Sulseltimes.com, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026 — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat Bulog dan Bapanas terkait dugaan penyelewengan beras SPHP.
- Delapan pejabat dicopot
- Dua pejabat mendapat peringatan
- Satgas Pangan menindaklanjuti perkara
- Sembilan pihak swasta diproses
- Satu orang telah menjadi tersangka
Amran mengatakan sanksi diberikan kepada sepuluh pejabat setelah pemerintah menemukan dugaan beras subsidi dioplos dan dijual sebagai beras premium.
“Dua peringatan, delapan kita copot,” kata Amran dalam konferensi pers di Jakarta.
Ia menegaskan Satgas Pangan akan melanjutkan pemeriksaan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran pidana.
Pejabat yang dicopot dinilai bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan dalam rantai distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Pemeriksaan berlanjut terhadap pihak swasta
Pemerintah menyatakan sembilan pihak swasta telah diproses dalam perkara tersebut dan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Dugaan modusnya dilakukan dengan membeli beras SPHP dari Bulog kemudian memindahkannya ke kemasan lain.
Beras subsidi itu selanjutnya diduga dijual sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.
Amran mengatakan beras SPHP seharusnya diterima konsumen dengan harga terjangkau karena mendapatkan dukungan pemerintah.
Bulog nonaktifkan pejabat wilayah
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pejabat yang dinonaktifkan berasal dari jajaran Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.
Rizal menegaskan penonaktifan tersebut belum menjadi bukti keterlibatan pidana dan dilakukan agar proses investigasi berjalan objektif.
Pejabat yang tidak terbukti terlibat akan memperoleh pemulihan hak melalui penempatan pada jabatan yang setara.
Bulog juga meminta jajarannya memperketat verifikasi dan pengawasan terhadap mitra penyalur beras SPHP.
