Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 18/03/2026 — Layanan pertanahan Yogyakarta tetap dibuka secara terbatas selama libur Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dan Idulfitri 1447 Hijriah agar pemudik yang pulang ke daerah asal tetap bisa mengurus kebutuhan tanahnya.
Momentum mudik dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk menjaga akses pelayanan publik di sektor pertanahan tetap berjalan di tengah masa libur nasional.
Kebijakan ini memberi ruang bagi masyarakat yang selama ini menunda urusan tanah untuk memanfaatkan waktu pulang kampung sebagai kesempatan menyelesaikan administrasi yang belum sempat diurus.
- Layanan pertanahan terbatas di D.I. Yogyakarta tetap buka saat libur Nyepi dan Idulfitri
- Pemudik bisa mengurus kebutuhan tanah langsung di daerah asal
- Seluruh Kantor Pertanahan di DIY ikut membuka layanan pada tanggal tertentu
- Jenis layanan mencakup konsultasi, penerimaan berkas, pengambilan produk, dan pemutakhiran data
- Masyarakat didorong memperbarui data sertipikat lama agar masuk sistem digital pertanahan
Mudik jadi waktu tepat urus tanah
Mudik Lebaran tidak hanya menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga di kampung halaman.
Bagi banyak warga, masa pulang kampung juga menjadi waktu yang paling memungkinkan untuk mengecek aset, membahas warisan, atau menuntaskan urusan tanah yang selama ini tertunda.
Situasi seperti itu dipahami oleh jajaran ATR atau BPN di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Karena itu, layanan pertanahan tetap dibuka secara terbatas selama masa libur agar kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya tertunda sampai hari kerja normal kembali.
Langkah ini terasa relevan karena banyak urusan pertanahan justru lebih mudah dibahas saat keluarga sedang berkumpul.
Dokumen lama bisa dibuka kembali.
Riwayat kepemilikan bisa dicocokkan.
Keputusan soal pemutakhiran data atau pengurusan administrasi juga lebih mudah dibicarakan ketika semua pihak yang berkepentingan sedang berada di rumah yang sama.
Di titik inilah layanan pertanahan saat mudik menjadi penting.
Instansi tidak hanya hadir saat kondisi kantor berjalan normal.
Instansi juga berusaha menyesuaikan pelayanan dengan pola kebutuhan masyarakat yang memang berubah selama musim libur panjang.
BPN DIY lihat mudik sebagai peluang pelayanan
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN D.I. Yogyakarta, Andi Reza Fitrian Eru Setiawan, melihat momen mudik sebagai kesempatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai urusan yang tertunda, termasuk persoalan pertanahan.
Pandangan ini menunjukkan bahwa libur Lebaran tidak dipahami semata sebagai masa jeda administrasi.
Sebaliknya, masa ini justru bisa menjadi ruang produktif bagi warga yang selama hari kerja biasa tidak sempat datang ke kantor pertanahan.
Banyak perantau yang tinggal di luar kota hanya memiliki waktu longgar saat Lebaran.
Jika layanan pertanahan sepenuhnya tutup, kesempatan mereka untuk menuntaskan urusan tanah di kampung halaman ikut tertunda.
Karena itu, pembukaan layanan terbatas menjadi bentuk penyesuaian yang cukup masuk akal.
Kebijakan ini membuat masyarakat tetap memiliki akses dasar terhadap layanan resmi.
Mereka bisa datang untuk bertanya, berkonsultasi, menyerahkan berkas tertentu, atau memastikan dokumen yang sudah selesai dapat diambil tanpa harus menunggu libur usai.
Pendekatan seperti ini juga memperlihatkan bahwa pelayanan publik semakin diarahkan agar lebih dekat dengan kenyataan di lapangan.
Bukan hanya mengikuti rutinitas kantor, tetapi juga membaca kebutuhan masyarakat pada momen tertentu.
Jadwal layanan dibuka lima hari
Layanan pertanahan terbatas di D.I. Yogyakarta mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR atau BPN.
Pelayanan dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026.
Jam operasional yang diberlakukan adalah pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat.
Jadwal ini memberi kepastian bagi masyarakat yang ingin datang langsung ke kantor pertanahan.
Dalam masa libur panjang, kepastian hari dan jam layanan menjadi sangat penting karena banyak warga biasanya ragu apakah pelayanan benar benar dibuka atau tidak.
Dengan adanya penetapan hari tertentu, masyarakat bisa menyesuaikan waktu kedatangan.
Mereka juga dapat menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebelum datang ke kantor.
Kejelasan jadwal seperti ini membantu mengurangi kebingungan.
Di sisi lain, kantor pertanahan juga lebih mudah mengatur alur pelayanan karena jumlah petugas dan jam operasional sudah ditetapkan secara terbatas.
Model layanan seperti ini memang tidak sama dengan operasional penuh.
Namun bagi masyarakat yang hanya membutuhkan kepastian informasi atau layanan dasar tertentu, keberadaan jam layanan terbatas sudah sangat berarti.
Seluruh Kantor Pertanahan di DIY ikut melayani
Pelayanan terbatas ini tidak hanya dibuka di satu kantor.
Seluruh Kantor Pertanahan di wilayah D.I. Yogyakarta turut membuka layanan.
Cakupannya meliputi Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.
Artinya, akses masyarakat tidak dipusatkan pada satu titik saja.
Warga bisa datang ke kantor pertanahan sesuai wilayah kebutuhannya masing masing.
Hal ini penting mengingat karakter pemudik tidak sama.
Ada yang pulang ke wilayah perkotaan.
Ada pula yang kembali ke kabupaten yang letaknya lebih jauh dari pusat kota.
Dengan seluruh kantor di DIY ikut membuka layanan, pemerataan akses menjadi lebih terjaga.
Masyarakat tidak harus menempuh perjalanan tambahan yang terlalu jauh hanya untuk memperoleh pelayanan dasar pertanahan.
Dari sisi kelembagaan, keterlibatan seluruh kantor ini juga menunjukkan adanya koordinasi yang cukup rapi.
Layanan tidak dijalankan secara parsial, tetapi dibuka serentak agar manfaatnya benar benar dirasakan oleh warga di berbagai wilayah.
Jenis layanan yang tetap tersedia
Meski bersifat terbatas, jenis layanan yang dibuka tetap menyentuh kebutuhan penting masyarakat.
Layanan yang tersedia antara lain informasi dan konsultasi pertanahan.
Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan penerimaan berkas tanpa kuasa.
Layanan pengambilan produk pertanahan juga tetap tersedia.
Begitu pula dengan pemutakhiran data sertipikat.
Pilihan layanan ini menunjukkan bahwa fokus selama masa libur bukan pada seluruh proses teknis yang kompleks, melainkan pada kebutuhan yang paling sering dicari warga.
Informasi dan konsultasi penting karena banyak masyarakat hanya membutuhkan arahan awal sebelum masuk ke tahapan pengurusan lebih lanjut.
Penerimaan berkas tanpa kuasa juga memberi kemudahan bagi pemilik tanah yang ingin langsung menyerahkan dokumen atas namanya sendiri.
Sementara pengambilan produk membantu warga yang dokumennya sudah selesai sebelum masa libur.
Dengan tetap terbukanya layanan tersebut, urusan pertanahan tidak berhenti total.
Masyarakat tetap bisa bergerak, meski dalam skema yang lebih sederhana dan terukur.
Sistem piket diterapkan agar layanan tetap jalan
Untuk menjaga pelayanan tetap berjalan, BPN menerapkan sistem piket bagi pegawai secara bergiliran.
Skema ini dipakai agar pelayanan kepada masyarakat tetap tersedia tanpa menghilangkan kesempatan pegawai menikmati libur Lebaran bersama keluarga.
Pendekatan ini penting karena pelayanan selama masa libur membutuhkan keseimbangan.
Di satu sisi, masyarakat tetap membutuhkan akses.
Di sisi lain, aparatur juga perlu memperoleh hak waktu bersama keluarga pada momen hari besar keagamaan.
Sistem piket menjadi jalan tengah yang cukup realistis.
Pelayanan tetap berjalan.
Pegawai tetap bisa diatur secara bergantian.
Beban kerja pun tidak menumpuk pada satu kelompok tertentu saja.
Bagi masyarakat, hal yang paling terasa adalah adanya kepastian bahwa kantor tidak benar benar kosong.
Saat datang ke loket, mereka tetap bisa bertemu petugas yang siap memberi arahan dan memproses layanan yang memang dibuka selama cuti bersama.
Pemutakhiran sertipikat lama didorong
Salah satu hal yang cukup ditekankan dalam layanan terbatas ini adalah dorongan agar masyarakat melakukan pemutakhiran data sertipikat tanah.
Fokus ini terutama diarahkan pada sertipikat yang terbit sebelum tahun 1997.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data tanah sudah terdigitalisasi dan terpetakan dalam sistem pertanahan nasional.
Bagi masyarakat awam, pemutakhiran data mungkin terdengar sekadar urusan administratif.
Padahal manfaatnya jauh lebih besar.
Ketika data tanah sudah masuk dan cocok dalam sistem digital, kepastian hukum atas bidang tersebut menjadi lebih kuat.
Data yang lebih rapi juga membantu memudahkan penelusuran jika suatu saat dibutuhkan untuk jual beli, pewarisan, pemecahan bidang, atau proses lain.
Dorongan pemutakhiran ini memperlihatkan bahwa layanan saat mudik bukan sekadar membuka loket sementara.
Ada tujuan yang lebih luas, yaitu memperbaiki kualitas data pertanahan secara berkelanjutan.
Jika semakin banyak sertipikat lama diperbarui, sistem pertanahan nasional juga akan semakin kuat dari sisi akurasi dan keterpaduan data.
Mudah bagi warga, penting bagi data nasional
Layanan pertanahan saat mudik memberi manfaat ganda.
Di tingkat masyarakat, layanan ini memudahkan warga menyelesaikan kebutuhan tanah saat mereka sedang berada di kampung halaman.
Di tingkat kelembagaan, layanan ini ikut membantu pembaruan data pertanahan agar lebih tertib dan relevan dengan sistem digital yang terus dikembangkan.
Dampak seperti ini penting untuk dipahami.
Pelayanan publik yang baik bukan hanya soal kantor buka atau tutup.
Yang lebih penting adalah apakah kehadiran layanan itu benar benar menjawab kebutuhan warga dan sekaligus memperbaiki kualitas administrasi negara.
Dalam kasus Yogyakarta, dua hal itu tampak berjalan bersamaan.
Masyarakat diberi ruang untuk memanfaatkan momen mudik.
Instansi juga memanfaatkan momentum yang sama untuk mendorong pembaruan data pertanahan yang lebih tertib.
Karena itu, layanan terbatas ini layak dilihat sebagai langkah adaptif.
Bukan sekadar kebijakan musiman, tetapi bagian dari upaya agar pelayanan pertanahan makin dekat, mudah dijangkau, dan semakin akurat dari waktu ke waktu.
Layanan pertanahan terbatas yang tetap dibuka di D.I. Yogyakarta selama libur Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah memberi kesempatan bagi pemudik untuk menyelesaikan urusan tanah langsung di daerah asal.
Dengan jadwal layanan pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, masyarakat tetap bisa mengakses konsultasi, menyerahkan berkas, mengambil produk layanan, hingga memperbarui data sertipikat.
Kebijakan ini bukan hanya memudahkan warga saat mudik, tetapi juga mendukung pembenahan data pertanahan agar semakin terdigitalisasi dan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.
