Sulseltimes.com Makassar, Sabtu 27/09/2025 — Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro ditunjuk memimpin Polda Sulawesi Selatan menggantikan Irjen Pol Rusdi Hartono melalui Surat Telegram Kapolri ST/2192/IX/KEP/2025 tertanggal 24 September 2025.
Penunjukan ini sekaligus promosi pangkat menjadi Inspektur Jenderal.
- Djuhandhani Rahardjo Puro resmi Kapolda Sulsel
- Promosi dari Dirtipidum Bareskrim ke pangkat Irjen
- Rotasi tertuang pada ST/2192/IX/KEP/2025
- Lulusan Akpol 1991 berpengalaman reserse
- Pernah umumkan hasil perkara isu ijazah Jokowi pada Mei 2025
Rotasi disebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi untuk menguatkan pelayanan dan kamtibmas di Sulsel.
Penunjukan Kapolda dan arah tugas
Pergantian kepemimpinan di Polda Sulsel disampaikan setelah Kapolri menetapkan rotasi sejumlah jabatan strategis.
Divisi Humas Polri menegaskan mutasi merupakan mekanisme pembinaan karier dan optimalisasi kinerja menghadapi dinamika keamanan.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menyebut pihaknya siap mendukung kepemimpinan baru agar pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum di Sulsel berjalan lebih cepat dan profesional.
Dengan latar belakang reserse, Djuhandhani diharapkan memperkuat penanganan kejahatan konvensional, siber, serta kasus kekerasan yang berdampak pada ketertiban umum.
Profil Djuhandhani Rahardjo Puro singkat dan rekam jabatan
Djuhandhani Rahardjo Puro lahir di Magelang pada 31 Mei 1969.
Ia lulus Akademi Kepolisian tahun 1991 dan meniti karier di jalur reserse.
Pengalaman pentingnya antara lain Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali pada 2020, kemudian jabatan yang sama di Polda Jawa Tengah pada 2021.
Pada Desember 2022 ia dipercaya sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hingga menerima amanah memimpin Polda Sulsel.
Di tingkat nasional, namanya dikenal publik saat menyampaikan hasil gelar perkara isu ijazah Presiden Joko Widodo pada Mei 2025 yang dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan unsur pidana.
Sebagai Kapolda Sulsel, Djuhandhani akan memimpin konsolidasi internal, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum lain, serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah metropolitan Makassar dan daerah penyangga.
Target awal yang ditekankan ialah respons cepat terhadap gangguan kamtibmas, peningkatan kualitas penyidikan, dan pelayanan yang transparan kepada masyarakat.
