Sulseltimes.com, Jakarta, Senin, 10/08/2026 — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyambut baik penetapan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) dengan menilai latar belakangnya lengkap untuk menjaga koordinasi stabilitas keuangan.
- LPS sambut pencalonan Destry Damayanti
- Anggito Abimanyu sebut latar belakang Destry paket lengkap
- Koordinasi KSSK dipastikan lancar
- Proses fit and proper test DPR diharapkan lancar
- Revisi UU P2SK soal kehadiran menteri di RDG BI dinilai lumrah
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu selaku anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) mengungkapkan rasa syukur atas keputusan tersebut. Menurutnya, Destry memiliki jejak karir yang utuh di sektor keuangan.
“Jadi seorang yang memiliki latar belakang lengkap, paket lengkap ya. Jadi saya cukup yakin kerja sama dengan Kementerian Keuangan dengan LPS, OJK tidak ada masalah,” kata Anggito, Senin, 10/08/2026.
Ia berharap proses fit and proper test di Komisi XI DPR hingga pengesahan di rapat paripurna berjalan lancar. Anggito menargetkan penetapan Gubernur BI definitif dapat segera terealisasi.
Kebijakan BI Harus Disepakati di KSSK
Soal arah kebijakan BI di bawah kepemimpinan baru, Anggito menegaskan semua keputusan harus didiskusikan di forum KSSK. Kebijakan tidak bisa bersifat one size fits all dan harus disesuaikan dengan dinamika situasi.
“Tentu itu diskusi ya di KSSK karena kita lihat dinamikanya ya. Karena kebijakan kan tidak bisa one size fits all ya. Tidak bisa sekaligus kebijakan itu berlaku dalam setiap waktu dan setiap masa. Tergantung pada situasinya seperti apa,” tandasnya.
Kehadiran Menteri di RDG BI Sudah Lumrah
Anggito juga menanggapi ketentuan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan Juni 2026. Aturan tersebut mengizinkan perwakilan pemerintah hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI.
Menurut Anggito, hal ini sudah menjadi praktik umum. Ia mengingat pengalaman saat menjabat Wakil Menteri Keuangan, di mana Kementerian Keuangan mengirim Thomas Djiwandono untuk hadir di RDG BI.
“Kan sejak dulu itu dulu waktu saya di Kementerian Keuangan kan Kementerian Keuangan sering mengirim Pak Tommy Djiwandono untuk hadir dalam RDG. Saya kira itu kan bagian dari prosesnya, bukan pengambilan keputusan,” ujarnya.
