Sulseltimes.com Makassar, Senin, 07/07/2025 — BPKAD Kabupaten Puncak Papua melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Kota Makassar di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, untuk memperkuat koordinasi dan berbagi pengalaman pengelolaan keuangan daerah, mulai sistem pelaporan, pengelolaan kas, hingga pemanfaatan teknologi informasi demi transparansi dan akuntabilitas keuangan.
- BPKAD Kabupaten Puncak Papua melakukan kunjungan kerja ke BPKAD Kota Makassar pada 7 Juli 2025 di Ruang Sipakalebbi Balai Kota
- Kunjungan bertujuan mempelajari praktik terbaik pengelolaan keuangan daerah, sistem pelaporan, dan pengelolaan kas
- Rombongan disambut Sekretaris BPKAD Makassar Iswady serta jajaran pejabat struktural dan staf BPKAD Kota Makassar
- Diskusi fokus pada peningkatan efektivitas, efisiensi anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan
- Pertemuan menjadi momentum membangun sinergi antarwilayah menuju pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel
Kunjungan Kerja BPKAD Puncak Papua ke Makassar
Rombongan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Puncak Papua tiba di Balai Kota Makassar dan diterima secara resmi di Ruang Sipakalebbi. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda kerja sama antarwilayah yang difokuskan pada peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Dari pihak tuan rumah, BPKAD Kota Makassar diwakili Sekretaris BPKAD Iswady, SE, M.Si. Ia didampingi Kepala Bidang Perbendaharaan Dra. N. Neta Juliantini, MT, Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Maryana Panggalo, S.IP, M.AP, serta Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Islamiyah Sondeng, ST. Sejumlah staf BPKAD juga hadir untuk memberikan dukungan teknis selama rangkaian kunjungan.
Dalam sesi sambutan, jajaran BPKAD Kota Makassar memaparkan secara umum profil keuangan daerah, mulai dari struktur APBD, kebijakan pengelolaan kas, hingga peran BPKAD sebagai koordinator pengelolaan aset dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Penjelasan tersebut menjadi pintu masuk sebelum rombongan tamu melihat lebih rinci praktik yang diterapkan pada tingkat operasional.
Rombongan BPKAD Kabupaten Puncak Papua menunjukkan ketertarikan pada cara Kota Makassar membangun sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Mereka ingin mengetahui proses penyusunan laporan keuangan mulai dari tingkat SKPD hingga konsolidasi di BPKAD, termasuk pola koordinasi dengan inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan ketika dilakukan audit.
Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan terbuka. Peserta saling bertukar pandangan mengenai tantangan pengelolaan keuangan di daerah masing-masing, terutama terkait jangkauan wilayah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur di bidang akuntansi dan pengelolaan kas.
Perwakilan BPKAD Kota Makassar menjelaskan bahwa penguatan kapasitas dilakukan secara bertahap melalui pelatihan, klinik pendampingan bagi bendahara SKPD, serta pemanfaatan aplikasi keuangan yang terus diperbarui mengikuti regulasi terbaru. Pendekatan ini dinilai sebagai salah satu kunci Kota Makassar dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan opini audit yang baik.
Sinergi Pengelolaan Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi
Salah satu topik yang mendapat perhatian khusus dalam kunjungan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. BPKAD Kota Makassar memaparkan penggunaan berbagai aplikasi pendukung, mulai dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, aplikasi kas daerah, hingga pemanfaatan dashboard untuk memantau realisasi anggaran secara harian.
Melalui sistem terintegrasi, data transaksi yang terjadi di SKPD dapat dipantau secara real time oleh BPKAD. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan terkait penjadwalan belanja, pengelolaan kas, maupun penyesuaian kebijakan apabila terjadi perubahan asumsi makro. Sistem tersebut juga memperkuat prinsip transparansi karena meminimalkan ruang manipulasi data di luar sistem resmi.
Rombongan Kabupaten Puncak Papua menyampaikan ketertarikan untuk mengadopsi pendekatan serupa, dengan tetap menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan infrastruktur yang ada. Mereka menilai bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan sudah menjadi kebutuhan, terutama untuk menjawab tuntutan akuntabilitas publik dan percepatan layanan pemerintahan.
Selain aspek teknologi, diskusi juga menyinggung strategi efisiensi anggaran, seperti pengendalian belanja rutin, penguatan belanja yang bersifat produktif, dan mekanisme evaluasi program yang berbasis hasil. BPKAD Kota Makassar membagikan pengalaman dalam menyusun analisis belanja serta melakukan penajaman program prioritas agar penggunaan APBD lebih tepat sasaran.
Di akhir pertemuan, kedua belah pihak saling memberikan cenderamata sebagai simbol persahabatan dan komitmen untuk terus menjalin komunikasi. BPKAD Kota Makassar menyatakan siap membuka ruang konsultasi lanjutan apabila BPKAD Kabupaten Puncak Papua membutuhkan pendampingan teknis, baik secara daring maupun melalui kunjungan berikutnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam membangun jejaring antar-pemerintah daerah di Indonesia. Dengan saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Puncak Papua maupun Kota Makassar sama-sama bergerak menuju standar yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Ke depan, sinergi seperti ini berpotensi diperluas ke bidang lain yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, termasuk manajemen aset, pengembangan sistem informasi, dan peningkatan kompetensi aparatur. Bagi BPKAD, kerja sama lintas daerah tidak hanya memperkaya wawasan, tetapi juga memperkuat posisi sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.
