Sulseltimes.com, Makassar, 07/03/2026 — Anggota Komisi C DPRD Makassar Ray Suryadi soroti pengelolaan Pelelangan Paotere yang masih di bawah PT Pelindo sehingga Pemkot tak bisa maksimalkan pembangunan pakai APBD. Ia harap Pelindo serahkan pengelolaan atau sewa ke Pemkot demi fasilitas layak bagi warga.
Retribusi Paotere hasilkan PAD Rp1,2 miliar per tahun.
Lebih 2.000 warga terima fasilitas minim.
Inventarisasi aset dan intervensi pusat diminta.
- Pelelangan Paotere masih hak Pelindo
- PAD Rp1,2 miliar tapi fasilitas buruk
- Ray Suryadi minta serah terima ke Pemkot
- Inventarisasi aset cegah masalah hukum
- Intervensi KKP BUMN kembalikan pengelolaan
Hambatan Pemkot Kelola Paotere
Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar Ray Suryadi ungkap status Pelelangan Paotere.
Wilayah masih di bawah PT Pelindo.
Pemkot tak punya dasar hukum intervensi pembangunan.
“Status Pelelangan Paotere itu masih berada di atas wilayah Pelindo. Jadi Pelindo masih memiliki hak penuh terhadap pengelolaan wilayah tersebut,” ujar Ray Suryadi, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar.
Ia juga Wakil Ketua DPC Demokrat Makassar.
DPRD harap Pelindo buka kerja sama.
Lewat sewa atau serah terima pengelolaan ke Pemkot.
“Kami berharap Pelindo bisa memberikan proses penyewaan atau menyerahkan pengelolaan kepada Pemkot. Karena kalau APBD masuk di situ, pasti jadi masalah. Kita mengelola tempat yang bukan aset kita,” tegasnya.
Langkah itu penting untuk benahi fasilitas legal.
Kontribusi Ekonomi vs Fasilitas Buruk
Ray soroti pelaku usaha dan warga Paotere.
Kontribusi ekonomi besar tak sebanding fasilitas.
“Masyarakat di sana membayar pajak setiap hari. Retribusi yang masuk menghasilkan PAD lebih dari Rp1,2 miliar per tahun. Tapi masyarakat kita lebih dari 2.000 orang masih merasakan panas saat terik dan kehujanan saat musim hujan,” jelasnya.
Pemkot seharusnya malu tak beri timbal balik layak.
Ray minta inventarisasi aset Pemkot segera.
Cegah persoalan hukum nanti.
“Di jajaran vertikal, kementerian bisa melakukan intervensi. Baik KKP maupun BUMN dapat dimintai dukungan agar pengelolaan Paotere bisa dikembalikan ke Pemkot Makassar,” tambahnya.
“Ini soal komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat. Paotere harus dibenahi, dan itu hanya bisa dilakukan jika status pengelolaannya jelas,” tutup Ray Suryadi, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar.
Pengelolaan jelas tingkatkan pelayanan kenyamanan warga Paotere.
Ekonomi kawasan ikut terdongkrak.
