Sulseltimes.com Makassar, Rabu, 05/11/2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memberikan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kota Makassar untuk melaksanakan pembebasan lahan guna membangun jembatan kembar di kawasan Barombong, Jalan Metro Tanjung Bunga.
Sekretaris Komisi C DPRD Makassar yang menangani bidang pembangunan, Ray Suryadi Arsyad, menilai inisiatif pembebasan lahan dan pembangunan jembatan tambahan ini merupakan keputusan strategis yang tepat untuk mengatasi permasalahan kemacetan kronis di wilayah selatan Kota Makassar. Dukungan legislatif ini diberikan mengingat urgensi penyelesaian proyek infrastruktur tersebut, mengingat kemacetan di kawasan Barombong telah menjadi hambatan signifikan terhadap mobilitas, konektivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar.
[pointnya points=”DPRD Makassar mendukung pembebasan lahan jembatan kembar Barombong untuk mengatasi kemacetan kronis|Ray Suryadi Arsyad menekankan pelaksanaan proyek harus dipercepat agar penyelesaian tidak tertunda|Jembatan Barombong sepanjang 350 meter dengan lebar 6 meter menjadi bottleneck penghubung Makassar-Takalar|Pertumbuhan kendaraan tidak seimbang dengan kapasitas infrastruktur menjadi penyebab utama kemacetan|Fenomena urbanisasi di Galesong dan perbatasan Makassar-Takalar menyebabkan arus kendaraan terus meningkat”|
Kemacetan Barombong sebagai Hambatan Krusial Pembangunan Selatan
Permasalahan kemacetan di kawasan Barombong bukan sesuatu yang baru bagi Kota Makassar. Namun, Ray Suryadi Arsyad mengatakan bahwa kondisi saat ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, terutama pada ruas jalan utama yang menghubungkan pusat Kota Makassar dengan kawasan pesisir selatan. Jembatan Barombong yang memiliki panjang sekitar 350 meter dengan lebar hanya enam meter menjadi lokasi yang mengalami kemacetan kronis, khususnya pada pagi dan sore hari ketika volume kendaraan mencapai puncaknya.
Arus kendaraan yang tinggi di sekitar Jembatan Barombong setiap pagi dan sore membuat kawasan tersebut menjadi titik kemacetan yang sulit diatasi. Kondisi yang telah berlangsung lama ini telah mengurangi efisiensi mobilitas penduduk dan berdampak negatif terhadap produktivitas ekonomi wilayah.
Ray Suryadi Arsyad, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, menegaskan apresiasi terhadap langkah pemerintah kota. “Langkah pembebasan lahan dan satu jembatan lagi di Barombong itu sudah sangat tepat. Kami mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh,” ujar Ray, Rabu, 05/11/2025.
Namun, dukungan DPRD datang dengan tekanan untuk mempercepat implementasi proyek ini. Ray mengingatkan bahwa keterlambatan pelaksanaan akan berakibat pada terus berlanjutnya masalah kemacetan yang semakin parah. “Tapi, pelaksanaannya harus segera dilakukan. Kalau tidak maka kemacetan di wilayah itu akan terus menjadi masalah besar,” tambah Ray, Rabu, 05/11/2025.
Pertumbuhan Kendaraan Melampaui Kapasitas Infrastruktur Existing
Ray menganalisis bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan merupakan salah satu penyebab fundamental kemacetan yang terus memburuk. Kota Makassar, dalam beberapa tahun terakhir, telah mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang sangat signifikan, baik dari sisi kendaraan pribadi maupun transportasi umum.
Analisis yang disampaikan Ray menunjukkan fenomena menarik bahwa jumlah kendaraan di Kota Makassar saat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa selain penduduk asli yang memiliki kendaraan pribadi, ada juga migrasi dari daerah sekitarnya yang membawa kendaraan pribadi mereka untuk aktivitas di pusat kota.
“Apalagi, Kota Makassar ini sudah lama bergulat dengan kemacetan. Jumlah kendaraan sekarang jauh lebih banyak dari jumlah manusianya,” tutur Ray, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Rabu, 05/11/2025.
Situasi ini semakin kompleks dengan terus bertambahnya kendaraan baru setiap harinya. Sementara kendaraan lama masih terus beroperasi, volume total kendaraan di jalan terus meningkat tanpa adanya kontrol atau pembatasan yang signifikan. Jika tren ini tidak diantisipasi dengan serius, permasalahan kemacetan akan terus berkembang dan menjadi lebih kompleks dengan implikasi yang lebih luas terhadap ekonomi kota.
“Kendaraan lama masih tetap beroperasi, sementara kendaraan baru terus bertambah setiap hari. Kalau tidak diantisipasi, persoalan ini akan semakin kompleks,” lanjut Ray, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Rabu, 05/11/2025.
Jembatan Kembar Barombong sebagai Solusi Konektivitas Jangka Panjang
Ray memberikan perspektif yang lebih luas tentang makna pembangunan jembatan kembar Barombong. Menurut anggota DPRD dari Partai Demokrat ini, proyek ini bukan hanya sekadar upaya mengurai kemacetan jalan raya semata, melainkan juga merupakan investasi strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat mobilitas ekonomi di kawasan selatan Kota Makassar.
Kawasan pesisir seperti Barombong, Tanjung Merdeka, dan sekitarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Akan tetapi, potensi tersebut sering terkendala dan tidak dapat dimaksimalkan akibat akses jalan yang padat dan tidak memadai. Pembangunan jembatan kembar akan membuka peluang bagi pengembangan ekonomi di kawasan selatan yang selama ini tertinggal.
Ray menjelaskan bahwa Jembatan Barombong berfungsi sebagai muara kendaraan dari berbagai arah dan menjadi satu-satunya akses utama dari wilayah selatan. Sementara wilayah timur, barat, dan utara memiliki alternatif jalur yang dapat digunakan, wilayah selatan hampir sepenuhnya bertumpu pada Jembatan Barombong.
“Jembatan Barombong ini adalah muara kendaraan dari berbagai arah. Wilayah timur, barat, dan utara punya alternatif jalur, tapi bagian selatan hanya bertumpu di Barombong. Jadi, membangun jembatan kembar itu bukan hanya soal mengurai macet, tapi juga membangun konektivitas jangka panjang,” jelas Ray, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Rabu, 05/11/2025.
Dengan perspektif ini, Ray menegaskan bahwa jika proyek jembatan kembar Barombong tidak segera direalisasikan, dampak negatifnya dapat berantai terhadap produktivitas masyarakat dan perekonomian kota secara keseluruhan.
Fenomena Urbanisasi Baru di Kawasan Selatan dan Implikasinya
Ray mengidentifikasi fenomena urbanisasi baru yang terjadi di kawasan selatan Kota Makassar, khususnya di wilayah Galesong dan perbatasan Makassar-Takalar. Banyak warga Kota Makassar memilih untuk pindah dan tinggal di kawasan tersebut karena harga tanah dan properti yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga properti di pusat Kota Makassar.
Namun, meskipun tinggal di kawasan selatan, mayoritas dari warga-warga tersebut tetap memiliki aktivitas ekonomi dan keseharian di pusat Kota Makassar. Situasi ini menciptakan pola mobilitas baru yang berbentuk migrasi daily commuter dari selatan ke pusat kota, yang tentu saja meningkatkan volume arus lalu lintas, khususnya di Jembatan Barombong yang menjadi satu-satunya akses utama.
“Sekarang banyak warga Makassar yang bermigrasi ke Galesong karena harga tanah di kota sudah tinggi. Tapi aktivitas mereka tetap di Makassar. Itu berarti arus kendaraan dari arah selatan akan terus meningkat. Karena itu, pembangunan jembatan kembar Barombong harus jadi prioritas,” terang Ray, Sekretaris Komisi C DPRD Makassar, Rabu, 05/11/2025.
Analisis ini menunjukkan bahwa kemacetan Barombong bukan hanya masalah jangka pendek, melainkan permasalahan struktural yang akan terus bertambah parah jika tidak diintervensi dengan solusi infrastruktur yang tepat dan segera diimplementasikan.
Komitmen Wali Kota dan Rencana Pembangunan Jembatan Kembar
Pemerintah Kota Makassar, di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, telah menunjukkan gerak cepat dalam menangani persoalan kemacetan di kawasan Jembatan Barombong dan Jalan Metro Tanjung Bunga. Selama bertahun-tahun, ruas jalan penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ini telah menjadi momok bagi para pengendara karena kondisinya yang padat dan aksesnya yang sangat terbatas.
Wali Kota Munafri Arifuddin turun langsung ke lapangan untuk memastikan rencana pembebasan lahan dan pembangunan jembatan baru di kawasan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada Selasa tanggal 4 November 2025, Wali Kota Munafri Arifuddin mengunjungi lokasi proyek bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekretaris Daerah Kota Makassar, Camat Tamalate, Kepala Dinas Pertanahan, dan Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar.
Jika rencana pembangunan jembatan baru terealisasi sesuai dengan perencanaan, kapasitas jembatan baru diperkirakan akan jauh lebih besar dari kondisi saat ini, khususnya di sisi kanan arah Kelurahan Tanjung Merdeka. Pembangunan jembatan kembar ini akan memberikan alternatif jalur dan mengurangi beban lalu lintas pada jembatan existing yang sudah jenuh, sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemacetan kronis di kawasan Barombong.
