Sulseltimes.com, Makassar, Senin, 31/08/2026 — Dansatrol Lantamal IV Letkol Laut (P) Roni mengungkapkan Kota Makassar memiliki sekitar 4.200 warung kopi yang menjadi ruang diskusi masyarakat berpotensi memengaruhi dinamika keamanan kota.
- Makassar miliki 4.200 warkop
- Data dari Dansatrol Lantamal IV
- Letkol Laut (P) Roni
- Rapat Forkopimda di Swiss-Belhotel
- Arus informasi warkop lorong layar memengaruhi stabilitas
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar di Swiss-Belhotel Waterfront Makassar. Menurut Roni, jumlah warkop menempatkan Makassar di peringkat pertama dibanding kota-kota lain di kawasan timur Indonesia.
“Makassar itu ada di peringkat pertama yang jumlahnya sekitar kurang lebih 4.200 yang terdata,” kata Letkol Laut (P) Roni, Dansatrol Lantamal IV, Senin, 31/08/2026.
Warkop Lorong dan Layar
Roni menjelaskan warkop bukan sekadar tempat nongkrong. Tempat ini berfungsi sebagai jendela awal masuknya informasi dari media sosial ke percakapan masyarakat.
Ia memperkenalkan tiga konsep untuk membaca stabilitas kota yaitu warkop lorong dan layar. Lorong merujuk pada ruang yang jauh dari jangkauan pengawasan langsung aparat. Layar merujuk pada telepon seluler sebagai sarana utama menerima dan menyebarkan informasi.
“Warkop lorong dan layar ini yang akan menjadikan kemampuan kita melihat stabilitas yang ada di Kota Makassar,” kata dia.
Pendekatan Jalan Cepat
Roni menekankan pentingnya merespons informasi cepat tetapi tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia menyebut pendekatan ini sebagai jalan cepat yakni analisis awal terhadap informasi yang muncul.
“Yang kita lihat di lima menit pertama itu bukan menjadikan suatu keputusan. Kita harus cepat menganalisis,” kata dia.
Menurutnya keberadaan ribuan warkop pada dasarnya positif dan menjadi kekuatan sosial jika dikelola dengan baik. Namun arus informasi dari ketiga jalur tersebut tetap perlu dicermati karena memengaruhi dinamika kota.
Roni juga menyoroti posisi Makassar sebagai pusat aktivitas kawasan timur Indonesia. Ia meminta koordinasi antarpemangku kepentingan diperkuat hingga tingkat kelurahan dan kecamatan.
“Selama itu tidak kita laksanakan dan prosesnya tidak berjalan dengan benar-benar terarah yakinkanlah bahwa itu akan semakin berbahaya,” tegasnya.
Koordinasi dan evaluasi berkelanjutan dinilai krusial untuk mengantisipasi potensi persoalan sejak dini.
