Sulseltimes.com, Takalar, Senin, 23/02/2026 — Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Rusdi menolak memberi keterangan saat dikonfirmasi soal target dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2026.
Sikap menutup diri di ruang publik ini memunculkan tanda tanya karena sejumlah pos pajak daerah justru dilaporkan menunjukkan tren realisasi yang melampaui target.
- Kepala Bapenda Takalar Rusdi menolak diwawancarai saat dimintai penjelasan target dan strategi PAD 2026
- Pernyataan yang diberikan hanya jawaban singkat dan tidak menjawab substansi pertanyaan media
- Penolakan keterangan terjadi pada Senin 23/02/2026 di kantor Bapenda Takalar
- Sejumlah pos pajak dilaporkan melampaui target namun ada pos yang masih sangat rendah
- Sikap tertutup memicu pertanyaan publik tentang keterbukaan informasi dan arah kebijakan PAD 2026
Penolakan wawancara memicu spekulasi dan tanda tanya publik.
Reporter media mencoba meminta penjelasan langsung terkait target dan strategi peningkatan PAD 2026 kepada Kepala Bapenda Takalar.
Saat ditemui di kantor pada Senin, 23/02/2026, Rusdi menolak memberikan keterangan dan memilih mengakhiri pertemuan tanpa penjelasan rinci.
“Saya sibuk, saya tidak bisa jawab,” ujarnya, Senin, 23/02/2026.
Ia kembali menegaskan tidak bersedia memberikan komentar atas pertanyaan media mengenai target dan strategi PAD 2026.
“Sibuk pak, saya tidak mau diwawancarai,” ujarnya, Senin, 23/02/2026.
Reporter yang menunggu cukup lama tetap tidak memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Rusdi juga menyampaikan alasan lain bahwa ia sedang menerima tamu dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Saya lagi ada tamu dari BPK,” ujarnya, Senin, 23/02/2026.
Sikap menolak menjawab pertanyaan substansial di ruang pelayanan publik seperti ini berpotensi memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sulsel Times menilai situasi tersebut menjadi sorotan karena informasi target PAD dan strategi pencapaiannya merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari Rusdi yang menjawab pertanyaan mengenai target PAD 2026 dan langkah operasional yang akan ditempuh.
Realisasi sejumlah pajak melampaui target, tetapi ada pos yang masih 5,97 persen.
Di sisi lain, data realisasi PAD Takalar yang beredar menunjukkan sejumlah sektor pajak melampaui target.
PBJT hotel dilaporkan terealisasi 117,47 persen.
PBJT restoran dilaporkan mencapai 110,44 persen.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilaporkan terealisasi Rp7,88 miliar dari target Rp7,3 miliar atau 108,08 persen.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaporkan tercatat Rp5,72 miliar dari target Rp5,34 miliar atau 107,19 persen.
Pada sektor opsen, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dilaporkan mencapai 110,27 persen.
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilaporkan terealisasi 102,21 persen.
Meski begitu, masih ada pos penerimaan yang belum optimal.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dilaporkan baru terealisasi Rp1,67 juta dari target Rp28 juta atau sekitar 5,97 persen.
Pemerintah Kabupaten Takalar sebelumnya menyampaikan akan melakukan evaluasi dan penguatan pengawasan untuk menjaga tren positif PAD.
Sulsel Times membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Bapenda Takalar agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai target PAD 2026 serta langkah menutup pos penerimaan yang masih rendah.
