Sulseltimes.com Makassar, Jumat, 23/01/2026 — Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih predikat sangat baik dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan atau ITKP tahun 2025 yang dipublikasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- ITKP Pemprov Sulsel 2025 bernilai 91,00 dan berstatus sangat baik
- LKPP menilai tiga domain utama meliputi sistem pengadaan, SDM, dan kematangan UKPBJ
- Pemprov Sulsel menekankan pemanfaatan e-purchasing, e-kontrak, dan SiRUP di OPD
- Gubernur Andi Sudirman optimistis nilai ITKP dapat ditingkatkan pada periode berikutnya
- Capaian ini berpengaruh pada transparansi belanja daerah dan peluang penyedia lokal ikut tender
Pemprov Sulsel mencatat nilai pembobotan 91,00 sehingga masuk kategori sangat baik pada rentang nilai di atas 90 sampai di bawah 100.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut capaian ini menjadi modal untuk meningkatkan mutu layanan pengadaan dan memperkuat disiplin tata kelola belanja daerah.
“Alhamdulillah penilaian indeks tata kelola pengadaan meraih predikat sangat baik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa RI,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulsel, Jumat, 23/01/2026.
Tiga domain yang mengangkat nilai ITKP Sulsel.
ITKP adalah indeks yang memotret kualitas tata kelola pengadaan pemerintah daerah, mulai dari kepatuhan proses sampai kesiapan organisasi dan kompetensi pelaksana pengadaan.
Andi Sudirman menyatakan predikat sangat baik ditopang tiga domain penilaian yang menjadi indikator utama dalam ITKP.
Andi Sudirman menjelaskan domain pertama adalah pemanfaatan sistem pengadaan yang dinilai berjalan efektif di Biro PBJ dan organisasi perangkat daerah.
Andi Sudirman menyebut perangkat yang dimaksud mencakup e-purchasing, e-kontrak, dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SiRUP yang digunakan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan belanja.
Andi Sudirman menyatakan domain kedua adalah kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan yang dinilai memadai pada unit pengadaan Pemprov Sulsel.
Andi Sudirman menambahkan domain ketiga adalah tingkat kematangan UKPBJ yang menggambarkan kesiapan kelembagaan pengadaan dari sisi struktur, prosedur, dan konsistensi penerapan aturan.
Implikasi bagi belanja daerah dan pelaku usaha Sulsel.
Nilai ITKP yang tinggi umumnya mempersempit ruang praktik pengadaan yang tidak tertib karena proses lebih terdokumentasi dan lebih mudah diaudit.
Bagi pelaku usaha di Sulsel, penguatan pemanfaatan sistem seperti e-purchasing dan e-kontrak dapat memperjelas jalur partisipasi penyedia sekaligus mendorong persaingan yang lebih sehat.
Untuk pemerintah daerah, capaian ini bisa berdampak pada efisiensi belanja, ketepatan waktu pengadaan, dan kualitas barang jasa yang dibeli karena perencanaan di SiRUP lebih terpantau.
Di level publik, indikator seperti ITKP membantu warga menilai apakah belanja daerah dikelola dengan standar transparansi yang memadai, terutama untuk program layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
