Sulseltimes.com, Makassar, Jumat, 20/03/2026 — Batas tanah menjadi hal penting yang perlu dipastikan masyarakat saat mudik Lebaran ke kampung halaman karena patok yang jelas bisa mencegah konflik dengan tetangga sekaligus melindungi hak kepemilikan atas aset.
Imbauan ini disampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional kepada warga yang memanfaatkan momen pulang kampung untuk mengecek kondisi lahan, dokumen, dan batas bidang tanah milik keluarga.
Selain untuk mencegah sengketa, kejelasan batas tanah juga dinilai mempermudah berbagai urusan pertanahan seperti pengukuran, jual beli, pewarisan, hingga pengurusan sertipikat.
- ATR BPN mengimbau warga memastikan batas tanah saat mudik Lebaran
- Patok tanah penting untuk cegah konflik dan lindungi hak kepemilikan
- Letak dan batas tanah menjadi syarat penting dalam pengukuran bidang tanah
- Warga diminta memasang patok permanen dan melibatkan pemilik tanah berbatasan
- Sertipikat tanah tetap penting sebagai bukti sah yang memuat lokasi, luas, dan batas bidang
Mudik jadi waktu tepat cek aset keluarga
Mudik Lebaran sering dimanfaatkan masyarakat untuk kembali melihat rumah, kebun, sawah, atau tanah keluarga di kampung halaman.
Di momen seperti ini, banyak hal yang biasanya baru terlihat langsung di lapangan.
Mulai dari kondisi batas lahan, posisi patok, perubahan lingkungan sekitar, hingga kemungkinan adanya tumpang tindih penguasaan dengan bidang tanah yang berbatasan.
Karena itu, Kementerian ATR atau BPN mengingatkan masyarakat agar tidak hanya datang melihat asetnya secara umum.
Warga juga diminta memastikan batas tanah terpasang dengan jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Langkah ini terkesan sederhana, tetapi dampaknya sangat besar.
Dalam banyak kasus pertanahan, masalah sering bermula dari batas yang tidak jelas, patok yang hilang, atau perbedaan pemahaman antarwarga soal letak bidang tanah.
Jika dibiarkan, persoalan kecil seperti itu bisa berkembang menjadi sengketa yang lebih rumit.
Apalagi jika tanah tersebut nantinya akan dijual, diwariskan, atau diurus sertipikatnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR atau BPN, Shamy Ardian, menegaskan bahwa keberadaan batas tanah memiliki fungsi yang sangat penting dalam perlindungan hak masyarakat.
“Menjaga batas tanah penting untuk mencegah konflik, melindungi hak kepemilikan, serta mempermudah proses jual beli maupun warisan,” ujar Shamy Ardian, Jumat, 20/03/2026.
Pernyataan itu menegaskan bahwa patok tanah bukan sekadar penanda fisik di lapangan.
Fungsinya berkaitan langsung dengan kepastian hak dan ketertiban administrasi pertanahan.
Batas tanah penting dalam proses pengukuran
Shamy menjelaskan bahwa penetapan letak dan batas tanah merupakan syarat penting dalam proses pengukuran bidang tanah untuk pendaftaran.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Artinya, saat masyarakat ingin mengurus sertipikat atau pendaftaran tanah, aspek batas bidang tidak bisa diabaikan.
Pengukuran yang akurat hanya bisa dilakukan jika letak dan batas tanah dapat ditunjukkan dengan jelas.
Di sinilah pentingnya keberadaan patok.
Tanpa batas yang tegas, proses pengukuran bisa memunculkan perbedaan persepsi antara pemilik tanah dan pihak yang berbatasan.
Jika hal itu terjadi, proses administrasi bisa menjadi lebih lambat karena perlu ada penegasan lebih lanjut di lapangan.
Bagi masyarakat, hal ini perlu dipahami sejak awal.
Banyak orang baru memerhatikan batas tanah saat hendak menjual atau membagi warisan.
Padahal pengecekan batas sebaiknya dilakukan lebih dini agar tidak menimbulkan hambatan saat dibutuhkan untuk proses hukum atau administrasi.
Dalam praktik pertanahan, kejelasan letak dan batas juga membantu petugas saat melakukan pengukuran.
Semakin jelas objek tanah yang ditunjukkan, semakin mudah pula proses pencatatan dan penyesuaian data dilakukan.
Karena itu, menjaga batas tanah sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan pribadi pemilik lahan.
Langkah ini juga membantu terciptanya ketertiban data pertanahan secara umum.
Abaikan patok bisa picu sengketa dan kerugian
ATR atau BPN mengingatkan bahwa mengabaikan batas tanah berpotensi memicu sengketa yang panjang.
Risikonya bukan hanya pada urusan administrasi, tetapi juga bisa merembet ke hubungan sosial antarwarga.
Jika batas tanah tidak diperhatikan, perbedaan klaim bisa muncul sewaktu waktu.
Persoalan itu bisa memicu ketegangan dengan tetangga, keluarga besar, atau pihak lain yang berbatasan langsung dengan lahan tersebut.
Shamy menegaskan bahwa dampaknya tidak bisa dianggap sepele.
“Jika tidak diperhatikan, sengketa lahan bisa terjadi dan berdampak pada hubungan antarwarga,” katanya.
Dalam kehidupan sehari hari, sengketa tanah sering kali menjadi persoalan sensitif.
Bukan hanya karena menyangkut nilai aset yang besar, tetapi juga karena melibatkan hubungan sosial yang sudah terjalin lama.
Di desa atau kampung halaman, konflik batas tanah bisa memengaruhi hubungan keluarga, tetangga, bahkan memicu perpecahan yang sulit dipulihkan.
Selain dampak sosial, kerugiannya juga bisa bersifat finansial.
Jika sengketa berlanjut ke proses hukum, biaya yang dikeluarkan tentu tidak sedikit.
Waktu, tenaga, dan emosi juga ikut terkuras.
Karena itu, pencegahan menjadi langkah yang jauh lebih masuk akal dibanding menyelesaikan masalah setelah konflik muncul.
Memastikan batas tanah jelas sejak awal adalah salah satu bentuk pencegahan paling dasar, tetapi sangat penting.
Pasang patok permanen dan libatkan tetangga batas
Untuk mencegah konflik, ATR atau BPN mengimbau masyarakat melakukan langkah sederhana tetapi penting.
Salah satunya adalah memasang patok permanen di titik batas tanah.
Patok permanen membantu menunjukkan batas bidang secara fisik di lapangan.
Dengan begitu, pemilik tanah dan pihak yang berbatasan memiliki penanda yang sama dan lebih mudah memahami posisi masing masing.
Selain memasang patok, masyarakat juga didorong melibatkan pemilik tanah yang berbatasan saat proses pengukuran dilakukan.
Langkah ini penting agar tidak ada pihak yang merasa tidak tahu atau tidak dilibatkan saat batas bidang ditentukan.
Pelibatan tetangga batas dapat mengurangi potensi salah paham.
Jika sejak awal semua pihak mengetahui posisi batas yang dimaksud, ruang perselisihan biasanya menjadi lebih kecil.
Pendekatan seperti ini juga mencerminkan bahwa urusan pertanahan bukan hanya soal dokumen resmi.
Di lapangan, komunikasi antarwarga juga sangat menentukan.
Ketika penetapan batas dilakukan secara terbuka dan disaksikan pihak yang berkepentingan, hasilnya cenderung lebih mudah diterima.
Langkah sederhana ini sering kali justru menjadi kunci untuk mencegah persoalan besar di masa depan.
Sertipikat tanah tetap jadi bukti sah kepemilikan
Selain memastikan patok batas, masyarakat juga diimbau segera mengurus sertipikat tanah.
Dokumen ini tetap menjadi bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara.
Sertipikat memuat informasi penting mengenai lokasi, luas, dan batas bidang tanah.
Karena itu, keberadaannya sangat penting untuk memperkuat kepastian hukum atas aset yang dimiliki.
Dalam banyak kasus, masyarakat merasa cukup hanya dengan menguasai tanah secara fisik atau berdasarkan cerita keluarga turun temurun.
Padahal dalam urusan hukum, dokumen resmi tetap menjadi dasar yang paling kuat.
Sertipikat memberi kepastian yang lebih jelas jika suatu saat tanah akan dialihkan, diwariskan, dijaminkan, atau menjadi objek pembuktian saat terjadi sengketa.
Dengan batas tanah yang sudah jelas dan sertipikat yang sudah diurus, posisi pemilik lahan tentu menjadi jauh lebih aman.
Aset tidak hanya terlindungi secara fisik, tetapi juga secara administratif dan hukum.
Karena itu, momen mudik Lebaran bisa menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk mulai menertibkan dua hal tersebut sekaligus.
Memeriksa patok di lapangan dan memastikan dokumen kepemilikan sudah sesuai.
Imbauan ATR atau BPN agar masyarakat memastikan batas tanah saat mudik Lebaran menunjukkan bahwa perlindungan aset tidak cukup hanya dengan memiliki lahan, tetapi juga harus disertai kejelasan batas dan dokumen yang sah.
Patok yang jelas dapat mencegah konflik, mempermudah pengukuran, dan menjaga hubungan baik dengan pemilik tanah yang berbatasan.
Dengan memasang patok permanen, melibatkan tetangga batas, dan segera mengurus sertipikat, masyarakat bisa melindungi asetnya lebih dini sekaligus menghindari sengketa di masa mendatang.
