Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 18/03/2026 — Imbauan open house Idul Fitri 2026 disampaikan pemerintah kepada seluruh kementerian dan lembaga agar perayaan Lebaran dilakukan secara sederhana, tidak berlebihan, dan tetap peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta.
- Pemerintah imbau kementerian dan lembaga tidak gelar open house berlebihan
- Arahan disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi di Jakarta
- Kebijakan disebut sebagai instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto
- Pejabat diminta peka pada kondisi ekonomi masyarakat
- Agenda open house di Istana Kepresidenan masih menunggu perkembangan
Imbauan Lebaran Lebih Sederhana
Pemerintah resmi mengimbau seluruh instansi negara agar tidak menggelar acara open house maupun halalbihalal secara berlebihan pada momentum Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Pesan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa.
Menurut pemerintah, suasana Lebaran tahun ini tetap harus dijalani dengan semangat kebersamaan.
Namun semangat itu diminta tidak diterjemahkan ke dalam perayaan yang terlalu mewah atau berlebihan.
Prasetyo menegaskan, surat edaran telah dikirimkan kepada kementerian dan lembaga sebagai bentuk imbauan resmi dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menyampaikan surat edaran untuk seluruh kementerian dan lembaga untuk kami imbau untuk tidak berlebihan di dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,” kata Prasetyo Hadi.
Pernyataan itu menandai adanya penekanan baru dari pemerintah agar perayaan Idul Fitri di lingkungan pejabat negara dilakukan dengan lebih sederhana.
Arah kebijakan ini juga memberi pesan bahwa kehati-hatian dalam bersikap tetap penting di tengah situasi sosial ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Empati pada kondisi masyarakat
Pemerintah menilai kesederhanaan bukan sekadar pilihan etika.
Kesederhanaan juga menjadi bentuk empati terhadap masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Prasetyo mengingatkan, masih banyak warga yang belum berada dalam kondisi baik.
Karena itu, para pejabat negara diminta menunjukkan kepekaan sosial dalam merayakan hari besar keagamaan.
“Bagaimanapun masih banyak saudara-saudara kita yang pada kondisi yang belum baik. Jadi kami mengimbau untuk tidak terlalu berlebihan,” katanya.
Pesan ini menunjukkan bahwa perayaan Idul Fitri bagi kalangan pejabat tidak boleh dilepaskan dari suasana yang dirasakan masyarakat luas.
Di saat sebagian warga masih berupaya memenuhi kebutuhan pokok dan menghadapi tekanan ekonomi rumah tangga, pemerintah ingin agar simbol kesederhanaan benar-benar tampak dari institusi negara.
Imbauan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral.
Bukan hanya dalam urusan kebijakan, tetapi juga dalam memberi contoh sikap di ruang sosial.
Dalam praktiknya, open house dan halalbihalal memang menjadi tradisi yang lekat dengan suasana Lebaran.
Namun pemerintah tampaknya ingin memastikan tradisi itu tidak bergeser menjadi ajang unjuk kemewahan atau kegiatan yang menimbulkan kesan berjarak dengan realitas masyarakat.
Bukan melarang silaturahmi
Meski begitu, imbauan ini tidak berarti pemerintah melarang kegiatan silaturahmi saat Lebaran.
Yang ditekankan adalah cara penyelenggaraannya.
Silaturahmi tetap bisa berlangsung.
Halalbihalal juga tetap bisa dilakukan.
Namun pelaksanaannya diharapkan wajar, sederhana, dan tidak menonjolkan kemewahan.
Pendekatan seperti ini penting karena Idul Fitri pada dasarnya identik dengan nilai kebersamaan, saling memaafkan, dan mempererat hubungan antarsesama.
Karena itu, pemerintah tidak ingin esensi tersebut tertutup oleh bentuk perayaan yang terlalu berlebihan.
Di lingkungan birokrasi, imbauan seperti ini juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga citra lembaga negara agar tetap dekat dengan masyarakat.
Semakin sederhana perayaan yang ditampilkan, semakin kuat pula pesan bahwa pemerintah memahami kondisi sosial yang sedang dihadapi rakyat.
Arahan Presiden dan Sikap Istana
Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga bukan kebijakan yang berdiri sendiri.
Arahan itu disebut sebagai instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Artinya, pesan kesederhanaan Lebaran ini datang dari tingkat tertinggi pemerintahan.
Presiden ingin agar semangat Idul Fitri tahun ini dijalani dengan kepekaan sosial.
Bukan dengan kemeriahan yang berlebihan.
Keterangan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat sedang berusaha menjaga nada komunikasi publik tetap selaras.
Di satu sisi, pemerintah tetap membuka ruang bagi perayaan keagamaan.
Di sisi lain, ada kehendak agar perayaan tersebut tetap berpijak pada realitas yang sedang dirasakan masyarakat.
Instruksi seperti ini biasanya memiliki makna simbolik yang cukup kuat.
Ketika Presiden meminta jajaran kementerian dan lembaga menjaga kesederhanaan, publik bisa membaca bahwa pemerintah ingin menunjukkan empati, efisiensi, dan kehati-hatian dalam citra kelembagaan.
Open house Istana belum dipastikan
Saat ditanya soal kemungkinan open house di Istana Kepresidenan, Prasetyo belum memberi jawaban yang pasti.
Ia menyebut kepastian agenda itu masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Pernyataan ini menandakan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan situasi sebelum memutuskan bentuk kegiatan resmi di tingkat kepresidenan.
Sikap menunggu itu juga sejalan dengan pesan yang sebelumnya disampaikan.
Jika kementerian dan lembaga diminta tidak berlebihan, maka publik tentu akan menaruh perhatian pada bagaimana Istana mengambil posisi.
Karena itu, agenda open house di Istana menjadi sensitif dari sisi simbolik.
Bila akhirnya digelar, besar kemungkinan formatnya juga akan disesuaikan dengan semangat kesederhanaan yang sedang ditekankan pemerintah.
Jika tidak digelar, langkah itu juga bisa dibaca sebagai konsistensi terhadap arahan yang sudah lebih dulu disampaikan.
Imbauan pemerintah kepada kementerian dan lembaga agar tidak menggelar open house serta halalbihalal secara berlebihan menunjukkan bahwa perayaan Idul Fitri 2026 ingin diarahkan pada kesederhanaan dan kepekaan sosial.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.
Sementara itu, agenda open house di Istana Kepresidenan masih menunggu perkembangan, namun pesan utama pemerintah sudah jelas, yakni merayakan Lebaran dengan wajar, sederhana, dan tetap dekat dengan kondisi rakyat.
