Sulseltimes.com Makassar — Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar pada 10 Oktober 2024.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai pengelolaan pajak daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien.
Dalam kunjungan tersebut, tim BKAD Bonebolango berharap dapat menggali informasi serta berbagi pengalaman terkait pengelolaan keuangan daerah yang dapat diterapkan di daerah mereka.
Sekretaris BPKAD Kota Makassar, Iswady, SE, M.Si, menerima langsung tim dari BKAD Bonebolango dan memimpin sesi konsultasi yang berlangsung penuh diskusi.
Dalam sambutannya, Iswady menekankan pentingnya pengelolaan pajak daerah yang transparan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Iswady.
Dia juga mengapresiasi upaya BKAD Bonebolango yang berinisiatif untuk mencari solusi dalam meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan pajak daerah di Kabupaten Bonebolango.
Menurut informasi yang diperoleh, dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkait sistem e-budgeting, e-purchasing, serta penguatan potensi pajak daerah.
Hal ini menjadi penting karena saat ini, pengelolaan pajak dan keuangan daerah semakin menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui anggaran yang dikelola secara profesional dan akuntabel.
Diskusi lebih lanjut difokuskan pada berbagai inovasi yang telah diterapkan di Kota Makassar dalam mengelola pajak daerah, seperti pemanfaatan teknologi dalam sistem pelaporan dan pengawasan, serta langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah.
Tim dari BKAD Bonebolango juga diberikan kesempatan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tata kelola anggaran dan aset yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
“BPKAD Makassar telah berusaha keras dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui reformasi administrasi pajak dan penggunaan teknologi untuk memperbaiki sistem pelaporan dan evaluasi, yang akhirnya dapat memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah,” ungkap Iswady.
Selain itu, konsultasi ini juga membahas terkait implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang telah digunakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
SIMDA ini berfungsi untuk meningkatkan akurasi data dan mempermudah pengelolaan anggaran, yang sangat krusial dalam memastikan keuangan daerah berjalan dengan baik.
Kunjungan ini juga menjadi ajang bagi kedua belah pihak untuk membangun sinergi lebih lanjut dalam pengelolaan pajak daerah. Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Bonebolango berharap dapat mengadopsi beberapa kebijakan dari BPKAD Makassar untuk diterapkan di wilayah mereka.
Dalam pertemuan ini, tim BKAD Bonebolango sangat terbuka terhadap berbagai saran dan masukan dari BPKAD Makassar yang dianggap sangat berguna dalam menyusun rencana pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa depan.
Reaksi positif juga datang dari perwakilan BKAD Bonebolango, yang mengungkapkan bahwa melalui kunjungan ini mereka banyak memperoleh wawasan baru.
“Kami sangat mengapresiasi kesempatan ini, karena kami bisa belajar langsung dari BPKAD Makassar mengenai bagaimana cara efektif mengelola pajak dan keuangan daerah yang pada gilirannya bisa memperbaiki perekonomian daerah kami,” ujar salah seorang anggota tim BKAD Bonebolango.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar pemerintah daerah untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan.
Ke depan, diharapkan tidak hanya Kabupaten Bonebolango, tetapi juga daerah-daerah lain bisa mengadopsi teknologi dan inovasi yang telah diterapkan oleh BPKAD Makassar dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pihak BPKAD Makassar berharap kunjungan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan pajak dan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam waktu dekat, pertemuan lanjutan antara kedua pihak akan diupayakan untuk memperdalam kerjasama ini dalam bentuk pelatihan atau workshop teknis yang lebih rinci.
Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan pengelolaan pajak daerah dan keuangan daerah di berbagai wilayah dapat berjalan dengan lebih optimal, sehingga membawa dampak positif bagi pembangunan di seluruh Indonesia.
