Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 17 September 2026 — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta Kementerian Keuangan menunda atau meninjau ulang rotasi pejabat yang ditetapkan pada era Purbaya Yudhi Sadewa setelah menemukan sejumlah kandidat yang menurutnya tidak melalui proses assessment dan talent management.
- Dirjen Pajak Bimo Wijayanto meminta rotasi pejabat era Purbaya ditunda atau ditinjau ulang
- Bimo menyoroti sejumlah kandidat yang disebut tidak mengikuti assessment dan talent management
- Rotasi ratusan pejabat Kemenkeu dilakukan pada 10 September 2026
- Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama juga meminta proses tersebut dievaluasi
- Menkeu Suahasil Nazara menyatakan evaluasi masih dibahas secara internal
Bimo menyampaikan keberatan tersebut setelah mencermati susunan rotasi yang dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan pada Kamis, 10 September 2026.
Menurut Bimo, sebagian nama yang masuk dalam daftar rotasi tidak melalui mekanisme pengembangan talenta yang selama ini digunakan di Direktorat Jenderal Pajak.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, Rabu, 16 September 2026.
Istilah “nama-nama ajaib” tersebut merupakan penyebutan Bimo terhadap kandidat yang menurutnya tidak mengikuti tahapan asesmen sebagaimana kandidat lain.
Bimo tidak mengungkap identitas pejabat yang dimaksud.
Ia menilai proses tersebut perlu dikaji ulang untuk menjaga konsistensi sistem merit dan memberikan perlakuan yang sama kepada pegawai yang telah mengikuti proses seleksi.
Bimo dan Dirjen Bea Cukai Minta Rotasi Dievaluasi
Bimo mengatakan permintaan penundaan juga disampaikan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama.
Keduanya meminta agar nama-nama yang dinilai tidak memenuhi prosedur ditinjau kembali sebelum keputusan rotasi dijalankan lebih lanjut.
Rotasi pada 10 September tersebut mencakup ratusan pejabat Kementerian Keuangan dan banyak menyasar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Perombakan mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta pejabat pada unit organisasi noneselon.
Bimo menegaskan persoalan yang disorot bukan semata perpindahan jabatan, melainkan proses penetapan kandidat yang menurutnya harus mengikuti mekanisme assessment dan talent management.
Ia mengusulkan kandidat yang tidak memenuhi tahapan tersebut dikembalikan ke posisi sebelumnya sampai proses evaluasi selesai.
Suahasil Masih Bahas Secara Internal
Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah merespons permintaan evaluasi tersebut.
Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan masih membahas rangkaian proses rotasi dan menelaah keputusan yang telah diambil sebelumnya.
Ia juga membuka ruang masukan dari unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum mengambil keputusan lanjutan.
Suahasil menekankan kebutuhan penempatan pejabat lintas unit tetap dapat dilakukan apabila diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi organisasi.
Namun, hingga Kamis, 17 September 2026, belum ada keputusan final yang diumumkan mengenai apakah seluruh rotasi akan dibatalkan, ditunda, atau hanya sebagian nama yang dievaluasi.
Purbaya Yudhi Sadewa sudah tidak menjabat Menteri Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto menggantikannya dengan Suahasil Nazara pada 14 September 2026.
Dengan demikian, tindak lanjut atas rotasi pejabat tersebut kini berada di bawah kepemimpinan Suahasil dan masih menunggu hasil evaluasi internal Kementerian Keuangan.
