Sulseltimes.com, Makassar, Kamis, 06/03/2026 — Pemerintah Kota Makassar menetapkan empat pilar utama pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Makassar.
- Pemkot Makassar menggelar Musrenbang RKPD 2027 sebagai forum penentuan arah pembangunan
- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan konsistensi pembangunan dengan visi Mulia
- Empat pilar pembangunan meliputi infrastruktur, lingkungan hidup, SDM, dan digitalisasi layanan
- RKPD 2027 diarahkan sebagai instrumen percepatan pembangunan daerah
- Makassar diposisikan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia Timur
Empat pilar tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Musrenbang menjadi forum strategis untuk memastikan arah pembangunan tetap sejalan dengan visi pemerintahan Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Musrenbang RKPD 2027 jadi forum penajaman arah pembangunan
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Musrenbang RKPD menjadi ruang penting untuk menyelaraskan program pembangunan dengan visi besar Pemerintah Kota Makassar.
“Musrembang RKPD Kota Makassar Tahun 2027 merupakan forum strategis penentuan arah pembangunan Pemerintah Kota Makassar pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029,” kata Munafri Arifuddin, Kamis, 06/03/2026.
Munafri menjelaskan dokumen RKPD Tahun 2027 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan administratif.
Menurutnya dokumen tersebut harus menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah yang tetap menjaga kualitas integrasi program dan keberlanjutan kebijakan.
Pemerintah Kota Makassar kemudian merumuskan empat pilar kebijakan utama yang menjadi fokus pembangunan tahun 2027.
Tema pembangunan tersebut dirumuskan sebagai akselerasi pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, sumber daya manusia, serta pelayanan publik berbasis digital untuk mewujudkan masyarakat unggul dan berkelanjutan.
Empat pilar pembangunan Makassar tahun 2027
Pilar pertama difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan.
Prioritas kebijakan diarahkan pada peningkatan kemantapan jalan serta konektivitas antarwilayah di Kota Makassar.
Pemerintah kota juga menargetkan revitalisasi sistem drainase guna menekan risiko genangan dan banjir.
Selain itu penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berketahanan terhadap bencana juga menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Pilar kedua menitikberatkan pada pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
Program yang disiapkan meliputi peningkatan kualitas ruang terbuka hijau serta modernisasi sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Salah satu upaya yang direncanakan yakni pengembangan pengolahan sampah menjadi energi melalui teknologi PSEL.
Pemkot Makassar juga akan mendorong peningkatan kualitas air bersih, sanitasi, serta memperkuat program mitigasi perubahan iklim.
Pilar ketiga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Intervensi kebijakan akan difokuskan pada percepatan penurunan angka stunting serta penguatan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.
Pemerintah kota juga menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dan program vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.
Selain itu pelatihan keterampilan berbasis ekonomi digital juga menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM.
Pilar keempat menyangkut transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Langkah ini dilakukan melalui integrasi layanan perizinan, administrasi kependudukan, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pemerintah Kota Makassar juga akan mengkonsolidasikan berbagai basis data pemerintahan melalui sistem Satu Data Makassar.
Munafri menegaskan posisi Kota Makassar memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Karena itu kebijakan pembangunan daerah harus tetap selaras dengan arah pembangunan nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan.
Ia menyebut arah pembangunan Kota Makassar juga harus mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Munafri juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga konsistensi program RKPD dengan target RPJMD.
Selain itu penyusunan program pembangunan harus berbasis hasil dan kinerja yang terukur.
Efisiensi belanja daerah juga harus diutamakan agar program pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Musrenbang ini harus menghasilkan prioritas pembangunan yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2027,” tegas Munafri Arifuddin, Kamis, 06/03/2026.
Munafri optimistis melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, Kota Makassar dapat terus berkembang dan memperkuat perannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur.
