Sulseltimes.com Makassar, Kamis, 23/10/2025 — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, menggelar reses pertama pada masa persidangan pertama tahun sidang 2025/2026.
Reses tersebut menjadi ruang bagi Budi Hastuti untuk menyerap keluhan dan masukan warga di daerah pemilihannya yang mencakup Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate atau Mamarita.
Kegiatan ini tercatat sebagai titik keenam. Agenda berlangsung di Jalan Palanassang RT02 RW10, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate. Sejumlah unsur pemerintahan dan keamanan hadir mendampingi. Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, hadir bersama Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat.
- Budi Hastuti menggelar reses pertama masa sidang 2025/2026 pada 23/10/2025
- Titik keenam reses berlangsung di Jalan Palanassang RT02 RW10 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate
- Keluhan terbanyak warga terkait KIS nonaktif dan bantuan sosial seperti PKH yang dinilai tidak merata
- Budi meminta warga melapor ke kelurahan untuk reaktivasi KIS dan mendorong pembaruan data bansos
- Aspirasi lain mencakup drainase, jalan, dan tiang listrik yang akan ditindaklanjuti
Keluhan KIS nonaktif mengemuka di titik keenam reses
Dalam dialog, Budi Hastuti menerima banyak aduan terkait Kartu Indonesia Sehat atau KIS.
Ia menyebut sebagian KIS warga berstatus tidak aktif karena tidak digunakan selama tiga bulan berturut-turut.
“Karena aturannya memang dari pemerintah, program kesehatan gratis KIS ini harus dipakai minimal sekali selama tiga bulan itu.” kata Budi Hastuti, Kamis, 23/10/2025.
Budi meminta warga melapor kembali ke kelurahan agar KIS dapat direaktivasi.
Ia menyatakan akan membantu menindaklanjuti persoalan tersebut agar warga bisa kembali memanfaatkan layanan kesehatan.
“Yang jelas setelah diaktifkan, minimal dipakai yah seperti cek tensi saja.” kata Budi Hastuti, Kamis, 23/10/2025.
Bansos PKH dinilai tidak merata, kelurahan diminta perbarui data
Keluhan berikutnya yang dominan adalah bantuan sosial yang dinilai tidak merata, termasuk Program Keluarga Harapan atau PKH.
Budi menyebut persoalan bansos menjadi keluhan yang muncul hampir di berbagai titik reses.
Ia menilai akar masalahnya berada pada pembaruan data yang belum berjalan optimal.
Anggota Komisi D DPRD Makassar bidang kesejahteraan rakyat itu meminta kelurahan melakukan pendataan ulang sesuai kondisi warga terkini.
Ia menegaskan penyaluran bantuan tidak boleh tebang pilih.
“Apalagi sudah ada tim pendamping di kelurahan, harusnya ini yang harus turun cepat ke warga untuk pendataan.” kata Budi Hastuti, Kamis, 23/10/2025.
Budi memastikan pihaknya akan mengawal temuan tersebut agar warga kurang mampu mendapat bantuan sesuai ketentuan.
“Ini menjadi perhatian serius kami, karena hampir di titik reses, semuanya keluhkan soal bansos.” kata Budi Hastuti, Kamis, 23/10/2025.
Selain KIS dan bansos, warga juga menyampaikan aspirasi pembenahan infrastruktur.
Usulan yang masuk mencakup perbaikan drainase, jalan lingkungan, serta penataan tiang listrik.
Lurah Barombong, Eko Soerifto Lodi, mengapresiasi kehadiran Budi Hastuti di tengah warga.
Ia menyebut pihak kelurahan siap menindaklanjuti keluhan yang telah disampaikan.
“Kami juga butuh kerjasamanya karena Barombong ini wilayahnya luas.” kata Eko Soerifto Lodi, Kamis, 23/10/2025.
“Kami pastikan semua keluhan yang ada, yang sudah disampaikan kepada ibu bisa kami tindaklanjuti.” kata Eko Soerifto Lodi, Kamis, 23/10/2025.
