Sulseltimes.com Makassar, Senin, 17/11/2025 — Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar merampungkan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS tahun 2026 lebih awal dari target sebelum Desember 2025.
Kesepakatan dituangkan melalui rapat paripurna penandatanganan nota KUA dan PPAS 2026 yang digelar di Balai Kota Makassar pada Senin 17 November 2025.
APBD Pokok Kota Makassar tahun 2026 diproyeksikan sekitar Rp5,1 triliun.
- Pemkot dan DPRD Makassar menandatangani nota KUA PPAS 2026 pada 17/11/2025 di Balai Kota
- Finalisasi disebut lebih cepat karena rampung sebelum Desember 2025
- APBD Pokok 2026 diproyeksikan sekitar Rp5,1 triliun dengan penyesuaian dan rasionalisasi belanja
- Banggar DPRD menyebut proyeksi pendapatan 2026 turun 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibanding 2025
- Pemkot menegaskan program prioritas tetap masuk termasuk stadion, seragam sekolah gratis, dan penguatan layanan dasar
Paripurna KUA PPAS 2026 dihadiri eksekutif dan legislatif
Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham.
Ketua DPRD Makassar Supratman ikut hadir bersama pimpinan dan anggota dewan.
Jajaran perangkat daerah terkait juga hadir dalam agenda penandatanganan nota tersebut.
Munafri menegaskan program prioritas dan program unggulan Pemkot Makassar tetap dipertahankan dalam rancangan APBD Pokok 2026.
Munafri menyebut penyesuaian anggaran dilakukan tanpa mengubah arah program strategis yang telah disusun OPD dan dibahas bersama DPRD.
“Ya, tentu ada, semua program prioritas kita harus jalankan dan itu sudah disampaikan teman teman dinas terkait kepada teman teman di DPRD,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Senin, 17/11/2025.
Munafri mengatakan sejumlah pos harus dirasionalisasi mengikuti penyesuaian yang terjadi.
“Kita harus menyesuaikan dengan pemotongan anggaran yang ada, sehingga ada beberapa yang dirasionalisasi,” kata Munafri Arifuddin, Senin, 17/11/2025.
Munafri menekankan kondisi itu tidak boleh menghambat kinerja pemerintah.
Munafri mendorong OPD lebih kreatif menggenjot pendapatan daerah agar program tetap menyentuh masyarakat.
“Serta memaksimalkan program program kerja yang harus kita jalankan, yang benar benar turun sampai ke tengah tengah masyarakat,” kata Munafri Arifuddin, Senin, 17/11/2025.
Munafri juga meminta kegiatan seremonial dikurangi pada tahun anggaran 2026.
Munafri menegaskan belanja harus diarahkan ke program yang berdampak langsung pada warga.
“Mengurangi seremonial seremonial untuk bisa memastikan bahwa tahun 2026 program program itu langsung ke masyarakat,” kata Munafri Arifuddin, Senin, 17/11/2025.
Munafri menyatakan proyeksi nilai APBD tidak turun secara signifikan.
Munafri menyebut Pemkot Makassar akan fokus mendorong Pendapatan Asli Daerah atau PAD serta mencari substitusi dari sumber lain.
“Kita pastikan dia tidak berkurang secara signifikan, tapi dipastikan untuk pendapatan PAD yang digenjot dan mendapatkan substitusi dari beberapa sumber lain seperti opsen dan sebagainya, nah ini kita akan maksimalkan,” kata Munafri Arifuddin, Senin, 17/11/2025.
Munafri memastikan pembangunan stadion tetap masuk dalam daftar program prioritas APBD 2026.
“Program stadion masuk, itu menjadi program prioritas yang harus muncul,” kata Munafri Arifuddin, Senin, 17/11/2025.
Banggar DPRD minta strategi pendapatan agresif dan belanja lebih tepat sasaran
Ketua Pansus Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad menyampaikan laporan pansus dalam rapat paripurna.
Ray menyebut KUA PPAS 2026 membutuhkan strategi pendapatan yang agresif dan adaptif.
Ray memaparkan proyeksi pendapatan daerah 2026 turun 8,96 persen atau sekitar Rp482 miliar dibanding 2025.
“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” kata Ray Suryadi Arsyad, Ketua Pansus Banggar DPRD Makassar, Senin, 17/11/2025.
Ray menyebut rekomendasi pertama adalah optimalisasi dan konsistensi penerimaan agar penurunan proyeksi bisa diimbangi.
Ray menyebut rekomendasi kedua adalah aktualisasi digitalisasi dan intensifikasi PAD.
Ray menegaskan digitalisasi pajak dan retribusi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
“Selain itu, potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” kata Ray Suryadi Arsyad, Senin, 17/11/2025.
Ray menyebut rekomendasi ketiga adalah mendorong BUMD meningkatkan kinerja bisnis untuk memperkuat setoran dividen bagi Pemkot Makassar.
Ray menyebut rekomendasi keempat adalah menggali sumber pendapatan baru dari sektor digital dan ekonomi kreatif.
Ray mengusulkan kebijakan pendapatan mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru.
Pada aspek belanja, Banggar mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada program prioritas wali kota yang terkait pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Ray menyebut arah kebijakan belanja 2026 harus berorientasi pada belanja afirmatif atau spending better.
Ray menilai anggaran perlu difokuskan pada program produktif yang berkontribusi pada target makro seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, dan penurunan ketimpangan.
Ray mendorong penguatan belanja pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Ray juga menyebut pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, dan ekosistem bakat kreatif generasi muda perlu mendapat ruang dalam belanja.
Banggar DPRD menyebut program jaminan sosial terpadu Mulia Berjasa perlu dijalankan melalui jaminan kesehatan, perlindungan sosial, dan jaminan bagi pekerja rentan.
Banggar juga meminta dukungan pada proyek strategis khusus termasuk pembangunan stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, dan prioritas infrastruktur lainnya.
Ray menekankan digitalisasi dan reformasi birokrasi perlu ditopang belanja untuk pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi.
Ray memberi arahan teknis kepada sejumlah perangkat daerah.
Ray meminta Dinas Pendidikan memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama.
Ray meminta Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi untuk mendukung kebutuhan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah.
Ray meminta Dinas Lingkungan Hidup menyiapkan sistem pengolahan sampah terintegrasi serta memastikan pembebasan iuran sampah bagi rumah tangga miskin.
“Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas PU perlu memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” kata Ray Suryadi Arsyad, Senin, 17/11/2025.
Ray juga meminta Diskominfo mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub serta Makassar Super Apps dan Lontara Plus.
Ray meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan memastikan efektivitas bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
Ray meminta perangkat daerah urusan ketahanan pangan, perdagangan, dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta dukungan program makanan bergizi gratis.
Ray menegaskan belanja modal perlu dijaga agar proyek strategis tidak tersendat.
“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” kata Ray Suryadi Arsyad, Senin, 17/11/2025.
Kesepakatan KUA PPAS menjadi dasar penyusunan rancangan APBD 2026 sebelum masuk tahap pembahasan lanjutan.
Pemkot dan DPRD menekankan percepatan pembahasan harus sejalan dengan kualitas belanja dan strategi pendapatan agar target layanan publik tetap berarti bagi warga.
