Sulseltimes.com Makassar, 23 Agustus 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan DPRD resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5,1 triliun.
Kesepakatan ini menjadi pijakan strategis untuk mengakomodir aspirasi masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung program prioritas pembangunan kota.
- APBD Perubahan 2025 Makassar disepakati Rp5,1 triliun
- Fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik
- Pemkot akomodir rekomendasi DPRD, termasuk tambahan personel Satpol PP
- Wali Kota dan DPRD pastikan setiap anggaran berdampak nyata bagi warga
Apa Isi Kesepakatan APBD Perubahan 2025?
Pada rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS di Gedung DPRD Makassar, Jumat (22/8/2025), Pemkot dan DPRD menyepakati arah kebijakan anggaran perubahan senilai Rp5,1 triliun.
Kesepakatan ini menegaskan sinergi eksekutif–legislatif dalam mengakomodir aspirasi masyarakat yang sebelumnya belum terwadahi pada APBD pokok.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan dipertimbangkan sesuai mekanisme.
“Semua saran dan aspirasi akan kami lihat, karena sifatnya masukan untuk arah pembangunan,” kata Munafri.
Apa Rekomendasi DPRD dalam APBD Perubahan?
Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD Makassar mengajukan sejumlah rekomendasi strategis hasil reses, musrenbang, dan aspirasi warga.
Fokus utama rekomendasi Dalam APBD Perubahan:
- Satpol PP: tambahan 200 personel dan perlengkapan kerja.
- Dinas Kominfo: penguatan sistem kamera analitik, jaringan, serta pelatihan SDM.
- Disdukcapil: pengadaan server baru dan pelatihan teknisi layanan kependudukan.
- Dinas Pendidikan: peralatan penunjang, pengadaan PPG, serta peningkatan kapasitas pegawai.
- Dinas Kesehatan & RSUD: pelatihan medis, bahan bakar ambulans gratis, genset, dan peningkatan layanan.
- Dinas Lingkungan Hidup & Kecamatan: program pengolahan sampah, pemeliharaan armada, sarana pendukung.
- BPBD: tambahan anggaran untuk tanggap darurat bencana.
- DP3A: program anti-bullying di sekolah, shelter perlindungan anak.
- Dishub, BRIDA, Kesra, Kebudayaan, Koperasi-UMKM: tambahan fasilitas dan penguatan program masing-masing.
Juru bicara Banggar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan:
“Setiap rekomendasi lahir dari konsultasi mendalam. Prinsipnya, APBD Perubahan harus berdampak langsung bagi masyarakat.”
Bagaimana Sikap Pemkot Makassar?
Munafri menyebut perubahan APBD juga diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti:
- Digitalisasi layanan publik lewat aplikasi Lontara Plus.
- Penguatan sektor pendidikan.
- Monitoring kinerja SKPD dengan evaluasi berjenjang, termasuk lelang jabatan eselon II.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menegaskan, APBD Perubahan bukan sekadar teknis, melainkan instrumen strategis.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
APBD Perubahan 2025 Makassar diarahkan untuk:
- Meningkatkan efektivitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- Memperkuat penataan ruang, kebudayaan, serta program sosial masyarakat.
- Menjawab kebutuhan riil masyarakat berdasarkan hasil reses DPRD dan musrenbang.
Kesepakatan ini juga sejalan dengan regulasi nasional, yakni UU No. 23/2014, PP No. 12/2019, dan Permendagri No. 15/2020 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Kesepakatan APBD Perubahan 2025 senilai Rp5,1 triliun menunjukkan komitmen Pemkot dan DPRD Makassar dalam memperkuat sinergi pembangunan kota.
Dengan fokus pada layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga ketertiban umum, kebijakan ini diharapkan memberi dampak nyata dan merata bagi warga Makassar.
