Sulseltimes.com Makassar, Jumat 26 September 2025 — Kapolri merotasi jabatan Kapolda Sulawesi Selatan dari Irjen Rusdi Hartono kepada Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro melalui Surat Telegram Nomor ST/2192/IX/KEP/2025 tertanggal Rabu, 24/09/2025.
- Rusdi Hartono dimutasi, Djuhandhani Rahardjo Puro dipercaya pimpin Polda Sulsel
- Mutasi tertuang di ST/2192/IX/KEP/2025 per 24 September 2025
- Kerusuhan 29 Agustus 2025 tewaskan 4 orang dan bakar dua gedung DPRD
- Polri sebut rotasi wajar untuk penyegaran dan kinerja
- Pakar hukum mendorong pendekatan humanis dan pemulihan kepercayaan publik
Djuhandhani yang sebelumnya Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim otomatis naik pangkat menjadi inspektur jenderal, sedangkan Rusdi ditarik sebagai perwira tinggi Bareskrim.
Pergantian ini ramai dibaca publik sebagai bagian evaluasi setelah kerusuhan di Makassar pada 29/08/2025 yang menewaskan empat orang dan membakar gedung DPRD Sulsel serta DPRD Makassar.
Alasan resmi Polri dan respons daerah
Divisi Humas Polri menegaskan rotasi merupakan dinamika organisasi untuk penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja.
“Mutasi dan rotasi jabatan adalah proses penguatan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang demi perlindungan, pelayanan, dan terwujudnya kamtibmas,” kata Karopenmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat, 26/09/2025.
Polda Sulsel menyampaikan hal senada.
“Pergantian kepemimpinan bagian dari pembinaan karier yang terukur. Dengan kepemimpinan baru kami berharap kinerja makin profesional dalam menjaga kamtibmas dan melayani masyarakat,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto, Jumat, 26/09/2025.
Masa tugas Rusdi di Sulsel tercatat sekitar enam bulan sejak 14/03/2025.
Di luar Sulsel, telegram yang sama juga mengatur promosi dan pergeseran lain, antara lain Irjen Viktor T Sihombing memimpin Polda Kepulauan Bangka Belitung, sementara posisi Kadivkum Polri diisi Irjen Agus Nugroho.
Bayang-bayang kerusuhan dan pekerjaan rumah Kapolda baru
Pengamat hukum pidana UIN Alauddin Makassar, Dr Rahman Syamsuddin, menilai pergantian ini wajar sebagai bentuk evaluasi dan penyegaran, meski publik tetap mengaitkannya dengan rentetan rusuh akhir Agustus.
“Momentum yang berdekatan membuat publik wajar membaca ini sebagai koreksi. Tantangan Kapolda baru ialah pemulihan kepercayaan publik,” kata Rahman, Kamis, 25/09/2025.
Ia mendorong penanganan unjuk rasa yang lebih humanis namun tegas agar kebebasan berpendapat terlindungi dan keamanan kota terjaga.
Kerusuhan 29/08 memicu pertanyaan soal kehadiran aparat pada jam krusial serta membuka wacana perbaikan standar pengamanan aksi.
Djuhandhani, yang lama menangani perkara pidana umum di tingkat nasional, diharapkan merapikan sistem deteksi dini, komando lapangan, dan koordinasi lintas satuan, termasuk Polrestabes Makassar dan jajaran Brimob, agar eskalasi kerawanan dapat diputus lebih dini.
Promosi Djuhandhani ke Polda Sulsel menandai babak baru penegakan kamtibmas di Sulawesi Selatan.
