Sulseltimes.com, Makassar, Kamis, 12/03/2026 — Aliansi Rakyat Biasa wakili Pedagang Kecil Lima Anjungan Pantai Losari unjuk rasa ke DPRD Makassar tolak rencana relokasi Pemkot. Ketua Komisi C Azwar Rasmin terima aspirasi janji Rapat Dengar Pendapat segera dengan OPD terkait cari solusi win-win.
Muchlis Misbah Fraksi Mulia minta tunda penertiban hingga lebaran.
Udin Saputra tekankan lokasi pengganti layak tanpa tebang pilih.
Empat poin tuntutan tolak relokasi copot pengelola.
- PKL Losari tolak relokasi ke DPRD
- Azwar Rasmin janji RDP OPD pengelola
- Muchlis tunda gusur hormati Ramadhan
- Udin minta lokasi ganti layak adil
- Copot pengelola UPT Anjungan Losari
Aspirasi Aliansi di DPRD
Komisi C DPRD Kota Makassar terima unjuk rasa Aliansi Rakyat Biasa Kamis pagi. Lokasi ruang Aspirasi DPRD Kota Makassar.
Protes PKL Anjungan Pantai Losari lawan rencana relokasi Pemkot.
Ketua Komisi C Azwar Rasmin pimpin penerimaan.
“Kami telah mendengar poin-poin keberatan pedagang. Kami meminta agar masalah ini segera di-RDP-kan dengan memanggil OPD terkait dan pengelola kawasan. Tujuannya jelas, kita ingin mendengarkan penjelasan teknis sekaligus mencari solusi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun,” ujar Azwar Rasmin, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Kamis (12/03/2026).
Muchlis Misbah Fraksi Mulia langsung hubungi pengelola lapangan.
Minta tunda penertiban gusur hormati Ramadhan.
“Dari sisi kemanusiaan tidak bijak melakukan penggusuran di tengah bulan puasa. Saya sudah meminta pengelola untuk menunda tindakan apa pun sampai selesai Lebaran dan setelah kita duduk bersama dalam RDP,” tegas Muchlis Misbah, Anggota DPRD Kota Makassar, Kamis (12/03/2026).
Catatan Udin dan Tuntutan
dr. Udin Saputra Malik beri catatan kritis tata kelola penertiban Makassar.
Pemerintah jangan diskriminatif tebang pilih.
“Prinsipnya harus win-win solution Sebelum menertibkan pemerintah wajib menyiapkan lokasi pengganti yang layak. Selain itu, aturan harus tegak lurus baik pedagang kecil maupun besar harus diperlakukan sama agar tidak terjadi keberpihakan yang memicu konflik sosial,” jelas dr. Udin Saputra Malik, Anggota DPRD Kota Makassar, Kamis (12/03/2026).
Aliansi tuntut empat poin.
Tolak relokasi tanpa dialog terbuka transparan.
Kajian sosial ekonomi komprehensif sebelum pindah.
Copot Kepala UPT Pengelola Anjungan Pantai Losari.
Nagih janji politik Wali Kota lindungi daya PKL.
DPRD kawal aspirasi hingga titik temu.
Jaga keindahan kota tak matikan pencaharian rakyat kecil.
