SulselTimes.com Makassar – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, meskipun SPBE telah digadang-gadang sebagai solusi modernisasi pemerintahan, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan keberhasilannya.
Berikut adalah lima tantangan utama dalam implementasi SPBE di Indonesia yang menjadi perhatian utama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.
1. Kesenjangan Infrastruktur Digital
Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi SPBE adalah kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia. Wilayah-wilayah terpencil, khususnya di daerah pelosok dan kepulauan seperti Sulawesi Selatan bagian timur, masih minim akses internet yang memadai.
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada tahun 2023 hanya sekitar 72% wilayah Indonesia yang memiliki jaringan internet dengan kecepatan standar untuk layanan pemerintah berbasis elektronik. Hal ini membuat layanan SPBE sulit menjangkau masyarakat secara merata, terutama di luar kawasan perkotaan.
“Pembangunan infrastruktur digital harus menjadi prioritas. Tanpa itu, SPBE tidak bisa berjalan optimal,” ujar Rudiantara, mantan Menkominfo, dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (20/11).
2. Kurangnya Integrasi Antar-Sistem
Tantangan berikutnya adalah kurangnya integrasi antar-sistem di berbagai lembaga pemerintah. Saat ini, banyak instansi menggunakan sistem digital yang berjalan secara terpisah, tanpa koordinasi yang baik. Akibatnya, proses berbagi data antar-institusi sering kali terkendala, yang menghambat efisiensi kerja pemerintah.
Sebagai contoh, sistem administrasi kependudukan di tingkat kabupaten sering kali tidak terhubung langsung dengan sistem pusat, sehingga memperlambat layanan seperti pembuatan KTP elektronik.
“Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan standar teknis yang mengikat semua instansi,” jelas Ketua Tim Transformasi Digital Pemerintah, Andi Sudirman.
3. Kesenjangan Kemampuan SDM
Penerapan SPBE memerlukan tenaga kerja yang memahami teknologi informasi dan memiliki kemampuan untuk mengelola sistem berbasis elektronik. Sayangnya, banyak aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia masih belum memiliki kompetensi digital yang memadai.
Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 2024, sekitar 40% ASN belum siap secara teknis untuk mengoperasikan sistem SPBE. Hal ini menjadi tantangan besar dalam memastikan keberlanjutan program SPBE di berbagai tingkatan pemerintahan.
Pemerintah telah mencoba mengatasi hal ini dengan meluncurkan program pelatihan digital bagi ASN, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan.
“Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia. ASN harus siap menghadapi perubahan ini,” kata Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas.
4. Masalah Keamanan dan Privasi Data
Di era digital, keamanan data menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Implementasi SPBE menghadirkan risiko baru, seperti potensi kebocoran data pribadi masyarakat yang diolah oleh sistem pemerintah.
Sejak awal 2023, tercatat beberapa kasus kebocoran data dari lembaga pemerintah yang menjadi perhatian publik. Salah satunya adalah insiden peretasan terhadap sistem data kependudukan, yang mengungkap kelemahan dalam protokol keamanan siber yang diterapkan.
“Kita membutuhkan regulasi yang lebih kuat terkait keamanan data, termasuk penguatan kapasitas keamanan siber di setiap instansi pemerintah,” kata Pratama Persadha, pakar keamanan siber, dalam sebuah diskusi.
5. Regulasi yang Belum Optimal
Tantangan terakhir yang perlu diatasi adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi SPBE. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE sudah menjadi dasar hukum, pelaksanaannya masih terkendala oleh peraturan turunan yang belum lengkap atau tidak sinkron.
Misalnya, beberapa pemerintah daerah belum memiliki peraturan daerah yang mendukung SPBE, sehingga implementasi di tingkat lokal sering kali berjalan lambat. Selain itu, regulasi mengenai standar teknis SPBE juga perlu diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi.
Langkah-Langkah yang Harus Diambil
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa langkah strategis, antara lain:
- Percepatan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal).
- Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan intensif bagi ASN di semua tingkat pemerintahan.
- Penguatan kebijakan keamanan data untuk melindungi informasi masyarakat dan mencegah serangan siber.
- Peningkatan koordinasi antar-instansi pemerintah untuk memastikan integrasi data dan sistem berjalan lancar.
- Penyusunan regulasi pendukung yang lebih komprehensif untuk memastikan implementasi SPBE dapat dilaksanakan secara konsisten.
Implementasi SPBE adalah langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan efisien di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, SPBE diharapkan dapat membawa perubahan positif yang signifikan, terutama bagi masyarakat di Sulawesi Selatan dan seluruh wilayah Indonesia.
Transformasi ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal bagaimana pemerintah bisa memberikan layanan yang lebih baik dan transparan kepada rakyat. “SPBE adalah masa depan pemerintahan kita, dan masa depan itu harus kita bangun bersama,” pungkas Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi.
