Sulseltimes.com Makassar, Selasa, 15/04/2025 — BPKAD Kota Makassar mengikuti kegiatan Live-Testing Katalog Elektronik versi 6 yang digelar Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Makassar untuk memastikan kesiapan integrasi sistem pembayaran dan memantapkan pemahaman perangkat daerah atas mekanisme transaksi pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik yang lebih efisien dan akuntabel.
- BPKAD Kota Makassar mengikuti Live-Testing Katalog Elektronik versi 6 yang digelar Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Makassar
- Kegiatan menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor 3600/D.2.3/02/2025 tentang integrasi sistem pembayaran katalog elektronik
- Uji coba dilakukan secara hybrid dari Ruang Rapat Kepala BPKAD Balai Kota lantai 2 dan terhubung daring via Zoom Meeting
- Live-Testing bertujuan memastikan kesiapan teknis transaksi dan pemahaman perangkat daerah atas alur kerja Katalog Elektronik versi 6
- Pemkot Makassar menargetkan pengadaan barang jasa yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui penerapan katalog elektronik terbaru
Uji Coba Hybrid Pastikan Kesiapan Sistem dan SDM
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar memimpin langsung jajaran BPKAD mengikuti sesi Live-Testing Katalog Elektronik versi 6. Sejumlah pejabat struktural dan staf pengelola keuangan tampak memenuhi Ruang Rapat Kepala BPKAD di Gedung Balai Kota lantai 2, sementara peserta lain bergabung secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.
Live-Testing ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Direktur Pasar Digital Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Nomor 3600/D.2.3/02/2025 yang memuat pemberitahuan integrasi sistem pembayaran Katalog Elektronik versi 6 pada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Makassar.
Dalam surat tersebut, LKPP menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyesuaikan proses pengadaan elektronik dengan sistem katalog terbaru yang telah terintegrasi dengan kanal pembayaran. Penyesuaian ini mencakup alur pemilihan penyedia, pembuatan kontrak, hingga tahapan pembayaran yang tersambung langsung dengan sistem keuangan daerah dan perbankan mitra.
Melalui Live-Testing, tim teknis dari Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa memandu peserta menelusuri tampilan antarmuka Katalog Elektronik versi 6. Peserta diajak mencoba seluruh tahapan transaksi, mulai dari proses login, pencarian produk, pemilihan penyedia, pengunggahan dokumen pendukung, sampai simulasi pembayaran dalam sistem yang telah diintegrasikan.
Pejabat BPKAD menyampaikan bahwa keterlibatan langsung para pengelola keuangan di uji coba ini penting agar tidak ada keraguan ketika sistem mulai diterapkan penuh. Mereka diharapkan memahami setiap langkah, mengetahui perubahan dari versi sebelumnya, serta mampu menjelaskan alur baru kepada perangkat daerah lain yang terlibat dalam pengadaan.
Dalam diskusi, peserta mengajukan beberapa pertanyaan teknis, antara lain terkait sinkronisasi data harga satuan, pengelompokan produk, dan mekanisme rekonsiliasi pembayaran dengan sistem informasi keuangan daerah. Seluruh pertanyaan dijawab tim pengembang dan panitia, sekaligus dijadikan masukan untuk penyempurnaan sistem sebelum penerapan penuh.
Dorong Pengadaan Lebih Efisien dan Akuntabel
Katalog Elektronik telah menjadi salah satu instrumen utama dalam reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat memilih produk dan penyedia yang telah terverifikasi tanpa harus melewati proses lelang konvensional untuk jenis belanja tertentu.
Dengan hadirnya versi 6 yang terintegrasi dengan sistem pembayaran, Pemerintah Kota Makassar berharap proses pengadaan menjadi lebih cepat serta mengurangi potensi kesalahan administrasi. Setiap transaksi yang dilakukan di katalog akan otomatis tercatat, sehingga mempermudah pelacakan dan audit.
Bagi BPKAD, integrasi ini memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan penatausahaan keuangan daerah. Sistem baru memungkinkan alur penganggaran, pelaksanaan, dan pembayaran belanja daerah berjalan lebih sinkron. Data pengadaan yang masuk dari katalog dapat dipadankan dengan pagu anggaran dan realisasi belanja secara hampir real time.
Selain efisiensi, aspek akuntabilitas menjadi perhatian utama. Dengan seluruh transaksi terekam secara elektronik, ruang untuk manipulasi data atau mark up harga semakin sempit. Auditor internal maupun eksternal dapat menelusuri jejak transaksi secara lebih mudah, mulai dari spesifikasi barang, nilai kontrak, hingga waktu pembayaran.
Kepala BPKAD Kota Makassar menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh penerapan Katalog Elektronik versi 6 di seluruh perangkat daerah. Ia meminta jajarannya menyiapkan panduan teknis dan jadwal pendampingan agar operator pengadaan dan pengelola keuangan di SKPD tidak mengalami kesulitan ketika sistem mulai diterapkan.
BPKAD juga mendorong setiap perangkat daerah memetakan jenis belanja yang dapat dialihkan ke katalog. Semakin banyak jenis pengadaan yang dilakukan melalui sistem elektronik, semakin besar pula peluang efisiensi dan penghematan anggaran yang bisa dicapai.
Pemerintah Kota Makassar berharap, setelah tahapan Live-Testing ini, integrasi sistem pembayaran Katalog Elektronik versi 6 dapat segera dioperasionalkan penuh. Dengan begitu, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Makassar tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa transparansi, kecepatan layanan, dan optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk kepentingan publik.
