Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 07/01/2026 — DPRD Makassar menyoroti potensi banjir di sejumlah wilayah rawan, terutama Antang dan Manggala, saat musim hujan berkepanjangan masih melanda kota ini. Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mendorong penanganan drainase dilakukan terpadu dari level kota hingga kelurahan agar genangan tidak semakin meluas.
- Potensi banjir Makassar dinilai masih tinggi saat musim hujan berkepanjangan
- Wilayah Antang dan Manggala disebut rawan karena kontur tanah lebih rendah
- DPRD mendorong PU dan perumahan turun langsung meninjau drainase prioritas
- Kecamatan dan kelurahan diminta ikut aktif membersihkan saluran air
- Warga juga diingatkan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama
DPRD Makassar soroti potensi banjir di wilayah rendah
DPRD Makassar menilai potensi banjir perlu direspons lebih cepat karena beberapa kawasan di kota ini memiliki kerawanan tinggi saat curah hujan meningkat.
Ray Suryadi Arsyad mengatakan, wilayah dengan kontur tanah rendah seperti Antang dan Manggala menjadi titik yang paling rentan terhadap genangan.
Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan kehadiran langsung Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meninjau lokasi yang harus menjadi prioritas penanganan.
Ray juga menyinggung perlunya pengerukan sedimen pada kanal dan saluran besar yang dinilai masih bisa menampung air dalam jumlah cukup besar jika dibersihkan secara maksimal.
“Dinas PU punya excavator amfibi yang bisa dimanfaatkan untuk mengeruk sedimen, misalnya kanal yang mempunyai ruas yang cukup besar, yang bisa menjadi objek utama untuk dibersihkan karena itu bisa menampung air yang lumayan besar juga,” kata Ray Suryadi Arsyad, Rabu, 07/01/2026.
Politikus Demokrat itu menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa bergantung pada satu instansi saja.
Ia menyebut kerja lapangan harus dilakukan bersama agar saluran air, kanal, dan area rawan tidak dibiarkan tersumbat saat hujan turun dengan intensitas tinggi.
Penanganan drainase diminta bergerak serempak
Ray menjelaskan, urusan drainase di tingkat wilayah juga perlu dibagi sesuai kewenangan agar pembersihan saluran berjalan lebih tertib.
Ia menyebut kecamatan memiliki tanggung jawab mengontrol saluran berukuran sekitar 50 hingga 100 sentimeter, sementara saluran yang lebih kecil perlu menjadi perhatian pemerintah kelurahan.
Dalam pandangannya, pembagian peran itu harus berjalan seiring dengan keterlibatan RT, RW, dan lurah sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan di lingkungan warga.
Ray menilai mereka tidak cukup hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga harus hadir sebagai representasi pemerintah yang bisa mengedukasi masyarakat.
Pemerintah kota, kata dia, juga perlu mendorong partisipasi warga untuk menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan, bukan hanya saat banjir mulai terjadi.
“Kami berharap pemerintah Kota Makassar bukan hanya turun membersihkan, karena membersihkan itu wajib. Jadi harus selalu ada dari pemerintah Kota untuk selalu mengajak masyarakat Makassar untuk menjaga kebersihan,” ujarnya.
Kesiapan sarana kebersihan di lingkungan
Selain pembagian kewenangan, Ray juga menyoroti perlunya dukungan sarana kebersihan di tingkat bawah.
Ia menyebut tempat sampah, alat kebersihan, dan perlengkapan penjemputan sampah masih menjadi kebutuhan penting agar upaya pencegahan banjir tidak berhenti pada imbauan.
Menurut dia, persoalan sampah dan kebersihan drainase kerap menjadi aspirasi utama warga yang disampaikan ke DPRD Makassar.
Karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya pengerjaan fisik, tetapi juga dukungan sarana dan pengawasan yang lebih konsisten di lapangan.
Kebersihan lingkungan jadi kunci pencegahan
Ray menegaskan bahwa persoalan banjir di Makassar tidak lepas dari kebersihan lingkungan dan kondisi saluran air yang tersumbat.
Jika pembersihan drainase berjalan lambat, maka genangan berpotensi muncul di titik yang sama setiap kali hujan deras mengguyur kota.
Ia menilai perangkat pemerintah di tingkat bawah harus aktif membantu warga menjaga saluran air tetap berfungsi, terutama di kawasan padat penduduk.
Dalam jangka panjang, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penting agar upaya pencegahan banjir tidak hanya bersifat reaktif.
DPRD Makassar menilai potensi banjir masih perlu diantisipasi serius, terutama di wilayah rawan seperti Antang dan Manggala.
Ray Suryadi Arsyad mendorong penanganan drainase dilakukan berjenjang, dengan dukungan penuh dari dinas teknis, kecamatan, kelurahan, hingga warga agar genangan tidak terus berulang saat musim hujan.
