Sulseltimes.com Makassar, Kamis, 22/01/2026 — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar membangun kota yang inklusif dan ramah penyandang disabilitas.
- Munafri Arifuddin tegaskan komitmen Makassar pada bencana dan adaptasi iklim yang inklusif disabilitas
- Peneliti Alisa Salsabila serahkan policy brief ke Wali Kota Makassar 22 Januari 2026
- Riset mencatat ada 5.170 penyandang disabilitas di Makassar dan menilai kebijakan masih perlu penguatan
- Appi menilai disabilitas kerap paling rentan saat darurat karena akses terbatas
- Pemkot sebut sudah mulai melibatkan disabilitas di lingkungan kerja namun infrastruktur aksesibel masih jadi PR
Komitmen itu ditekankan khususnya pada perencanaan penanggulangan bencana dan adaptasi iklim.
Pernyataan tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi peneliti Alisa Salsabila yang menyerahkan policy brief berjudul Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Iklim Inklusif Disabilitas di Kota Makassar.
Dokumen itu diserahkan dalam pertemuan di Makassar, Kamis, 22/01/2026.
Riset menilai kebijakan inklusif masih perlu diperkuat
Peneliti Alisa Salsabila menjelaskan policy brief yang ia serahkan menyoroti tingginya risiko kematian penyandang disabilitas saat bencana.
Ia menyebut keterbatasan akses dan hambatan mobilitas sering membuat kelompok disabilitas lebih sulit menyelamatkan diri dalam situasi darurat.
“Di Kota Makassar terdapat 5.170 penyandang disabilitas,” kata Alisa Salsabila, Kamis, 22/01/2026.
Alisa menyampaikan ia menganalisis 23 dokumen kebijakan dari level internasional, nasional, hingga lokal.
Dari kajian tersebut, ia menilai masih diperlukan penguatan kebijakan yang secara spesifik memastikan penanggulangan bencana dan adaptasi iklim mempertimbangkan kebutuhan disabilitas.
“Saya menganalisis 23 dokumen kebijakan dari level internasional, nasional, hingga lokal, dan menemukan masih perlunya penguatan kebijakan inklusif,” kata Alisa Salsabila, Kamis, 22/01/2026.
Appi tekankan perubahan paradigma dan keterlibatan aktif
Munafri Arifuddin menyatakan sependapat bahwa perencanaan bencana harus inklusif karena penyandang disabilitas kerap menjadi kelompok paling rentan.
Ia mencontohkan situasi saat akses terbatas dapat membuat penyandang disabilitas tidak mampu mengevakuasi diri tepat waktu.
“Ada kasus di mana penyandang disabilitas tidak bisa menyelamatkan diri saat bencana karena keterbatasan akses,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Munafri menekankan tanggung jawab kolektif untuk memastikan penanganan darurat tidak meninggalkan kelompok mana pun.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Ia mengapresiasi rekomendasi dalam policy brief tersebut dan berharap bisa menjadi referensi bagi Pemkot dalam menyempurnakan regulasi kesiapsiagaan bencana.
“Apa yang menjadi rekomendasi dari penelitian ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk memperbaiki hal-hal yang belum tercapai, agar Makassar benar-benar menjadi kota yang inklusif bagi semua,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Munafri juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam memandang penyandang disabilitas.
Ia meminta disabilitas tidak diposisikan semata sebagai penerima bantuan, tetapi bagian masyarakat yang memiliki kapasitas untuk ikut terlibat.
“Selama ini stigma yang berkembang adalah mereka butuh penanganan khusus, padahal dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka juga bisa berkontribusi,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Munafri menegaskan pemerintah harus membuka ruang keterlibatan yang nyata.
“Pemerintah harus membuka ruang dan melibatkan mereka,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Program pemberdayaan sudah berjalan, aksesibilitas masih jadi pekerjaan rumah
Munafri menyampaikan Pemkot Makassar mengklaim sudah memulai langkah pemberdayaan penyandang disabilitas melalui beberapa program.
Ia menyebut keterlibatan itu termasuk di lingkungan kerja dan sejumlah kegiatan pemerintah kota.
“Kami sudah mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai salah satu tenaga ahli di pemerintah kota,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Munafri menilai langkah ini menunjukkan pemerintah tidak hanya memberi ruang, tetapi juga melibatkan disabilitas dalam aktivitas kerja yang mereka pilih.
Meski begitu, ia mengakui pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Munafri menegaskan pembangunan kota ke depan harus memperkuat aksesibilitas, termasuk pada fasilitas publik dan layanan pendidikan inklusif.
“Pedestrian, gedung-gedung, hingga fasilitas sekolah harus ramah disabilitas,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Ia menekankan jalur kursi roda, akses masuk, dan elemen aksesibilitas lain perlu direncanakan sejak awal pembangunan.
“Semua itu harus direncanakan sejak awal, bukan tambahan di belakang,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 22/01/2026.
Policy brief yang diserahkan peneliti menjadi masukan bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat tata kelola bencana dan adaptasi iklim yang inklusif disabilitas.
Di level lokal, isu ini beririsan langsung dengan desain trotoar, akses bangunan publik, kesiapsiagaan evakuasi di permukiman padat, dan layanan sekolah yang lebih ramah bagi semua warga.
