Sulseltimes.com Jakarta, 6 September 2025 – Respons atas 17+8 Tuntutan Rakyat disampaikan TNI, Polri, DPR, dan pemerintah melalui konferensi pers dan pernyataan resmi. Intinya, lembaga negara menyatakan menerima kritik publik, menyiapkan langkah evaluasi, dan membuka ruang tindak lanjut kebijakan pada ranah anggaran, etik parlemen, serta ketenagakerjaan.
- TNI hormati tenggat dan supremasi sipil, Polri tekankan siap menerima kritik
- DPR umumkan pemangkasan fasilitas dan penguatan transparansi
- Pemerintah sampaikan agenda penyerapan kerja dan tindak lanjut administratif
Apa saja respons lembaga negara
Dari sisi pertahanan, Kapuspen TNI Brigjen Freddy Adrianzah menyebut institusinya menghormati batas waktu yang diminta publik.
Ia menegaskan TNI menjunjung tinggi supremasi sipil dan akan melaksanakan kebijakan negara dengan penuh kehormatan.
“Apa pun kebijakan yang diberikan pada TNI akan dilaksanakan sebaik-baiknya,” ujar Freddy, Jumat, 5 September 2025.
Dari kepolisian, Karopenmas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri diarahkan menjadi organisasi modern yang menerima kritik.
“Polri tidak antikritik,” ucap Trunoyudo pada hari yang sama, seraya menyebut harapan agar masyarakat merasa memiliki institusi penegak hukum ini.
Dari parlemen, pimpinan DPR mengumumkan beberapa langkah korektif.
Di antaranya penghentian tunjangan perumahan, moratorium kunjungan luar negeri kecuali undangan resmi, serta pemangkasan sejumlah fasilitas seperti listrik, komunikasi, dan transportasi.
DPR juga menegaskan anggota yang dinonaktifkan partai tidak menerima hak keuangan dan proses etik akan dikoordinasikan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan serta mahkamah partai.
Dari pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan fokus menahan potensi PHK dan mendorong pembukaan lapangan kerja melalui deregulasi sektor tertentu.
“Mencegah PHK massal sudah menjadi tugas pemerintah,” kata Airlangga, Kamis, 4 September 2025. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan daftar 17+8 sudah diterima dan akan ditindaklanjuti.
“Semua ditindaklanjut,” ujar Juri, Sabtu, 6 September 2025. Penasihat Khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menegaskan Presiden mendengar aspirasi publik walau pemenuhan tidak bisa sekaligus.
Langkah-langkah ini menjadi penanda awal respons kebijakan atas daftar yang dipantau ketat warganet.
Publik diharapkan terus mengikuti pembaruan resmi agar proses korektif dapat diuji dampaknya.
Arah kebijakan setelah pengumuman
Di Senayan, pengumuman pemangkasan fasilitas diikuti janji menguatkan transparansi komponen penghasilan dan mengajak partisipasi publik dalam proses legislasi.
Kebijakan ini berkelindan dengan penegasan sebelumnya bahwa anggota nonaktif tak berhak atas gaji dan tunjangan.
Di ranah ekonomi, pemerintah menyiapkan paket perluasan kesempatan kerja, sedangkan ranah penegakan hukum menggarisbawahi disiplin internal dan kepatuhan prosedur pengamanan massa.
“Sebagian tuntutan bisa dijalankan cepat, sebagian lain butuh pembahasan lintas lembaga,” kata Wiranto di Kompleks Istana, Jumat, 5 September 2025.
Pernyataan ini menandai bahwa pengawalan publik selama setahun ke depan menjadi kunci agar agenda “8” yang bersifat struktural tidak redup di tengah jalan.
Respons lintas lembaga atas 17+8 Tuntutan Rakyat menunjukkan kesiapan menerima kritik dan memulai koreksi kebijakan.
Efektivitasnya akan terlihat dari implementasi di lapangan serta keterbukaan data agar publik dapat menilai capaian minggu demi minggu dan setahun ke depan.
