Sulseltimes.com Makassar — Provinsi Sulawesi Selatan bersiap menghadapi perubahan geopolitis besar dengan wacana pembentukan Provinsi Bugis Timur, yang akan memisahkan 6 kabupaten ke wilayah administratif baru.
Calon provinsi ini diusulkan memiliki luas 13.000 kilometer persegi—hampir menyamai Sulawesi Tenggara (Sultra) yang seluas 15.069 km². Jika disetujui pusat, ini akan menjadi pemekaran pertama di Sulsel sejak 1964.
Daftar Kabupaten yang Akan Berpisah
Berdasarkan dokumen usulan yang diakses Tim Sulseltimes.com dari Kementerian Dalam Negeri, berikut 6 kabupaten/kota yang akan bergabung ke Provinsi Bugis Timur:
- Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap): Sentra pertanian padi terbesar di Sulsel.
- Kabupaten Wajo: Pusat budaya Bugis dengan Pelabuhan Belawa yang strategis.
- Kabupaten Soppeng: Penghasil susu sapi terkemuka di Indonesia Timur.
- Kabupaten Bone: Wilayah terluas (4.559 km²) dengan potensi tambang marmer.
- Kabupaten Sinjai: Kawasan pesisir dengan pelabuhan penghubung ke Maluku.
- Kabupaten Bulukumba: Dikenal sebagai “Butta Panrita Lopi” (negeri pembuat kapal phinisi).
Butuh Rekomendasi DPRD Sulsel dan UU Pusat
Koordinator Tim Percepatan Pemekaran Bugis Timur, Dr. Andi Baso Amir, menjelaskan bahwa usulan ini masih dalam tahap studi kelayakan.
“Pemekaran harus memenuhi syarat teknis, seperti ketersediaan infrastruktur dan kesiapan anggaran. Kami targetkan 2025 bisa diajukan ke DPR RI,” ujarnya kepada awak media (30/11).
Proses ini mengacu pada UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mensyaratkan persetujuan DPRD Sulsel, rekomendasi gubernur, dan keputusan presiden.
Tapi hingga kini, belum ada pernytaaan resmi dari PJ Gubernur Sulsel (pejabat saat ini).
Potensi Ekonomi vs. Risiko Birokrasi
Wacana ini menuai pro-kontra.
Ketua KADIN Sulsel, Muhammad Yusuf optimis pemekaran akan memacu pertumbuhan ekonomi, mengatakan “pembangunan pelabuhan di Bone dan Sinjai bisa lebih fokus jika dikelola provinsi baru.”
Namun, pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin, Prof. Aminuddin Salle juga mengingatkan risiko bahwa, “pemekaran seringkali malah membebani APBN jika daerah otonom belum mandiri dan perlu kajian mendalam.”
