Sulseltimes.com Makassar, Kamis, 17/07/2025 — Anggota DPRD Makassar Hj Rezki menggelar sosialisasi Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan di Hotel Santika Makassar.
Ia menekankan pentingnya pemahaman warga atas aturan retribusi sekaligus menyampaikan rencana terbitnya peraturan wali kota yang mengatur mekanisme layanan sampah gratis.
“Ini kabar baik dan dorongan agar kita lebih bertanggung jawab menjaga kebersihan,” kata Hj Rezki, Kamis, 17/07/2025.
- Sosialisasi Perda Retribusi Sampah 2011 di Hotel Santika Makassar
- Hj Rezki singgung rencana perwali layanan sampah gratis
- DLH siapkan sistem layanan adil dan efisien
- Camat Panakkukang dorong edukasi dan gerakan komunitas
- Ajakan partisipasi warga sebagai tanggung jawab kolektif
Dorong literasi retribusi dan partisipasi warga
Hj Rezki menegaskan Perda 11 Tahun 2011 bukan sekadar soal pungutan, melainkan instrumen untuk menata layanan dan budaya bersih kota. Ia menyebut penghapusan beban retribusi bagi kelompok tertentu harus diikuti partisipasi aktif warga dalam pemilahan dan pengelolaan sampah rumah tangga. “Perda ini akan kian relevan saat perwali terbit. Prinsipnya adil, tepat sasaran, dan menumbuhkan keterlibatan warga,” ucap legislator Partai Demokrat itu, Kamis, 17/07/2025.
Sosialisasi menghadirkan Kepala Bidang DLH Makassar Ferdi Muhtar, Camat Panakkukang Muh Ari Fadli, dan tokoh masyarakat Sukardiono. Mereka memaparkan aspek kebijakan, teknis layanan, hingga perspektif warga terhadap pengelolaan sampah dan retribusinya.
DLH siapkan skema layanan gratis dan penguatan komunitas
Ferdi Muhtar menyampaikan DLH tengah membenahi alur layanan, mulai penjadwalan angkut hingga kanal pengaduan. “Kami menyiapkan skema penerapan layanan gratis yang diatur lewat perwali dan memastikan distribusi layanan adil dan efisien,” kata Ferdi, Kamis, 17/07/2025.
Camat Panakkukang Muh Ari Fadli menambahkan edukasi dan program berbasis komunitas menjadi fokus di tingkat kecamatan agar perilaku bersih berkelanjutan. “Pengelolaan sampah tidak boleh hanya bergantung pada pemerintah. Sinergi RT RW komunitas dan pelaku usaha itu kunci,” ujarnya.
Tokoh masyarakat Sukardiono mengapresiasi langkah Hj Rezki menjembatani aspirasi warga serta mendorong kebijakan yang pro lingkungan.
Sosialisasi Perda 11 Tahun 2011 menegaskan arah kebijakan kebersihan kota yang lebih inklusif. Rencana perwali layanan sampah gratis diharapkan tepat sasaran sambil memperkuat partisipasi warga. Kolaborasi pemerintah kecamatan komunitas dan DPRD dipandang menentukan agar Makassar semakin bersih tertib dan sehat.
