Sulseltimes.com Makassar, Senin, 06/10/2025 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target pendapatan daerah Rp10,99 triliun dalam RAPBD 2026.
Angka ini disampaikan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman pada rapat paripurna pengantar Nota Keuangan di Ruang Rapat Sementara DPRD Sulsel, Kantor Dinas Bina Marga Sulsel.
- Target pendapatan RAPBD Sulsel 2026 Rp10,99 triliun
- Sumber terdiri dari PAD Rp5,76 triliun, transfer Rp5,22 triliun, lain lain pendapatan Rp8,99 miliar
- Kemenkeu melalui surat S 62 PK 2025 menyampaikan perubahan alokasi transfer 2026
- Belanja akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal dan fokus pemulihan ekonomi
- Gubernur tekankan penyusunan anggaran terukur dan efektif untuk rakyat
Struktur pendapatan bersumber dari PAD, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.
Pemprov mengingatkan adanya penurunan signifikan pada alokasi transfer pusat yang berdampak pada penyesuaian belanja.
Target Pendapatan dan Sumber Penerimaan
Andi Sudirman menyebut penyusunan RAPBD 2026 berpedoman pada arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah.
Ia menegaskan proses disusun terukur agar kebutuhan pembangunan selaras dengan kapasitas fiskal.
Target pendapatan direncanakan Rp10,99 triliun lebih yang bersumber dari tiga komponen utama.
Pendapatan Asli Daerah dipatok Rp5,76 triliun lebih.
Pendapatan transfer diproyeksikan Rp5,22 triliun lebih.
Lain lain pendapatan daerah yang sah ditaksir Rp8,99 miliar lebih.
“Target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp10,99 triliun lebih yang bersumber dari PAD Rp5,76 triliun lebih, pendapatan transfer Rp5,22 triliun lebih, dan lain lain pendapatan yang sah Rp8,99 miliar lebih,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Senin, 06/10/2025.
Dampak Penurunan Transfer dan Fokus Belanja
Gubernur menyampaikan informasi resmi dari Kementerian Keuangan tentang perubahan rancangan alokasi transfer 2026.
Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S 62 PK 2025 menunjukkan pengurangan signifikan pada transfer ke daerah.
“Dana transfer Tahun Anggaran 2026 yang telah kita alokasikan sebelumnya mengalami pengurangan jumlah secara signifikan,” ujar Andi Sudirman Sulaiman, Senin, 06/10/2025.
Ia menegaskan penurunan itu berimplikasi langsung pada penyesuaian sisi belanja daerah.
Prioritas belanja tetap diarahkan untuk pemulihan ekonomi, penguatan layanan publik, dan penjagaan stabilitas fiskal.
“Keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan seberapa tepat dan berdaya guna setiap rupiah untuk rakyat,” tutupnya.
