Sulseltimes.com, Makassar, Rabu, 14/01/2026 — DPRD Makassar mendorong target PAD 2026 tembus Rp2,4 triliun setelah capaian pendapatan daerah pada 2025 naik hingga sekitar Rp1,9 triliun. Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, mengatakan pengawasan dan strategi baru bersama Bapenda menjadi kunci agar pendapatan daerah bisa terus tumbuh.
- Komisi B DPRD Makassar menggelar rapat kerja bersama Bapenda
- Realisasi PAD 2025 disebut mencapai sekitar Rp1,9 triliun
- Target PAD 2026 ditetapkan sebesar Rp2,4 triliun
- Pajak restoran dan minuman jadi potensi yang terus tumbuh
- DPRD berencana sidak dan uji petik ke pelaku usaha
DPRD Makassar evaluasi capaian PAD
DPRD Makassar bersama Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda mulai memetakan strategi untuk menjaga laju pendapatan asli daerah pada 2026.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menyebut rapat kerja itu menjadi bagian dari refleksi awal tahun setelah sebelumnya dilakukan evaluasi akhir tahun.
“Jadi hari ini kami selaku Ketua Komisi B memerintahkan anggota Komisi B untuk rapat kerja dengan salah satu mitra kami, yakni Bapenda. Kalau kemarin teman-teman melakukan refleksi akhir tahun, maka hari ini kami melakukan refleksi awal tahun,” ujar Ismail usai acara di Kantor Sementara DPRD Makassar, Rabu, 14/01/2026.
Dalam rapat itu, terungkap realisasi PAD Makassar pada 2025 mencapai sekitar Rp1,9 triliun dan hampir menyentuh Rp2 triliun.
Sementara untuk 2026, Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,4 triliun.
“Refleksi awal tahun ini melihat kondisi kemarin, kita bersyukur ada peningkatan PAD di angka 1,9 triliun. Ke depan target yang diberikan kepada Bapenda sebesar 2,4 triliun. Dari situlah kami ingin melihat gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan Bapenda,” jelasnya.
Ismail menilai capaian itu menjadi modal penting karena sebagian pejabat Bapenda baru menjabat sekitar empat sampai enam bulan, tetapi tetap mampu membawa hasil yang mendekati Rp2 triliun.
Pengawasan dan sinergi Bapenda
Komisi B menegaskan fungsi pengawasan akan berjalan beriringan dengan dukungan terhadap strategi yang disusun Bapenda.
Menurut Ismail, pengawasan bukan untuk menghambat, melainkan memastikan langkah yang diambil benar-benar efektif dan bisa mengejar target yang sudah ditetapkan.
“Kami selaku mitra kerja Bapenda tentu melakukan pengawasan, melihat strategi apa yang harus dilakukan agar target ini bisa tercapai bahkan melebihi target,” tegasnya.
Ia juga berharap kerja sama internal di tubuh Bapenda tetap solid sehingga target Rp2,4 triliun dapat dicapai secara optimal.
Sinergi itu, kata dia, menjadi salah satu syarat agar pendapatan daerah tidak hanya stabil, tetapi juga naik dari tahun ke tahun.
Pajak restoran jadi potensi utama
Dari hasil pembahasan dengan Bapenda, Komisi B melihat sektor pajak restoran dan minuman semakin menjanjikan untuk digarap lebih maksimal.
Selama ini, kontribusi terbesar PAD Makassar masih banyak ditopang oleh BPHTB, PBB, dan pajak reklame.
Namun, dinamika lapangan menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat pada sektor kuliner, termasuk usaha restoran, minuman, dan kafe.
“Sekarang ini pajak restoran dan minuman semakin berkembang. Makanya kami memanggil rapat kerja ini dengan salah satu agenda untuk turun melakukan sidak dan uji petik kepada para pengusaha, sekaligus melakukan sosialisasi agar mereka sadar dan taat pajak,” ujarnya.
Ismail juga menyoroti maraknya kafe yang beroperasi dari rumah pribadi.
Menurut dia, pola usaha seperti itu tetap menyimpan potensi pajak yang besar dan perlu dikelola secara serius oleh Bapenda.
“Ada beberapa potensi pajak yang harus dimaksimalkan tahun ini, apalagi sekarang banyak kafe yang dibuka dari rumah pribadi. Itu merupakan salah satu potensi pajak yang harus dikelola secara maksimal oleh Bapenda,” tutupnya.
Pendapatan yang dihimpun dari masyarakat dan pelaku usaha, lanjut Ismail, pada akhirnya akan kembali digunakan untuk pembangunan dan kemajuan Kota Makassar.
DPRD Makassar menempatkan target PAD 2026 sebesar Rp2,4 triliun sebagai pekerjaan besar yang harus dikawal sejak awal tahun.
Dengan capaian 2025 yang sudah menembus sekitar Rp1,9 triliun, Komisi B menilai pengawasan, sidak, dan optimalisasi sektor pajak menjadi langkah penting agar pendapatan daerah terus naik.
