Sulseltimes.com, Makassar, Jumat, 20/02/2026 — Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham ditandai capaian ekonomi yang disebut melampaui rata rata nasional dan Sulawesi Selatan, dengan pertumbuhan ekonomi Makassar 5,39 persen year on year pada kuartal III 2025 dan inflasi 1,19 persen sepanjang 2025, berdasarkan paparan Bank Indonesia Sulawesi Selatan dalam refleksi satu tahun pasangan MULIA di Lapangan Karebosi.
- BI mencatat ekonomi Makassar tumbuh 5,39 persen year on year pada kuartal III 2025
- Angka Makassar disebut di atas nasional 5,01 persen dan Sulsel 5,04 persen
- Kemiskinan turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen pada 2025
- Inflasi Makassar 2025 berada di 1,19 persen dan disebut lebih rendah dari nasional 2,92 persen
- Gerakan Pangan Murah dan pembayaran nontunai disebut memperkuat stabilitas harga serta digitalisasi
Paparan BI pada refleksi satu tahun kepemimpinan MULIA
Refleksi satu tahun kepemimpinan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham digelar di Lapangan Karebosi, Makassar.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Ricky Satria menyampaikan ringkasan data ekonomi Makassar pada periode tersebut.
“Di kuartal III tahun 2025, berdasarkan data terakhir yang kami terima, ekonomi Makassar tumbuh 5,39% year on year. Bandingkan dengan pertumbuhan nasional yang berada di kisaran 5,01% dan Sulawesi Selatan sebesar 5,04%,” ujar Ricky Satria, Jumat, 20/02/2026.
Ricky menyebut pertumbuhan Makassar berada di atas capaian nasional dan provinsi.
Ia juga membandingkan capaian itu dengan pertumbuhan Makassar pada 2024 yang disebut berada di kisaran 5,1 persen sampai 5,2 persen.
Menurut Ricky, pertumbuhan tersebut mulai terlihat dampaknya pada indikator sosial.
Angka kemiskinan disebut turun dari 4,97 persen pada 2024 menjadi 4,43 persen pada 2025.
Tingkat pengangguran juga disebut menurun dari 9,71 persen menjadi 9,6 persen pada periode yang sama.
“Dalam konteks inflasi, pertumbuhan tanpa stabilitas harga kurang ada maknanya. Tahun 2025, inflasi Makassar berada dalam rentang kendali nasional, yaitu 2,5% plus-minus 1%. Makassar berada di 1,19%, lebih rendah dari nasional (2,92%) dan provinsi (2,8%),” kata Ricky Satria, Jumat, 20/02/2026.
Ricky menilai stabilitas harga menjadi penopang penting agar pertumbuhan tidak hanya berhenti pada statistik.
Ia menyebut Makassar relatif lebih stabil saat sejumlah daerah mengalami tekanan harga.
Gerakan Pangan Murah dan digitalisasi transaksi pemerintah
Ricky menyebut pengendalian harga pangan di Makassar dilakukan melalui langkah nyata di lapangan.
Salah satu program yang disorot adalah Gerakan Pangan Murah yang digelar di berbagai titik.
Program tersebut diarahkan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok melalui distribusi langsung kepada masyarakat.
Ricky menyebut Makassar menjadi kota pertama di Sulawesi Selatan yang menerapkan pembayaran nontunai dalam Gerakan Pangan Murah.
Ia menilai pendekatan tersebut mempertemukan tujuan sosial dan percepatan digitalisasi.
Ricky juga menyampaikan bahwa pola nontunai itu kemudian menjadi rujukan bagi beberapa kabupaten lain di Sulawesi Selatan.
Ia menekankan inflasi yang terkendali tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ditopang kerja sama dan program yang disusun.
Ricky menilai aktivitas kota yang semakin ramai turut menggerakkan ekonomi sekaligus mendorong transaksi nontunai.
Ia menyebut geliat aktivitas seperti olahraga komunitas, festival kuliner, konser, serta ekonomi kreatif ikut memicu perputaran uang di sektor hotel, restoran, UMKM, transportasi, dan pelaku kreatif.
Ricky menyebut dampaknya berhubungan dengan peningkatan pendapatan asli daerah melalui aktivitas ekonomi yang lebih tertata dan terdigitalisasi.
Empat pendorong yang disebut BI
Ricky menyebut digitalisasi dimulai dari perubahan perilaku aparatur sipil negara.
Ia mengatakan lebih dari 70 persen ASN Kota Makassar telah menggunakan layanan digital seperti mobile banking dan QRIS.
Faktor berikutnya adalah penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang didorong lintas kementerian dan didukung Bank Indonesia.
Ricky menyebut tujuan program itu adalah memperluas pembayaran nontunai untuk pajak, retribusi, dan belanja rutin pemerintah agar tata kelola lebih transparan.
Ia mencontohkan pembayaran parkir sebagai proyek percontohan di sejumlah titik.
Ia juga menyebut retribusi pasar tradisional di Pasar Daya dan layanan di Terminal Daya mulai diarahkan ke sistem nontunai.
Ricky menambahkan pembayaran pembelian air tangki PDAM serta sejumlah retribusi organisasi perangkat daerah lain mulai beralih ke nontunai.
Faktor berikutnya adalah kolaborasi Pemkot Makassar dengan Bank Sulselbar dan perbankan lain melalui pemanfaatan layanan yang sudah tersedia.
Ricky menyebut penerapan Cash Management System menjadi bagian dari dukungan sistem terhadap elektronifikasi transaksi daerah.
Ricky menutup paparan dengan menilai kombinasi pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan perluasan transaksi digital memperkuat dinamika Makassar sebagai kota jasa, wisata, dan gaya hidup urban.
“Semua ini menjadi bukti kerja sama, inovasi, dan transformasi digital yang dimulai dari manusia hingga sistem,” kata Ricky Satria, Jumat, 20/02/2026.
Sementara dari paparan BI menempatkan inflasi rendah dan program elektronifikasi sebagai faktor yang memperkuat kualitas pertumbuhan.
Makassar juga disebut memiliki peluang memperluas dampak digitalisasi jika perluasan kanal pembayaran nontunai menyentuh lebih banyak layanan publik.
