Sulseltimes.com Jakarta, Senin, 1 September 2025 — Prabowo naikkan pangkat polisi yang terluka saat mengamankan demonstrasi beberapa hari terakhir. Usai menjenguk korban di RS Polri Kramat Jati, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi kenaikan pangkat luar biasa dan akses sekolah kedinasan bagi personel yang cedera.
“Saya perintahkan mereka diberi penghargaan naik pangkat, masuk sekolah,” kata Prabowo Subianto, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
- Perintah presiden: kenaikan pangkat luar biasa & akses sekolah kedinasan
- Data korban di RS Polri: 43 orang; 17 masih dirawat (14 polisi, 3 warga)
- Ada pasien luka berat; satu dilaporkan alami kerusakan ginjal
- Kapolri menyambut perintah penghargaan bagi anggota
- Kebijakan keluar di tengah gelombang aksi dan kritik ke institusi Polri
Data Korban dan Keputusan Prabowo
Presiden menyebut total 43 korban sempat dirawat di RS Polri, 17 orang masih dirawat, terdiri dari 14 anggota Polri dan 3 warga sipil.
“Ada yang mengalami luka berat sampai operasi besar,” ujar Prabowo Subianto, Senin (1/9/2025), usai meninjau perawatan.
Data tersebut turut dikonfirmasi jajaran kepolisian.
Prabowo menekankan, anggota yang bersalah tetap diproses hukum, namun pengorbanan petugas di lapangan juga harus diakui negara.
“Kalau ada kesalahan akan ditindak,” kata Prabowo Subianto, Senin (1/9/2025).
Kapolri menyampaikan terima kasih atas perintah penghargaan bagi anggota yang terluka.
Keputusan Prabowo Jadi Sorotan Publik
Langkah penghargaan ini muncul di tengah gelombang aksi di berbagai daerah yang menyoroti kekerasan polisi dan isu tunjangan DPR.
Aksi memanas setelah tewasnya pengemudi ojek online Affan Kurniawan diduga dilindas rantis saat kericuhan di Jakarta.
Amnesty dan kelompok sipil mendesak akuntabilitas dan reformasi kepolisian.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah menahan sejumlah anggota dan membuka investigasi atas dugaan pelanggaran dalam penanganan massa.
Kebijakan kenaikan pangkat bagi yang terluka dan penindakan bagi yang melanggar menjadi dua track respon pemerintah: penghargaan dan akuntabilitas.
