduan, hingga penyelesaian sengketa secara adil.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa Petunjuk Pelaksanaan Bersama tersebut akan memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS sesuai kewenangan masing-masing. OJK dan BI berkomitmen terus meningkatkan sinergi guna mendukung pelindungan konsumen sektor keuangan secara menyeluruh.
LAPS SJK telah memperoleh persetujuan OJK dan mulai beroperasi. Persetujuan BI agar lembaga tersebut menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara sistem pembayaran dalam kewenangan BI memperluas kewenangan LAPS SJK. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Regulasi tersebut memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa ke lembaga penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas maupun melalui pengadilan apabila penanganan pengaduan oleh pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.
Dalam mekanismenya, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) tetap menjadi lini pertama pelindungan konsumen atau first line of defense. Pelaku usaha bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen terlebih dahulu melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa tidak mencapai kesepakatan melalui mekanisme internal, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK dengan mekanisme External Dispute Resolution (EDR) sesuai persyaratan yang berlaku, atau melalui pengadilan. Sengketa yang ditangani LAPS SJK bersifat keperdataan, telah melalui proses internal pelaku usaha, dan tidak sedang dalam proses maupun telah memperoleh putusan pengadilan, arbitrase, atau LAPS lain.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung implementasi Petunjuk Pelaksanaan Bersama. Penguatan penanganan pengaduan di tingkat pelaku usaha diperlukan agar penyelesaian sengketa berjalan efektif, adil, serta memberikan kepastian bagi konsumen maupun industri keuangan.







