banner DPRD Makassar 728x90
Berita

Komisi C DPRD Makassar Desak Pemkot dan Dishub Ambil Langkah Konkret Atasi Kemacetan Kronis

Avatar of Sulsel Times
0
×

Komisi C DPRD Makassar Desak Pemkot dan Dishub Ambil Langkah Konkret Atasi Kemacetan Kronis

Sebarkan artikel ini
Azwar Rasmin, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, memberikan pernyataan usai rapat pembahasan kemacetan dengan Dinas Perhubungan di Kantor Perumnas, Rabu, 22 Oktober 2025
Azwar Rasmin, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, menekankan pentingnya langkah konkret Pemkot dan Dishub dalam mengatasi kemacetan kronis yang mengganggu mobilitas dan ekonomi kota (Foto: Dokumentasi Ist).
WhatsApp Logo
Sulsel Times Hadir di WhatsApp Channel
Follow

Sulseltimes.com Makassar, Rabu, 22/10/2025 – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti dengan serius masalah kemacetan yang terus mengganggu mobilitas masyarakat di sejumlah titik strategis di Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mengajukan desakan tegas kepada Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan terukur dalam penanganan gangguan lalu lintas ini. Langkah-langkah yang didesak mencakup penambahan personel lapangan yang memadai serta peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk operasional penanganan kemacetan, dengan fokus pada rekayasa lalu lintas yang lebih optimal dan responsif terhadap kondisi lapangan.

Ringkasnya…
  • ”Komisi
Disclaimer: Ringkasan dibuat secara otomatis.
).push({}); banner DPRD Makassar 728x90

Dampak Kemacetan terhadap Ekonomi dan Aktivitas Masyarakat Kota

Azwar Rasmin menegaskan bahwa persoalan kemacetan yang melanda sejumlah wilayah Kota Makassar telah berdampak langsung dan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dinamika perekonomian kota secara keseluruhan. Kemacetan bukanlah sekadar persoalan waktu tempuh yang terbuang, tetapi juga berdampak pada keterlambatan transaksi ekonomi yang dapat menghambat perputaran uang dan aktivitas bisnis sehari-hari di berbagai sektor.

Ketua Komisi C ini menjelaskan bahwa keterlambatan pergerakan orang dan barang akibat kemacetan memiliki efek berantai yang merugikan. Banyak individu gagal melakukan transaksi penting atau terlambat tiba di tempat kerja karena terjebak dalam kemacetan yang tidak terduga. Bagi pelaku usaha, keterlambatan pengiriman barang dapat menyebabkan keterlambatan proses produksi dan penjualan, yang pada akhirnya mempengaruhi arus kas dan profitabilitas usaha mereka.

“Kemacetan itu bukan hanya soal waktu terbuang, tapi juga bisa menunda perputaran ekonomi. Banyak orang gagal melakukan transaksi atau terlambat sampai ke tempat kerja karena terjebak macet,” ujar Azwar Rasmin, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Rabu, 22/10/2025.

Dengan pemahaman ini, Azwar menekankan bahwa penanganan kemacetan harus dipandang sebagai prioritas strategis bagi pemerintah kota, bukan hanya sekadar masalah teknis lalu lintas yang dapat ditunda-tunda penyelesaiannya.

Usulan Pembentukan Tim Reaksi Cepat untuk Penanganan Lapangan

Azwar mengajukan proposal konkret berupa pembentukan tim reaksi cepat yang memiliki kapasitas untuk langsung turun ke lapangan dan memberikan respons cepat terhadap gangguan lalu lintas yang terjadi. Tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga harus mampu melakukan analisis rekayasa lalu lintas secara real-time dan menemukan solusi teknis yang dapat diterapkan dengan segera.

Kehadiran tim reaksi cepat di lapangan diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan spesifik yang menyebabkan kemacetan di titik-titik tertentu, apakah itu karena kerusakan infrastruktur, ketidakefektifan desain arus lalu lintas, atau masalah operasional lainnya. Dengan identifikasi yang akurat dan respons yang cepat, banyak situasi kemacetan dapat diatasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Azwar juga menawarkan dukungan DPRD dari sisi anggaran untuk mendukung operasional tim reaksi cepat ini. Jika tim memerlukan alokasi anggaran tambahan, Azwar mengindikasikan bahwa DPRD siap membahas dan memberikan dukungan melalui mekanisme Badan Anggaran (Banggar).

“Kalau perlu dibentuk tim reaksi cepat yang bisa langsung turun memantau dan mencari solusi teknis di lapangan. Kalau tim itu perlu anggaran, ajukan saja. DPRD siap membahas dan mendukung di Banggar,” ungkap Azwar Rasmin, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Rabu, 22/10/2025.

Peningkatan Investasi Infrastruktur Pendukung Lalu Lintas

Dalam konteks yang lebih luas, Azwar juga mengusulkan peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran untuk berbagai elemen infrastruktur pendukung yang memiliki peran penting dalam optimalisasi lalu lintas. Investasi ini mencakup peningkatan ketersediaan pembatas jalan (traffic divider) yang dapat mengarahkan arus kendaraan dengan lebih teratur, peningkatan kualitas dan kuantitas rambu-rambu lalu lintas yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna jalan, serta infrastruktur pendukung lainnya seperti sistem marking jalan dan sistem sinyal lampu lalu lintas yang lebih modern.

Azwar menilai bahwa langkah-langkah “kecil” seperti peningkatan infrastruktur pendukung ini, ketika dilakukan secara terencana dan terintegrasi, dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan efisiensi arus lalu lintas. Seringkali, masalah kemacetan bukan disebabkan oleh hal-hal yang sangat kompleks, tetapi justru karena ketidakmampuan sistem yang ada dalam mengarahkan arus kendaraan dengan optimal.

Investasi dalam infrastruktur pendukung ini juga memiliki manfaat jangka panjang, karena infrastruktur yang baik akan terus memberikan manfaat dalam kurun waktu yang panjang dan dapat digunakan untuk berbagai generasi pengguna jalan di masa depan.

Identifikasi Titik Kemacetan Prioritas dan Kebutuhan Desain Ulang

Azwar menyoroti secara khusus sejumlah titik kemacetan yang semakin hari semakin parah, terutama di wilayah yang termasuk dalam dapilnya sendiri. Titik-titik kemacetan prioritas yang diidentifikasi mencakup Jalan Baruga, Jalan Leimena, serta jalur keluar kota melalui Antang dan Nipa-Nipa. Ketiga ruas jalan ini memiliki karakteristik khusus dimana mereka berfungsi sebagai jalur utama dan sekaligus menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat yang akan meninggalkan atau memasuki pusat Kota Makassar.

Paradoks yang dihadapi adalah bahwa meskipun jalur-jalur ini memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi, kondisi fisik jalan dan sistem manajemen lalu lintasnya belum optimal untuk menangani volume lalu lintas yang tinggi. Kondisi jalan yang menyempit atau kapasitas yang terbatas, dikombinasikan dengan manajemen lalu lintas yang belum didasarkan pada analisis mendalam, mengakibatkan kemacetan yang semakin parah.

“Itu jalan utama sekaligus alternatif terbaik sekarang, tapi kalau tidak diseriusi, kemacetan di situ bisa makin parah. Karena itu, perlu desain baru lalu lintas yang disusun secara matang,” tegas Azwar Rasmin, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Rabu, 22/10/2025.

Azwar mengusulkan bahwa pemerintah kota perlu melakukan redesign menyeluruh terhadap sistem manajemen lalu lintas di ruas-ruas jalan prioritas ini. Redesign ini harus didasarkan pada analisis data yang mendalam tentang pola arus kendaraan, identifikasi bottleneck, dan evaluasi kapasitas jalan yang ada. Dengan pendekatan yang matang dan sistematis, diharapkan dapat dirancang solusi lalu lintas yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jalan.

WhatsApp Logo
Ikuti Sulsel Times di
Google News
Follow
banner Pemerintah Kota Makassar 728x90
banner Dinas Penanaman Modal Makassar 728x90

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *