Sulseltimes.com, Jakarta, Rabu, 28/01/2026 — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri Indonesia on the Move – Forum Mobilitas Perkotaan yang digelar Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur atau KIAT bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.
- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri forum mobilitas perkotaan Indonesia on the Move di Jakarta
- Forum digelar KIAT bersama Bappenas dan melibatkan pemangku kepentingan pusat dan daerah
- Munafri menekankan pentingnya perencanaan transportasi terintegrasi dan berkelanjutan di Makassar
- Makassar disebut punya pengalaman awal melalui kawasan Mamminasata dan ingin memaksimalkan pengembangan moda
- Forum juga membahas TOD, penataan ruang, dan dukungan investasi swasta untuk proyek mobilitas
Forum tersebut berlangsung di Hotel Sari Pacific Jakarta, Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu, 28/01/2026.
Kegiatan dibuka Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Abdul Malik Sadat Idris.
Pemkot Makassar menyebut kehadiran Munafri menjadi bagian dari langkah memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi kota yang terintegrasi, berkelanjutan, dan ramah bagi masyarakat.
Arah transportasi Makassar dibawa ke forum nasional
Munafri mengatakan forum ini penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan.
“Forum ini sangat penting untuk memperkuat perencanaan dan tata kelola transportasi perkotaan, sekaligus menyiapkan sistem mobilitas yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan yang inklusif,” ujar Munafri, Rabu, 28/01/2026.
Ia menyebut forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyiapkan proyek mobilitas agar lebih siap didukung investasi sektor swasta.
Munafri menilai dukungan swasta dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi tanpa menambah beban anggaran daerah secara berlebihan.
Dalam pembahasan, forum turut mendorong pengembangan kawasan berbasis angkutan umum atau transit oriented development, serta penataan ruang kota yang ramah dan inklusif.
Munafri menyebut pendekatan itu sejalan dengan arah Pemkot Makassar dalam menghadirkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan.
“Pendekatan ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kota yang mudah diakses, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga,” kata Munafri.
Makassar singgung Mamminasata dan kebutuhan moda angkutan publik
Munafri menyampaikan Makassar memiliki pengalaman awal melalui keterlibatan dalam proyek kawasan metropolitan Mamminasata.
Ia menilai peluang tersebut perlu dimaksimalkan agar sistem moda transportasi perkotaan bisa lebih terstruktur dan berfungsi optimal.
“Kita ini sebenarnya ada dua. Ada proyek yang sudah pernah masuk di program ini, salah satunya Maminasata. Tapi sekarang bagaimana kita memaksimalkan itu supaya betul-betul membangun sistem moda transportasi,” ujar Munafri.
Munafri mengakui Makassar masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan moda transportasi publik yang memadai.
Ia mengatakan Pemkot Makassar mulai merancang langkah awal yang bertahap dan terencana.
“Maka kita mencoba untuk membangun. Pertanyaannya, kita harus mulai seperti apa, ini yang kita bangun untuk Kerjasama,” kata Munafri.
Munafri menyebut pembangunan sistem transportasi perkotaan membutuhkan masukan dari daerah lain yang lebih berpengalaman serta dukungan pemerintah pusat, khususnya Bappenas.
“Untuk membangun sendiri tentu kita butuh masukan dari daerah yang sudah punya pengalaman dan keahlian. Dan ini juga harus disupport oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas,” ujar Munafri.
Ia menilai forum ini menjadi ruang dialog dengan para pemangku kepentingan transportasi.
“Hari ini KIAT bersama Bappenas dan Pemerintah Australia membuka ruang dengan para stakeholder transportasi. Ini sangat penting bagi kami,” ujar Munafri.
Munafri juga menyampaikan harapan agar Makassar memiliki layanan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi, termasuk layanan bus dengan titik naik turun yang jelas.
“Kita berharap suatu saat di Makassar ada bus yang kita naik, sehingga tidak harus lagi membawa kendaraan sendiri. Dan ini semua nyambung dengan apa yang kita lakukan hari ini,” kata Munafri.
Penataan koridor jalan dan pedestrian masuk agenda mobilitas
Munafri menjelaskan pembangunan sistem transportasi perlu diiringi penataan ruang kota, khususnya di sepanjang koridor jalan utama.
Ia menyebut penataan dilakukan agar jalur transportasi, pedestrian, serta aktivitas ekonomi dapat berjalan tertib.
“Contohnya kita mulai menata bangunan-bangunan di pinggir jalan, supaya ke depan ini bisa menjadi koridor. Ini sebenarnya hal yang simpel,” kata Munafri.
Munafri menegaskan penataan tidak dimaksudkan menghilangkan mata pencaharian warga.
Ia meminta aktivitas usaha tetap berjalan dengan menempatkan kegiatan sesuai peruntukannya.
“Tidak ada niat menghilangkan usaha orang. Silakan berusaha, tapi jangan di tempat yang tidak semestinya. Karena ada hak-hak orang lain di situ,” ujar Munafri.
Ia menambahkan penataan ruang juga berkaitan dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar ruang publik lebih inklusif.
“Mulai dari pedestrian, lalu naik ke mana, ke jalan. Itu ada tingkatannya, ada hak-haknya orang,” ujar Munafri.
“Ini juga bagian dari memberikan keleluasaan bagi disabilitas, supaya ruang-ruang inklusif itu benar-benar terbuka,” kata Munafri.
Munafri menyebut Pemkot Makassar telah memasukkan rencana perbaikan dan pengembangan sejumlah koridor pedestrian dalam agenda pembangunan.
“Nah, itu semua sudah ada dalam rencana kami, termasuk memperbaiki beberapa koridor pedestrian,” ujar Munafri.
Di forum tersebut, KIAT juga memaparkan capaian penyusunan tiga dokumen SUMP atau Sustainable Urban Mobility Plan yang memuat analisis kondisi awal, strategi mobilitas jangka panjang, serta rencana aksi bertahap untuk kawasan metropolitan.
Dokumen SUMP dirancang mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan transportasi, dengan prioritas pada pengembangan angkutan massal, transportasi aktif, serta prinsip inklusi sosial dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Program KIAT merupakan kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan akses infrastruktur.
Penerapan awal pendekatan SUMP dilakukan pada tiga kawasan metropolitan prioritas, yakni Sarbagita Denpasar, Kedungsepur Semarang, dan Mamminasata Makassar.
Di Sulawesi Selatan, kawasan Mamminasata dengan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan berperan sebagai simpul utama aktivitas perkotaan dan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur.
