Sulseltimes.com Jakarta, Sabtu, 13/09/2025 — Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai pembentukan tim pencari fakta independen penting untuk menelusuri akar masalah demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus 2025.
Tim diharapkan mengungkap penyebab aksi, aktor intelektual, pendanaan, penggerak, tujuan, dan target.
“Ini perlu diungkap jujur dan objektif agar negara dapat mengambil langkah hukum serta mencegah peristiwa serupa,” kata Yusril, Sabtu, 13/09/2025.
- Yusril dukung pembentukan tim pencari fakta independen
- Fokus pengusutan penyebab, aktor, dan pendanaan kerusuhan
- Penegakan hukum terhadap pelaku tetap berjalan
- Presiden menerima usulan masyarakat sipil untuk komisi investigasi
- Tujuan mencegah kejadian serupa dan jaga hak konstitusional warga
Pemerintah Tegaskan Penegakan Hukum Berjalan
Yusril menjelaskan wacana tim independen masih dalam tahap usulan. Pembentukan dan pembagian kerja membutuhkan waktu agar pengumpulan bukti solid. Meski begitu, aparat tidak boleh berhenti bertindak terhadap kejahatan yang menyusupi aksi.
“Aparat penegak hukum telah bekerja dan kami memastikan berjalan sesuai koridor hukum dan HAM,” kata Yusril, Sabtu, 13/09/2025.
Ia menegaskan pelaku perampokan, perusakan, pembakaran, dan penganiayaan harus segera diproses.
“Pelaku kejahatan yang menunggangi demonstrasi harus ditangkap dan diadili. Jangan biarkan mereka lari dan menghilangkan barang bukti,” ujar Yusril.
Usulan Komisi Independen Didukung Presiden
Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam GNB menyampaikan usulan pembentukan komisi investigasi independen kepada Presiden di Istana, Kamis, 11/09/2025.
Lukman Hakim Saifuddin menyebut Presiden menerima usulan tersebut dan teknis akan diumumkan pihak Istana.
Menurut Lukman, investigasi independen diperlukan agar unjuk rasa yang merupakan hak warga sesuai UUD 1945 tidak serta merta dituduh sebagai penyebab kerusuhan.
Rangkaian insiden pada akhir Agustus dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas.
Dengan keberadaan tim independen, pemerintah dan publik diharapkan memperoleh gambaran utuh sehingga langkah pemulihan, keadilan bagi korban, serta pencegahan dapat dilakukan lebih terarah.
