Sulseltimes.com, Makassar, Sabtu, 11/04/2026 — Seleksi kepala puskesmas Makassar memasuki fase final saat Pemerintah Kota Makassar menyiapkan penetapan pimpinan definitif di 47 puskesmas yang tersebar pada 15 kecamatan untuk memperkuat mutu layanan kesehatan masyarakat.
- Seleksi kepala puskesmas Makassar masuk tahap akhir pada April 2026
- Pemkot Makassar menyiapkan pimpinan definitif untuk 47 puskesmas di 15 kecamatan
- Sebanyak 84 peserta telah mengikuti tahapan seleksi sejak Maret 2026
- Munafri menegaskan semua tenaga kesehatan punya hak yang sama untuk memimpin
- Penetapan kepala puskesmas definitif dinilai penting agar layanan kesehatan lebih optimal
Langkah ini didorong Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar pelayanan kesehatan di level terdepan tidak lagi terlalu lama dijalankan oleh pelaksana tugas dan bisa bergerak lebih pasti, profesional, serta responsif bagi warga daratan maupun kepulauan.
Penataan layanan kesehatan Makassar
Pemerintah Kota Makassar menempatkan pembenahan puskesmas sebagai salah satu fokus penting pada 2026.
Arah kebijakan itu dimulai dari penataan tenaga profesional di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang selama ini menjadi titik awal warga mencari layanan medis.
Munafri Arifuddin menyebut penguatan di 47 puskesmas menjadi langkah penting karena kualitas pelayanan publik sangat bergantung pada kepemimpinan dan kesiapan sumber daya manusia di lapangan.
“Upaya ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang lebih optimal, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, baik di darat dan di pulau,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Jumat, 10/04/2026.
Menurut Munafri, percepatan penetapan kepala puskesmas definitif dibutuhkan agar setiap unit pelayanan memiliki kewenangan yang jelas saat menjalankan program dan mengambil keputusan.
Dengan posisi yang definitif, kepala puskesmas dinilai akan memiliki tanggung jawab yang lebih kuat dalam mengatur layanan dasar, pembagian tugas, hingga respons terhadap kebutuhan kesehatan warga.
Pemkot juga menilai proses ini bukan hanya soal pengisian jabatan, melainkan bagian dari pembenahan layanan kesehatan secara menyeluruh.
Karena itu, seleksi dibuka secara transparan agar figur yang terpilih benar benar sesuai dengan kebutuhan lapangan dan tantangan kesehatan masyarakat di Makassar.
“Dengan langkah ini diharapkan kepala puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat di Kota Makassar,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Jumat, 10/04/2026.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Pemkot Makassar ingin puskesmas tidak hanya menjalankan layanan rutin, tetapi juga lebih lincah menghadapi persoalan kesehatan yang terus berubah.
84 peserta berebut 47 jabatan
Tahapan seleksi kepala puskesmas Makassar telah berjalan sejak Maret 2026.
Sebanyak 84 peserta mengikuti proses berlapis yang mencakup tes tertulis, uji kompetensi dan keahlian, serta wawancara sesuai mekanisme yang berlaku.
Munafri menegaskan jabatan kepala puskesmas tidak harus diisi dokter.
Ia membuka peluang yang sama bagi seluruh tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan profesi lain di sektor kesehatan untuk ikut memimpin dan mengelola pelayanan masyarakat.
Pendekatan ini memberi pesan bahwa Pemkot Makassar ingin mendorong sistem merit yang lebih terbuka, bukan model penempatan yang hanya bertumpu pada satu profesi tertentu.
Di sisi lain, seleksi ini juga menjawab kebutuhan lama di tingkat puskesmas karena banyak posisi kepala puskesmas disebut masih dijabat pelaksana tugas sejak 2019.
Kondisi tersebut dinilai membuat pelayanan belum berjalan maksimal karena pimpinan sementara kerap memiliki ruang gerak yang terbatas dalam mengambil keputusan strategis.
“Umumnya itu kepala puskesmas dijabat oleh pelaksana tugas sejak 2019, ini tidak maksimal dalam pelayanan. Makanya, kami gelar seleksi secara transparan dan setara agar semua tenaga kesehatan punya hak yang sama dalam memimpin dan mengatur pelayanan dengan baik,” kata Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, Jumat, 10/04/2026.
Dari sisi birokrasi, penetapan pejabat definitif juga penting untuk memperkuat akuntabilitas karena kepala puskesmas akan memegang peran utama dalam pelaksanaan program kesehatan di wilayah kerjanya.
Jika proses final ini rampung, 47 puskesmas di Makassar akan memiliki kepemimpinan yang lebih pasti untuk menjalankan agenda pelayanan, pembenahan internal, dan target kesehatan daerah sepanjang 2026.
