Sulseltimes.com Makassar, 23 November 2024 – Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi gemilang di bidang kesehatan dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2024. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh penduduknya memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa hambatan finansial.
Menurut data terbaru, tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Sulawesi Selatan telah mencapai 99,7% dari total populasi. Capaian ini melampaui target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 95%. Dengan angka tersebut, hampir seluruh warga Sulsel kini memiliki perlindungan kesehatan melalui program JKN-KIS.
Selain penghargaan tingkat provinsi, beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga meraih apresiasi atas pencapaian luar biasa dalam mendukung UHC. Berikut rincian penghargaan tersebut:
- Kota Makassar:
Cakupan kepesertaan JKN-KIS di Makassar mencapai 99,7%, menjadikannya salah satu kota dengan partisipasi tertinggi di Sulsel.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyebut penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan layanan kesehatan.
“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memberikan perlindungan kesehatan terbaik bagi seluruh masyarakat. Kami tidak akan berhenti di sini,” ujar Danny Pomanto. - Kabupaten Kepulauan Selayar:
Kabupaten ini mencatat cakupan JKN-KIS sebesar 98%. Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali, menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan menjadi kunci kesuksesan.
“Raihan penghargaan ini menunjukkan hasil nyata dari kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat yang aktif mendukung program kesehatan,” katanya. - Kabupaten Bulukumba:
Dengan cakupan sebesar 96,88%, Kabupaten Bulukumba juga diakui atas keberhasilannya dalam menjamin layanan kesehatan bagi warganya. Kepala Dinas Kesehatan Bulukumba, dr. Amrullah, menekankan pentingnya kesinambungan program ini.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh penduduk memiliki perlindungan dasar di bidang kesehatan,” ucapnya.
Dalam seremoni penganugerahan UHC Award 2024 yang berlangsung di Jakarta, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, memberikan apresiasi atas capaian Sulawesi Selatan.
“Capaian ini merupakan hasil sinergi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan pencapaian ini, kita semakin mendekati tujuan Universal Health Coverage yang menjamin kesehatan untuk semua,” tegas Wapres.
Meski telah mencapai angka partisipasi yang mengesankan, tantangan masih ada, terutama dalam menjaga keberlanjutan program. Kepala Dinas Kesehatan Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menyoroti pentingnya meningkatkan jumlah peserta aktif JKN-KIS.
“Kepesertaan aktif saat ini berada di angka 77%. Target kita adalah mencapai 80%. Upaya ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga terus berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga fasilitas kesehatan tingkat pertama, agar dapat memberikan layanan yang lebih merata dan berkualitas.
UHC adalah inisiatif kesehatan global yang bertujuan memastikan setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang bermutu tanpa menghadapi hambatan biaya. Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Program ini menjadi bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak dasar kesehatan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Penghargaan UHC Award 2024 menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Selatan mampu menunjukkan kepemimpinan di sektor kesehatan. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah daerah, tetapi juga kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat yang mendukung program JKN-KIS.
Dengan dukungan dan sinergi yang terus diperkuat, diharapkan Sulawesi Selatan dapat mempertahankan capaian ini dan menjadi inspirasi bagi provinsi lain untuk meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia.
“Ini adalah langkah besar menuju masa depan di mana kesehatan tidak lagi menjadi beban, tetapi hak yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tutup Moh Ramdhan Pomanto.
