SulselTimes.com Makassar – Di tengah ketidakpastian nasib ribuan tenaga honorer, Ketua DPW Aliansi Honorer Nasional (AHN) Sulawesi Selatan, Indria Rulliaty Amir, SE, kembali menyuarakan harapan kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD).
Perhatian utama tertuju pada tenaga honorer kategori R3 yang terdata dalam skema paruh waktu sebagaimana diatur dalam kebijakan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka kini berada di persimpangan antara pengabdian panjang dan ketidakpastian status.
“Sudah saatnya suara honorer didengar lebih serius. Kami berharap BKPSDMD Kota Makassar dapat mengawal proses ini secara konsisten dan tidak keluar dari jalur regulasi yang telah ditetapkan,” ujar Indria dalam keterangannya.
Indria menyampaikan bahwa pihaknya menaruh kepercayaan pada kepemimpinan Plt. Kepala BKPSDMD, Hj. Kamelia Thamrin Tantu, untuk membuka ruang komunikasi yang inklusif dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada honorer.
Aliansi ini menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di garis perjuangan, namun dengan cara yang profesional dan penuh etika.
“Kami tidak ingin menjadi pihak yang memicu konflik. Kami memilih bersabar, tapi bukan berarti diam. Kami terus bekerja dalam senyap, mengawal aspirasi honorer tanpa harus mengganggu stabilitas birokrasi,” tegasnya.
Indria juga menekankan bahwa tenaga honorer sejatinya sudah menunjukkan loyalitas dan dedikasi jauh sebelum wacana pengangkatan PPPK digaungkan.
“Kami akan terus bekerja maksimal dan profesional. Status boleh belum tetap, tapi semangat pengabdian kami tidak pernah berubah. Kami berharap pemerintah melihat itu sebagai bentuk kontribusi nyata,” imbuhnya.
Dalam penutupnya, AHN Sulsel menegaskan bahwa perjuangan ini bukan tentang kepentingan sesaat, tapi tentang keadilan jangka panjang bagi ribuan honorer yang telah mendedikasikan diri untuk pelayanan publik.
