Sulseltimes.com Makassar, Senin 29/09/2025 — Pemerintah Kota Makassar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang membahas pencegahan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus percepatan penanggulangan tuberkulosis.
Wali Kota Munafri Arifuddin hadir virtual dari Balai Kota bersama jajaran dinas kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Pemkot melaporkan 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif melayani 138.636 penerima manfaat di kota ini.
- Rakor dipimpin Mendagri bahas antisipasi keracunan MBG
- Makassar operasikan 45 SPPG untuk 138.636 penerima
- Munafri perintahkan pengawasan higienis dan edukasi UKS
- SLHS jadi syarat penyedia; inspeksi dipercepat
- Penguatan lab, pelaporan cepat, dan sinergi lintas dinas
Pengawasan MBG Diperketat, Penanganan TBC Digenjot
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu’ti.
Dari Makassar, Wali Kota Munafri didampingi Sekda Andi Zulkifly Nanda, Kadis Kesehatan dr Nursaidah Sirajuddin, Kadis Pendidikan Achi Soleman, dan Kadis Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa.
Munafri menegaskan pengawasan rantai penyajian makanan MBG akan diperkuat di sekolah dan SPPG, seiring percepatan penanganan TBC di tingkat wilayah.
“Kami jalankan pengawasan, edukasi, dan sinergi lintas dinas agar layanan gizi tetap aman. Di saat yang sama, pencegahan dan pengendalian TBC kami gas di seluruh kecamatan,” kata Munafri, Senin, 29/09/2025.
Ia meminta sekolah melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebelum distribusi makanan.
“Semua pihak harus memastikan pelaksanaan program benar-benar aman. Jika ada indikasi risiko, segera dihentikan dan dilaporkan,” ujarnya.
Munafri juga mengingatkan penyedia wajib memiliki sertifikat higienis sebagai standar utama keamanan pangan.
Dari pusat, Menkes Budi Gunadi menekankan tata laksana kejadian keracunan yang cepat dan terukur.
Pemeriksaan organoleptik sederhana di sekolah menjadi filter awal, sementara UKS wajib berjejaring dengan puskesmas.
Inspeksi kebersihan dapur SPPG, validasi bahan baku, proses memasak, penyimpanan, hingga peralatan menjadi fokus.
“SLHS diterbitkan lebih cepat tanpa menurunkan standar, dan dinas kesehatan proaktif jemput bola,” tegas Budi.
Angka Layanan, Protokol Higiene, dan Langkah Lanjutan
Pemkot Makassar mencatat:
- 45 SPPG aktif
- 138.636 penerima manfaat: 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik kategori 3B
Langkah operasional yang ditekankan:
- SLHS jadi syarat seluruh penyedia MBG; inspeksi higienis dapur dan peralatan dilakukan berkala.
- Sekolah memeriksa bau, warna, dan tekstur makanan sebelum disajikan; jika meragukan, jangan dibagikan dan segera laporkan ke puskesmas.
- Penguatan laboratorium kesehatan untuk uji cepat bakteri/kimia sebagai deteksi dini sebelum distribusi.
- Pelaporan kejadian dilakukan berjenjang dan serentak lintas dinas agar penanganan medis dan penelusuran sampel lebih cepat.
- Edukasi dasar ke siswa: cuci tangan, catat alergi makanan, dan kenali gejala sesuai masa inkubasi.
- Munafri menyatakan pemkot menunggu Peraturan Presiden terbaru terkait MBG sambil menjaga kualitas layanan.
“Kami terus koordinasi dengan sekolah agar pengawasan berjalan baik. Standar higienis penyedia adalah kunci agar anak-anak menerima asupan yang aman,” tutupnya.
Rakor pusat menegaskan standar keamanan pangan MBG bersandar pada SLHS, inspeksi aktif, UKS yang siaga, dan pelaporan cepat.
Di Makassar, pemkot sudah mengoperasikan 45 SPPG untuk 138 ribu lebih penerima dan memperketat pengawasan sembari menyiapkan penguatan laboratorium dan edukasi sekolah.
