Sulseltimes.com Makassar, Kamis, 24/07/2025 — Sebanyak 858 siswa jenjang SMP di Kota Makassar dilaporkan belum mendapat bangku di sekolah negeri. Data ini mengemuka dalam pertemuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Komisi D DPRD Makassar yang membahas SPMB 2025 di Balaikota.
“SMP favorit di kawasan padat sudah penuh, namun masih ada sekolah lain yang daya tampungnya belum maksimal,” kata Kepala Dinas Pendidikan Makassar Achi Soleman, Kamis, 24/07/2025.
- 858 siswa SMP belum tertampung di sekolah negeri
- Kadisdik Achi Soleman sebut beberapa SMP favorit sudah penuh
- Komisi D dorong regrouping sekolah dan skema subsidi swasta
- Wali Kota Munafri Arifuddin optimalkan zonasi dan tambah rombel sesuai aturan
- Prioritas bus sekolah gratis untuk wilayah akses terbatas
Peta masalah dan usulan DPRD
Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham menjelaskan sebagian siswa tidak tertampung karena keterbatasan di beberapa sekolah negeri. Ia mendorong langkah jangka menengah dan panjang berupa regrouping satuan pendidikan tingkat SMP serta pembangunan sekolah baru di wilayah padat dan terpinggirkan. “Kita harus progresif dan solutif. SPMB adalah wajah keadilan akses pendidikan di kota ini,” ucap Ari, Kamis, 24/07/2025.
Ari juga membuka opsi kemitraan dengan sekolah swasta agar akses tetap terjaga, namun menekankan perlunya skema subsidi agar orang tua tidak terbebani. “Intinya semua anak baik di negeri maupun swasta harus bisa bersekolah,” katanya. Ia mendukung program bus sekolah gratis dan meminta prioritas trayek ke kecamatan dengan keterbatasan akses seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
Respons Pemkot dan langkah cepat
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penataan zonasi dan pemerataan kuota menjadi kunci. Appi menyebut pemanfaatan sekolah yang selama ini kurang diminati akan dioptimalkan, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta sebagai alternatif.
“Komitmen pemerintah kota jelas, tidak ada anak yang tertinggal dari hak pendidikan,” ujar Munafri, Kamis, 24/07/2025.
Ia mengungkap telah menugaskan Kadisdik ke Jakarta untuk memastikan penambahan rombongan belajar yang sesuai aturan serta penanganan siswa tanpa Data Pokok Pendidikan.
“Semua harus ditangani sejak awal agar tidak ada lagi yang tercecer dari Dapodik,” tegasnya. Appi mengingatkan penambahan rombel dilakukan setelah pemerataan kuota antarsekolah tercapai agar tidak terjadi penumpukan di sekolah favorit. Ia menolak intervensi eksternal dalam penempatan siswa dan menekankan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Tahapan SPMB masih berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Pemkot bersama DPRD menyiapkan rangkaian solusi mulai pemerataan sebaran, pemanfaatan daya tampung sekolah, kemitraan dengan swasta berbasis subsidi, hingga perluasan layanan bus sekolah gratis.
