Sulseltimes.com Jakarta — Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai kesejahteraan guru dan dosen kembali menjadi sorotan publik setelah potongan pidatonya viral di media sosial.
Bahkan, sebuah video rekayasa yang menampilkan dirinya menyebut “guru beban negara” memicu perdebatan luas hingga dibantah resmi oleh Kementerian Keuangan.
- Sri Mulyani dalam forum di ITB menyinggung rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan APBN
- Ucapannya viral, lalu dimanipulasi menjadi video hoaks seolah menyebut guru beban negara
- Kemenkeu menegaskan video tersebut hasil deepfake, bukan pernyataan asli Sri Mulyani
- Data Kompas menunjukkan gaji dosen Indonesia hanya 1,3 kali UMP, jauh tertinggal dari negara ASEAN lain
- Beban kerja dosen di Indonesia juga tergolong tinggi, rata-rata 69 jam per minggu
Apa yang Disampaikan Sri Mulyani di ITB?
Dalam orasi di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia yang digelar Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (19/8/2025), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa alokasi APBN sektor pendidikan mencapai Rp724,3 triliun pada 2025.
Namun, ia menyoroti persoalan serius terkait rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya menyangkut kesejahteraan tenaga pendidik, tetapi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.
“Menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dikutip dari kanal YouTube ITB.
Ia kemudian mempertanyakan apakah masalah rendahnya gaji bisa sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN, atau perlu adanya bentuk partisipasi masyarakat.
“Apakah semuanya harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Meski begitu, ia tidak merinci bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud.
Video Deepfake “Guru Beban Negara” Viral
Tak lama setelah pidatonya di ITB, beredar cuplikan video yang menampilkan seolah-olah Sri Mulyani menyebut guru adalah beban negara.
Potongan video tersebut diunggah akun TikTok pada Senin (18/8/2025) dan kemudian menyebar ke Instagram serta X (Twitter).
Kementerian Keuangan langsung memberikan klarifikasi. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, memastikan video tersebut adalah hoaks.
“Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan bahwa guru beban negara. Video tersebut adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidato Menkeu,” tegas Deni.
Ia menambahkan, tanda rekayasa terlihat jelas, salah satunya suara yang terdengar patah-patah pada bagian kata “beban”.
Sementara itu, Sri Mulyani sendiri memilih tidak berkomentar saat ditemui di Gedung DPR RI. Ia langsung masuk ke mobil dinas tanpa memberikan pernyataan.
Gaji Guru dan Dosen Indonesia Tertinggal di ASEAN
Isu kesejahteraan guru dan dosen kembali menguat seiring pernyataan Sri Mulyani.
Menurut Data Jurnalisme Data Kompas (April 2025) menunjukkan gaji pokok dosen PTN di Indonesia rata-rata hanya 1,3 kali Upah Minimum Provinsi (UMP), setara dengan harga sekitar 143 kilogram beras.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih jauh tertinggal:
Negara | Gaji Dosen vs UMP |
| Kamboja | 6,6 kali |
| Thailand | 4,1 kali |
| Vietnam | 3,42 kali |
| Malaysia | 3,41 kali |
| Singapura | 1,48 kali |
| Indonesia | 1,3 kali |
Selain itu, beban kerja dosen PTN di Indonesia juga tinggi. Survei Kompas pada 2024 menunjukkan rata-rata dosen bekerja 69,64 jam per minggu, jauh melampaui jam kerja normal.
Pernyataan Sri Mulyani tentang gaji guru dan dosen kembali membuka diskusi soal kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Polemik semakin memanas setelah video deepfake yang menyesatkan viral di media sosial.
Fakta di lapangan menunjukkan gaji dosen Indonesia masih rendah dibanding negara tetangga, dengan beban kerja tinggi.
Isu ini diyakini akan terus menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara dan memperbaiki mutu pendidikan.
