Sulseltimes.com Jakarta, 29 November 2024 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah mengunjungi kawasan terdampak banjir di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Gibran membagikan sembako kepada warga yang terdampak. Namun, aksi kemanusiaan ini justru menuai kontroversi luas di media sosial dan menjadi bahan diskusi hangat di kalangan masyarakat dan tokoh publik.
Aksi Wapres Gibran: Beras, Minyak Goreng, dan Tas Biru
Kunjungan Gibran ke lokasi banjir terjadi pada 28 November 2024, di tengah situasi darurat yang melanda Jakarta Timur akibat curah hujan tinggi. Gibran menyerahkan bantuan berupa sembako, termasuk beras, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya, yang dikemas dalam tas biru bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran.” Tas tersebut juga memuat logo Istana Wakil Presiden, yang membuatnya tampak mencolok dibandingkan dengan bantuan serupa yang biasa diberikan oleh lembaga pemerintah.
Dalam keterangannya kepada media, Gibran menyatakan bahwa bantuan ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai Wakil Presiden untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. “Banjir ini adalah musibah yang memengaruhi kehidupan banyak orang. Sebagai Wakil Presiden, saya wajib hadir untuk memberikan dukungan, baik secara moril maupun material,” ujar Gibran.
Kritik Pedas: Pencitraan untuk Pilpres 2029?
Namun, niat baik ini tidak diterima secara positif oleh semua pihak. Beberapa netizen dan tokoh publik menilai bahwa bantuan tersebut terlalu memusatkan perhatian pada branding pribadi Gibran. Kritik keras datang dari komedian Pandji Pragiwaksono, yang menyindir bahwa bantuan tersebut lebih mencerminkan upaya pencitraan pribadi dibandingkan bantuan murni atas nama institusi Wakil Presiden. “Kalau untuk rakyat, kenapa harus ada nama pribadi? Kenapa tidak menggunakan nama pemerintah saja?” tulis Pandji di media sosialnya.
Diskusi semakin memanas ketika sejumlah warganet membandingkan gaya bantuan Gibran dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam berbagai momen serupa, Anies diketahui memberikan bantuan tanpa embel-embel nama pribadi, melainkan mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Anies bantu diam-diam untuk rakyat, Gibran curi start branding untuk 2029,” tulis salah satu pengguna Twitter.
Netralitas Dipertanyakan
Kritik ini juga berlanjut pada dugaan bahwa bantuan tersebut adalah langkah awal Gibran untuk mempersiapkan diri menuju Pilpres 2029. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Gibran tentang ambisinya mencalonkan diri sebagai presiden, banyak pihak menilai bahwa gerak-geriknya semakin mencerminkan seorang kandidat potensial.
Sebuah artikel yang diterbitkan oleh Jawapos.com menyebutkan bahwa tas biru dengan tulisan “Bantuan Wapres Gibran” memiliki makna simbolis yang kuat, terutama dalam membangun citra di kalangan masyarakat akar rumput. Media tersebut juga mengutip pandangan pengamat politik yang menilai bahwa aksi ini adalah langkah strategis untuk mengamankan basis dukungan di kalangan pemilih tradisional.
Reaksi Warga: Antara Bersyukur dan Bertanya-tanya
Di sisi lain, warga terdampak banjir menyambut baik bantuan ini meski menyadari adanya kontroversi. Salah satu penerima bantuan, Siti Rohani, mengaku bersyukur atas kehadiran Wakil Presiden di lokasi banjir. “Kami tidak peduli siapa yang memberi, yang penting kami dapat bantuan untuk bertahan di tengah musibah ini,” ujarnya.
Namun, sebagian warga lain mempertanyakan motif di balik bantuan tersebut. “Kalau benar-benar untuk rakyat, seharusnya tidak perlu ada nama besar yang ditekankan. Bantu saja tanpa embel-embel politik,” kata Irwan, warga Kebon Pala yang terdampak banjir.
Respons Pemerintah dan Pengamat
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Presiden terkait kritik yang beredar. Namun, sejumlah pengamat politik memberikan pandangannya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, mengatakan bahwa bantuan tersebut bisa berdampak positif maupun negatif. “Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Wakil Presiden peka terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pengemasan bantuan dengan nama pribadi membuka ruang untuk kritik dan tuduhan politisasi,” jelasnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyatakan bahwa bantuan kepada korban banjir di Jakarta Timur juga diberikan oleh instansi lain, termasuk lembaga swasta dan organisasi masyarakat.
Pencitraan atau Empati Murni?
Aksi Wakil Presiden Gibran di lokasi banjir Jakarta Timur menyoroti kompleksitas hubungan antara politik dan kemanusiaan di Indonesia. Apakah ini murni aksi empati seorang pemimpin kepada rakyatnya, ataukah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun citra di mata publik? Pertanyaan ini mungkin hanya bisa dijawab oleh waktu.
Bagi masyarakat terdampak, bantuan ini tentu sangat berarti, terlepas dari perdebatan yang terjadi di media sosial. Namun, bagi pengamat politik dan publik yang kritis, langkah-langkah seperti ini akan selalu menjadi sorotan, terutama ketika dikaitkan dengan ambisi politik jangka panjang.
Tetap ikuti perkembangan berita terkini dan terpercaya hanya di Sulseltimes.com.
