Sulseltimes.com Makassar, Rabu, 19/05/2025 — Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kota Makassar terus didorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD melalui program P2DD agar transaksi keuangan pemerintah dan layanan publik menjadi lebih aman, praktis, dan efisien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang daerah.
- P2DD mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kota Makassar melalui BPKAD
- Transaksi pemerintah diarahkan memakai kanal pembayaran non tunai yang lebih aman dan transparan
- Digitalisasi diyakini membantu mencegah peredaran dan penggunaan uang palsu dalam transaksi
- Pelayanan publik diharapkan menjadi lebih praktis efisien dan mudah diakses warga
- Pemerintah Kota Makassar mengajak masyarakat dan pelaku usaha bergerak bersama menuju kota digital
P2DD Jadi Motor Transformasi Digital Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Makassar menempatkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai salah satu agenda penting dalam pembenahan tata kelola keuangan dan pelayanan publik. Melalui P2DD, BPKAD Kota Makassar mendorong pemanfaatan berbagai kanal pembayaran digital untuk transaksi pemerintah, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Program ini selaras dengan kebijakan nasional yang menekankan penggunaan sistem pembayaran non tunai. Di tingkat daerah, P2DD menjadi payung koordinasi untuk menghubungkan pemerintah kota, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat agar terbiasa menggunakan instrumen pembayaran digital ketika bertransaksi dengan pemerintah.
BPKAD menegaskan bahwa penguatan ekosistem digital bukan sekadar mengikuti tren. Digitalisasi diharapkan mengurangi ketergantungan pada uang tunai yang rentan disalahgunakan dan sulit ditelusuri. Setiap transaksi yang tercatat dalam sistem akan meninggalkan jejak yang dapat diperiksa kembali sehingga pengelolaan uang daerah menjadi lebih transparan dan mudah diaudit.
Dalam materi kampanye yang disebarkan, BPKAD Kota Makassar menekankan manfaat utama program ini bagi warga. Transaksi retribusi, pajak daerah, dan berbagai layanan publik diarahkan menggunakan kode QR atau kanal pembayaran digital resmi. Cara ini dinilai lebih praktis karena warga tidak perlu membawa banyak uang tunai dan cukup memindai kode menggunakan gawai.
“Saatnya Makassar bergerak menuju kota digital” kata BPKAD Kota Makassar dalam kampanye P2DD yang disosialisasikan kepada perangkat daerah dan masyarakat, Rabu, 19/05
/2025.
Melalui pesan tersebut, pemerintah kota mengajak seluruh elemen untuk beradaptasi dengan pola transaksi baru yang lebih aman. Perangkat daerah diminta menyiapkan sarana pendukung, mulai dari penyediaan kode QR resmi hingga sistem pencatatan yang terintegrasi dengan perbankan.
Selain memudahkan warga, P2DD memberi manfaat bagi aparatur. Petugas tidak lagi harus menghitung setumpuk uang tunai setelah jam layanan berakhir. Proses rekonsiliasi penerimaan daerah menjadi lebih cepat karena data transaksi dapat diunduh langsung dari sistem.
Manfaat Digitalisasi Daerah Bagi Keamanan dan Kepercayaan Publik
BPKAD Kota Makassar menyoroti sejumlah manfaat konkret dari percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Salah satu yang paling menonjol adalah pencegahan peredaran uang palsu. Ketika masyarakat dan pemerintah terbiasa menggunakan pembayaran digital, ruang gerak pelaku uang palsu otomatis menyempit karena transaksi tidak lagi bergantung pada fisik uang kertas.
Keuntungan lain adalah peningkatan keamanan dana. Dana yang diterima pemerintah daerah langsung tercatat dalam rekening dan tidak melalui proses penyimpanan tunai yang rawan kehilangan. Hal ini ikut menurunkan risiko penyimpangan karena peluang manipulasi jumlah setoran menjadi lebih kecil.
Dari sisi kecepatan, transaksi digital membuat warga dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam hitungan detik. Mereka bisa membayar pajak atau retribusi dari mana saja selama memiliki akses internet dan aplikasi pembayaran yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Di loket layanan, petugas juga dapat memverifikasi pembayaran secara real time tanpa perlu menunggu proses manual.
Untuk memperjelas manfaat P2DD, BPKAD Kota Makassar menggarisbawahi beberapa poin berikut
membantu mencegah penggunaan uang palsu melalui pengurangan transaksi tunai
meningkatkan keamanan dana karena seluruh transaksi tercatat di sistem perbankan
mempercepat proses pembayaran dan pencatatan penerimaan daerah
memudahkan pengawasan dan audit karena jejak transaksi tersimpan rapi
memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan uang daerah
Pemerintah Kota Makassar menilai kepercayaan publik merupakan modal penting dalam pembangunan. Dengan sistem yang transparan dan dapat dipantau, masyarakat diharapkan lebih yakin bahwa setiap rupiah yang dibayarkan sebagai pajak maupun retribusi dikelola secara bertanggung jawab dan kembali dalam bentuk layanan.
Ke depan, digitalisasi tidak hanya menyentuh sektor keuangan. Pemkot Makassar melalui P2DD merencanakan perluasan pemanfaatan teknologi untuk berbagai layanan, mulai dari perizinan, pencatatan aset, hingga sistem informasi yang memudahkan warga memantau program pembangunan di lingkungan masing masing.
BPKAD Kota Makassar menegaskan komitmen untuk terus berkolaborasi dengan perbankan dan pelaku industri teknologi keuangan. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan inovasi baru yang dapat memperluas pilihan kanal pembayaran serta menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Makassar optimistis target menjadi kota yang lebih digital dapat tercapai secara bertahap. Masyarakat diajak mengambil peran, mulai dari membiasakan diri menggunakan pembayaran nontunai hingga memastikan hanya memakai kanal resmi yang terhubung dengan pemerintah kota.
Pada akhirnya, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah diharapkan tidak hanya membuat transaksi lebih praktis. Lebih dari itu, program ini diharapkan menjadi fondasi tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga Makassar.
